Penyeberangan Termahal se- Indonesia Ada di Sarmi

Terbukanya akses darat dari Jayapura – Sarmi selain membuka isolasi kabupaten yang baru dimekarkan itu juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan keluarga dan menumbuhkan sentra ekonomi dan jasa.

Salah satu diantaranya adalah jasa penyeberangan pada dua sungai yakni Sungai Biri yang membatasi antara Distrik Bonggo dengan Pantai Timur, dan Sungai Tor yang membatasi Distrik Pantai Timur dengan Distrik Sarmi

Dimana meski hanya menyeberangi bentangan sungai selebar kurang lebih 100 – 200 meter dengan tongkang dan jaminan keselamatan yang sangat minim, masyarakat pengguna jasa penyeberangan di Sungai Biri dan Sungai Tor harus rela merogoh koceknya Rp. 50.000 – Rp. 750.000 untuk sekali menyeberang.

Menurut Yesaya selama ini pemanfaatan penghasilan dari penyeberangan di bagi – bagi antara mereka saja, dimana masyarakat pada dua kampung yakni Kampung Biri (Distrik Bonggo) dan masyarakat Kampung Ansudu (Distrik Pantai Timur) terbagi menjadi beberapa kelompok.

Untuk masyarakat dari Biri berhak atas penghasilan kendaraan dari arah Jayapura ke Sarmi, sedangkan masyarakat di arah sebaliknya yakni Kampung Ansudu berhak atas penghasilan dari kendaraan yang meninggalkan Sarmi – Jayapura.

Namun sangat disayangkan, meski dalam sehari beromzet sangat besar yakni antara Rp 10 juta – Rp 15 juta, namun penghasilan mereka tidak terkelola secara baik, dimana habis untuk kebutuhan konsumtif semata, meski ada juga beberapa orang yang mampu mengelola secara baik, sehingga mereka bias memiliki motor, bahkan menurut pengakuan salah seorang masyarakat, pengelola jasa penyeberangan yang pertama yang kini sudah almarhum bias memiliki mobil truk dari hasil jasa penyeberangan ini.

Namun bagi para pengguna jasa penyeberangan yang rutin melalui jalur tersebut, mengakui biaya yang di patok masih tergolong mahal dan cukup memberatkan karena mereka harus mengeluarkan dana Rp 2 juta untuk Pulang Pergi, apalagi dengan jaminan keselamatan yang minim.

Namun karena tidak memiliki alternative lain untuk melalui dua sungai besar itu, meski mahal masyarakat tetap menggunakan jasa mereka sambil berharap pembangunan jembatan Sungai Tor yang ditangani oleh Dinas PU Provinsi Papua maupun jembatan Sungai Biri yang didanai dari APBD Kabupaten Sarmi bisa cepat di tuntaskan pada tahun ini juga. (Amri)

Daufera Kembali Pimpin Gapensi Sarmi

Perencanaan matang, disiplin dan konsisten dengan target yang ditetapkan menjadi satu rahasia keberhasilan lelaki kelahiran Arbais 8 Oktober 1965 yang bermotto tiada kata berhenti untuk belajar. Senang dengan tantangan, banyak belajar dari kegagalan dan kesalahan yang dialami, membuatnya ingin menghabiskan hari tuanya di sebuah areal pertanian untuk mengelola usaha agrobisnis karena bidang konstruksi yang digelutinya saat ini bukanlah tujuan akhir tapi sebuah proses untuk menggali potensi dan kemampuan diri (talenta) yang diberikan Tuhan

Kemampuannya menjembatani kepentingan pengusaha kecil khususnya asli Papua dengan pemerintah dan pengusaha – pengusaha mapan menjadi satu point penting, sehingga Melky Daufera didaulat menjadi Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Sarmi periode 2008 – 2012.

Selama masa kepemimpinannya Gapensi mampu menjadi motor bagi upaya pembinaan dan pendampingan kepada para pengusaha local (asli Papua) sehingga secara bertahap terjadi pemerataan dan peningkatan kapasitas pengusaha local, karena tanpa political will dari tingkat organisasi dipastikan tidak ada dukungan dan perhatian dari pihak lain khususnya pemerintah.

Daufera yang terpilih secara demokratis dalam Muscab II Gapensi Kabupaten Sarmi Sabtu (6/9) lalu terhadap dua calon lainnya yakni Marthen Luther Wanewar dan Adolf A. Dimo adalah salah satu putra terbaik dari Sarmi yang sudah malang melintang di dunia kontruksi Papua kurang lebih 23 tahun.

Lelaki yang 8 Oktober nanti genap 43 tahun yang dianugerahi Asean Development Golden Award 2007 dari Lembaga Citra Mandiri Indonesia 18 Maret 2007 lalu adalah Direktur Derkemau Corporation.

Perjalanan karirnya dimulai setamat STM YPK Kotaraja, tahun 1984 – 1985 sempat menjadi guru bantu selama 6 bulan di ST YPK Biak, namun ketika ada tim konsultan untuk pemetaan lokasi transmigrasi, ia bergabung sebagai tim survey.

Selepas itu antara tahun 1986 – 1988 ia bergabung ke PT. Cakra Buana Konsultan sebagai Supervisor, setahun kemudian kembali ia direkrut bergabung ke CV. Dwi Karsa. Dan menjelang akhir 1990 PT. Hutama Karya membuka formasi untuk pembangunan jalan trans Irian, dan dari sekian pelamar, hanya 5 orang asli Papua yang diterima, salah satunya adalah Melky Daufera ketika itu usianya 25 tahun.

Di Hutama Karya statusnya hanya harian lepas dan bertugas sebagai pembantu pelaksana hingga tahun 1992, dan mulai tahun 1993 – 2000 barulah statusnya pegawai harian tetap dan tanggung jawabnya juga meningkat sebagai Kepala Unit Pelaksana, karirnya terus menanjak mulai dari tahun 2003 – 2004 ia ditunjuk sebagai Pelaksana Umum.

“Di Hutama Karya saya belajar banyak, karena manajemen dan penjenjangan di dalam bagus sehingga kita benar – benar di persiapkan untuk menjadi seorang yang bisa segalanya, memulai dari nol, sampai saya bisa menjadi Pelaksana Umum membuat saya sadar dengan potensi dan konsekuensi yang bisa saja menimpa saya sebagai orang upahan”, cerita Daufera sambil menyulut sebatang rokok Sampurna Mild dan menghisapnya dalam – dalam sambil tatapannya menerawang ke beberapa waktu yang lampau.

Secara perlahan ia mulai belajar berdiri dengan bendera sendiri yakni Derkemau Corporation, ketika itu pula terjadi perubahan politik di Kabupaten Sarmi dengan adanya pemekaran Sarmi menjadi kabupaten definitif, atas desakan dan ajakan beberapa rekan sesama kontraktor ia kembali ke kampung halaman, dan ia dipercayakan sebagai Ketua Gapensi Kabupaten Sarmi pada Muscab I 4 tahun silam, dan kini untuk 4 tahun ke depan kembali posisi itu dipercayakan kepadanya.

Dengan bendera Derkemau Corporation pekerjaan yang pertama kali di tangani adalah pembuatan drainase di ruas jalan yang tengah di garap Hutama Karya dengan nilai Rp. 210 juta sepanjang 500 meter.

“itu pekerjaan saya yang pertama dan saya berhasil selesaikan dalam 45 hari, dengan keuntungan sekitar 30 % dari nilai kontraknya, itu semakin membuat saya yakin bahwa saya bisa dan tidak mungkin saya mau jadi bawahan terus, saya harus mempersiapkan diri untuk berwirausaha sendiri”, ujarnya mengenang.

Setelah itu beberapa pekerjaan sebagai sub kontraktor dipercayakan kepadanya, tidak banyak keuntungannya bahkan beberapa kali impas, tapi ilmu dan pengetahuan yang di dapat membuatnya tetap semangat, namun ia sempat “down” dan berpikir untuk berhenti sebagai kontraktor dan jadi anak buah saja (pegawai Hutama Karya) ketika ia dipercayakan menangani pengaspalan jalan sepanjang 3,5 Km di Wamena dan merugi karena kondisi geografisnya yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, keterlambatan suply material, sehingga terjadi “high cost”.

“ketika itu tahun 2002, jadi saya hanya kerja saja, alat berat dan bahan di siapkan Hutama Karya, ruginya karena material terlambat supply, sehingga berhari – hari seluruh pekerja saya nganggur di lokasi dan itu harus saya tanggung sesuai kontraknya, untung ada kebijaksanaan dari perusahaan sehingga semangat saya agak pulih, tidak untung minimal kerugian saya agak berkurang”, kenangnya kembali.

Belajar dari hal semacam itulah maka Daufera selalu mengutamakan perencanaan yang matang, ia berprinsip “jangan mengerjakan yang tidak ada dalam perencanaan”, karena akan berdampak terhadap seluruh kegiatan baik waktu, tenaga maupun biaya.
Tahun pertama di Sarmi, Daufera lebih konsentrasi pada konsultan serta menata dan membina anggota GAPENSI, sehingga proyek – proyek tahun 2004 – 2005 di percayakan kepada anggotanya dengan memberikan pembinaan dan dukungan kepada pengusaha lokal. Di tahun 2006 barulah ia “turun gunung” dan dipercayakan oleh Pemda Sarmi untuk mengerjakan 23 unit perumahan Pemda III di Petam yang saat ini sudah tuntas.

Karya nyata lainnya adalah proyek penanggulangan banjir DAS Sungai Nasimo di Serwar, pembangunan rumah dinas pegawai Distrik Pantai Timur Barat, dan di tahun 2007 ini beberapa ruas jalan di Pantai Timur dipercayakan kepadanya, mulai dari ruas jalan Betaf – Takar dan Dabe – Wakde.

Selama 7 tahun malang melintang di dunia konsultan dan konstruksi dengan bendera Derkemau Corporation assetnya mencapai sekitar Rp. 3,2 Milyard, dimana saat ini selain 3 unit dump truck dan sejumlah peralatan pendukung lainnya ia juga memiliki 3 unit mobil operasional namun menurutnya asset terbesarnya adalah pendidikan anak – anaknya dan ia bersyukur bisa memberikan jaminan hidup (menggaji) 8 orang staff tetap, 1 mekanik tetap dan 15 orang karyawan kontrak.

“asset terbesar saya itu pendidikan anak – anak, saat ini anak saya ada yang di Angkatan Laut, dua di perguruan tinggi Institute Teknologi Surakarta dan di kedokteran Uncen, sedangkan yang duanya lagi baru saja tembus SMA Buper dan si bungsu di SD, kalau biaya operasional yang harus saya keluarkan untuk karyawan dan lain – lain setiap bulannya sekitar Rp. 40 juta / bulan”, ceritanya tentang prestasi anak – anaknya yang membanggakan.

Ditanya kiat – kiatnya agar bisa eksis dan bertahan di tengah – tengah persaingan, Daufera mengatakan bahwa menjaga performance, kepercayaan dan kualitas pekerjaan serta membangun hubungan dengan semua pihak, baik pemerintah, asosiasi, bahkan karyawan.

Dan menurutnya yang terpenting sebagai pengusaha asli Papua ia menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang melingkupinya, jangan cepat berpuas diri, harus belajar terus dari siapa saja, jangan melihat status, pengusaha besar maupun kecil. Dan menurutnya harus selalu instropeksi diri, bila orang lain punya kelebihan di sisi lain kita tidak boleh iri, tapi kita harus dekati dan serap ilmunya.

“saya banyak belajar dan bangun hubungan baik dengan pengusaha dari luar Papua yang sudah punya pengalaman, tidak hanya di Hutama dulu, di Sarmi juga saya coba bangun hubungan dengan beberapa pengusaha yang ada di sini misal, Pak Felix Sianto, atau Mr. Andi, saya ingin belajar dari mereka – mereka, karena mereka pasti punya sesuatu yang berharga yang bisa saya pelajari”, katanya sembari menyebutkan beberapa kelemahan yang menghambat pengusaha asli Papua untuk maju.

Sikap seorang entrepreneurs yang inovatif, kreatif dan menyenangi hal – hal baru yang menantang tercermin dari pembawaan dan sikap ayah 2 putra dan 3 putri dari istri Hulda Ketumun yang tidak pernah absen menggelar ibadah keluarga tiap pagi dan sore hari ini.

“lima tahun ke depan saya ingin menggeluti usaha perminyakan atau agro industri, dan saya sudah persiapkan beberapa hektar tanah di Sarmi sini untuk impian saya itu”, jawabnya ketika ditanya apa impian dan keinginannya yang belum tercapai.

Namun sebelum ia mengakhiri petualangannya di dunia konstruksi ia bermaksud mentransfer ilmu dan pengetahuannya yang di peroleh dari serangkaian pelatihan yang pernah diikuti, diantaranya Pelatihan Pelaksana Teknis Umum Lapangan di bidang konstruksi jalan dan jembatan yang di selenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Manajemen Kosntruksi (LPMK) kerja sama PU Provinsi dan Hutama Karya, pelatihan International Standart Operational (ISO) 9000 bidang pelaksanaan dan sejak tahun 2000 selama 3 tahun berturut – turut mengikuti pelatihan di Pusat Latihan Jasa Konstruksi (Puslatjakon) mulai bidang gedung, jalan dan pengairan.

“Masih banyak pelatihan yang pernah saya ikuti, nanti ko` pu` buku habis untuk mencatat, tapi yang paling berharga dan membuat saya matang adalah pengalaman di lapangan, khususnya semasa 15 tahun di Hutama Karya, karena di USTJ saya belajar tahu, tapi kalau di lapangan saya belajar bisa”, ujarnya dan menyudahi perbincangan malam hari itu. (Amri)

TERGIUR RATUSAN JUTA, JERAT TEMAN DALAM MOBIL DENGAN TALI TAS

Impian AS untuk memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja seharga Rp.35 juta akhirnya terwujud, bahkan ia juga bisa memberikan hadiah laptop merk Acer seharga Rp. 8 juta untuk pacarnya, namun semua itu tidak sempat ia nikmati lebih lama, karena lelaki pengangguran itu keburu ketahuan sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan setelah polisi menemukan selembar kuitansi pembelian laptop di dompetnya.

Ia tertunduk malu tergurat sejuta penyesalan diwajahnya. Ramadhan kali ini harus ia lalui di balik jeruji dan bersiap dihadapkan ke meja hijau dengan tuntutan pasal berlapis, yakni primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan dengan ancaman hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama 20 tahun. Selain itu, subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan lebih subsider pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

Setelah melewati masa tahanan kepolisian dan serangkaian proses pemeriksaan akhirnya Kamis (11/9) lalu AS tersangka pembunuh Andi Syahrul sopir kepercayaan CV. Sumber Makmur di halaman parkir Bank Danamon Jayapura medio Juli 2008 lalu telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura.

Bersama tersangka AS juga diserahkan dua sepeda motor sebagai barang bukti (BB), yakni sepeda Yamaha Jupiter milik tersangka, dan satu motor Kawasaki Ninja RR tanpa plat nomor dari hasil rampokannya.

BB lainnya juga adalah mobil sedan DS 1441 A tempat korban dibunuh, berbagai barang milik korban yang ada di dalam mobil, dompet, tas, tali tas, uang sejumlah Rp 298 juta yang diamankan dari bank, laptop Acer, speaker aktif, flashdisk, nota pembelian motor, nota pembelian laptop, dan aksesoris motor.

AS dan Andi Syahrul adalah teman sepermainan dan sudah seperti saudara, oleh karena itu ketika mendapat tugas untuk menarik sejumlah dana dari beberapa Bank di Kota Jayapura Andi Syahrul mengajak tersangka AS yang kebetulan tengah berada di Time Zone PTC Entrop dengan harapan ia bisa ditemani karena akan mengambil uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun siapa sangka, teman yang diajaknya itulah yang justru merenggut nyawa Andi Syahrul di dalam mobil dengan cara yang mengenaskan.

Dari keterangan tersangka kepada polisi, AS menggunakan Yamaha Jupiter dari Time Zone dan janjian dengan korban di BRI Jayapura dan selanjutnya bersama – sama mendatangi beberapa bank, dan terakhir mereka parkir di kantor Bank Danamon Jayapura, dimana ketika korban menuju ke dalam Bank tersangka yang berada dalam mobil korban sudah siap dengan sejumlah niat dan siasat.

Karena itu tersangka sempat keluar dari mobil mencari udara segar dan berpindah posisi duduk dari sebelah kiri depan ke bagian belakang tepat di belakang kursi sopir, setelah korban kembali, tersangka langsung melaksanakan niatnya dengan menjerat leher korban dari belakang dengan seutas tali tas dengan tekanan sekuat tenaga sehingga korban langsung menghembuskan nafas terakhir.

Setelah merebahkan kursi sopir seolah – olah korban tengah tertidur pulas dalam mobil, tersangka AS kabur membawa uang sekitar Rp 360 juta dalam sebuah tas dan 2 kantong plastic menuju rumah pacarnya. Sementara korban baru ketahuan telah tewas pada malam harinya sekitar pukul 21.30 WIT.

Seperti dijelaskan Kaplolresta Jayapura AKBP Robert Djoensoe, SH, terungkapnya AS sebagai pelaku setelah kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 35 orang saksi selama kurang lebih 2 minggu, dimana AS sendiri di periksa sebagai saksi sampai 3 kali, dan di kali ketiga itulah ketika petugas memeriksa dompetnya menemukan nota pembelian laptop baru seharga Rp 8 juta. Tentu saja polisi curiga seorang pengangguraan bisa membeli perangkat high-tech semahal itu, setelah dikejar dan terus dikembangkan akhirnya terkuaklah teka – teki siapa pembunuh sopir dan orang kepercayaan Sumber Makmur itu.

Menurut keterangan AS pada petugas yang memeriksa, bahwa uang yang dirampoknya tidak langsung digunakan bahkan ia sempat menyembunyikannya di semak – semak dekat bak penampungan air di sekitar rumahnya di Youtefa Abepura selama 3 hari dan sempat membuang HP ke Kali Anafre untuk menghilangkan barang bukti.

Selain membeli sebuah motor Kawasaki Ninja, laptop dan seperangkat peralatan elektronik lainnya, AS masih sempat membuka rekening di Bank BCA yang ketika di sita oleh aparat sebanyak Rp 289 juta parkir di dalam rekening tersebut. ***

Dubes AS Ketemu Pejabat Papua, Cari Tahu Perkembangan Otsus

Situasi Papua berbeda sekali dengan yang dikatakan di luar, dan pada dasarnya sikap resmi pemerintah Amerika Serikat adalah mendukung kedaulatan NKRI atas Papua, apabila ada beberapa hal berbeda itu bukan jadi hambatan bagi hubungan kedua negara, demikian statement Cameron Hume Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia usai melakukan lawatannya selama 2 hari di Papua dan melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat teras Papua.

Kedatangan rombongan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Cameron Hume dan rombongan diantaranya Colonel Bill Dickey Assisten Atase Angkatan Darat, Colonel Kevin Richard Atase Pertahanan untuk Indonesia, Lisa Anne Baldwin dari USAID, dan Political Officer Matthew Censer dimulai sejak Rabu (10/9) di Kabupaten Mimika

Dimana rombongan Dubes melakukan kunjungan ke pusat reklamasi PT. Freeport Indonesia (PT. FI) di Mile Pos 21 dan dilanjutkan menengok Laboratorium Lingkungan PT. FI, malamnya Dubes berkesempatan melakukan petemuan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan petinggi di Kabupaten Mimika.

Selanjutnya seperti di kutip Harian Cenderawaasih Pos Kamis (11/9) pagi, Dubes AS dan rombongan didampingi Sekda Mimika Drs. Wilhelmus Haurisa beberapa staff USAID, tim SLD PTFI, Corporate Communication PTFI dengan 2 helikopter Airfast PT.FI mengunjungi Pabrik Es Batu di Kokonao, Distrik Mimika Barat.

Pabrik Es Batu yang dibangun dan dikelola oleh departemen SLD PTFI, USAID dan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) milik Keuskupan Mimika tersebut dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat nelayan di daerah Kokonao dan sekitarnya, sehingga hasil tangkapan mereka bisa lebih tahan lama (awet) sebelum dipasarkan ke Kota Timika.

Seperti dijelaskan Fraz Goetz selaku konsultan dari AMARTA (Agrobisnis Market and Suport Activity) - A Project Implemented by Develompent Alternative. Inc . lembaga yang memberikan dukungan pelaksanaan proyek pembangunan alternative bahwa kondisi kehidupan masyarakat Kokonao khususnya Suku Kamoro yang bermata pencaharian nelayan, membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Selanjutnya Dubes AS dan rombongan mengunjungi Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) milik Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dimana Dr. Paulus S selaku Direktur RSMM membawa rombongan melihat kondisi Polik Umum dan Ruang UGD

Pada kesempatan tersebut Cameron Hume menegaskan perlunya perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk mendukung RSMM tersebut karena tidak mungkin bergantung pada perusahaan semata, karena masalah kesehatan juga menjadi tugas pemerintah didalamnya.
Kamis (11/9) siang akhirnya Dubes mengakhiri kunjungannya di Timika dan bertolak ke Jayapura, malam harinya melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH di Gedung Negara dan dilanjutkan dengan pertemuan tertutup lainnya dengan sejumlah pejabat lainnya di Papua keesokan harinya.

Sebelum berkunjung ke Kodam XVII/Cenderawasih, Dubes AS berkesempatan melakukan kunjungan terlebih dahulu ke Polda Papua. Dimana dalam pertemuan dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Azmyn Yusri Nasution di ruangan Cycloop Kodam XVII/Cenderawasih itu, Dubes AS menegaskan kembali sikap resmi pemerintahannya yang mendukung kedaulatan NKRI atas Papua.

Seperti disampaikan Pjs. Kapendam XVII/Cenderawasih, Mayor CAJ Drs. Jumadin dalam releasenya bahwa sikap resmi pemerintah Amerika Serikat mendukung kedaulatan NKRI atas Provinsi Papua seandainya ada beberapa hal yang berbeda dengan sikap resmi dimaksud, hal itu tidak mengganggu hubungan baik selama ini.

Berbincang – bincang seputar daerah perbatasan Indonesia dan PNG yang panjangnya mencapai 700 Km itu, Pangdam menjelaskan selain pihaknya membutuhkan personel saat ini sudah terbangun kerja sama dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak,

" TNI tidak memiliki musuh di Papua, sampai harus dihadapi dengan cara militer, bagi mereka yang beda pendapat dengan kita dalam menjalankan tugas mengamankan Negara bukanlah musuh, sehingga kita mencoba cara dialog dan memberikan penjelasan”, jelas Pangdam memaparkan strategi dan pendekatan yang diterapkan militer selama ini.

Sebelum meninggalkan jayapura dan bertolak ke Manado sesuai agendanya, Cameron Hume menyempatkan diri mampir dan melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Jumat (12/9) di Gedung MRP Kotaraja

"Kami ingin mendengar secara langsung dari sudut pandang MRP tentang pembangunan dan program yang sudah berjalan di Papua”, ujar Dubes kepada wartawan usai pertemuan tersebut.

Dalam pertemuannya dengan MRP yang diwakili Wakil Ketua I MRP, Ir Frans Wospakrik dan Dra Hana S. Hikoyabi Dubes juga menanyakan sejauh mana implementasi Otsus dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat.

Dubes juga menegaskan bahwa situasi Papua sangat berbeda dengan yang dikatakan di luar atau yang didengar selama ini, hal itu menurutnya tidak lepas dari kerja keras pemerintah dan semua pihak termasuk rakyat Papua.

"pendidikan yang ada di Papua berjalan bagus, pembangunan di sana sini, sehingga penggunaan dana yang besar kepada rakyat Papua berjalan dengan baik," pungkasnya menutup pertanyaan wartawan.

Wakil Ketua I Ir Frans Wospakrik, M.Sc secara terpisah menjelaskan bahwa pertemuan satu jam itu mereka memperbincangkan sejauh mana pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

"Saya katakan bahwa Otsus sekarang ini sedang berjalan dan kita sedang berusaha agar undang undang Otsus ini bisa dilaksanakan secara konsekwen oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," terang Wospakrik sebagaimana dikutip Harian Cenderawasih Pos.

Wospakrik juga menambahkan bahwa Dubes AS mempertanyakan tentang pemanfaatan dana Otsus yang tidak kecil, yang menurutnya ada masalah dalam manajemen pengelolaan dana dimaksud.

Terkait hal itu Wospakrik menjelaskan kepada Dubes bahwa bukan kewenangan MRP untuk pengelolaan, namun pihaknya mengikuti perkembangan dan Wospakrik menjelaskan memang masih ada ketidakkonsistenan dalam alokasi dana Otsus sebagaimana diamanatkan Undang – Undang.

Masih menurut Wospakrik, kepada Dubes ia juga menjelaskan bahwa MRP mendorong kebijakan Gubernur dalam alokasi dana yang lebih berpihak kepada rakyat (pyramidal) khususnya yang mencakup tiga sektor utama dan untuk birokrasi diperkecil.

"Kelihatannya dia (Hume) setuju dengan alokasi pendidikan yang 30 persen itu, saya katakan bahwa bagi kami di MRP bukan hanya sekedar uang, tetapi bagi kami hak masyarakat dan kewenangan juga tidak kalah pentingnya," terang Wospakrik lagi menambahkan bahwa selain perkembangan Otsus Dubes AS juga menyoroti angka kasus HIV/AIDS yang terus meningkat di Papua. (Amri/berbagai sumber)

Sebar SMS Isu Makanan Beracun Relawan LSM Dicokok Polisi

Kabar baik. Tersangka penyebar teror isu makanan beracun itu sudah diketahui dan menurut keterangan resmi aparat adalah relawan sebuah LSM yakni Elsham Papua, apakah berarti usai sudah masalah teror tersebut, masalahnya tersangka mengakui sudah mengirimkan SMS yang “diterimanya” kepada 6 orang, lantas dari mana “ia terima” SMS yang di kirim kembali itu, apakah hasil kreasi IS ataukah ia hanya bertindak sebagai “penyambung” saja, masih butuh proses penyidikan untuk mengungkapnya, lantas bagaimana dengan teror SMS yang diterima oleh Albert Rumbekwan, apakah berasal dari orang yang sama, ataukah memang ada upaya untuk ”bikin kabur” agar agenda utama terabaikan hingga kita baru tersadar begitu ada korban ?

Penebar terror via short message system (SMS) soal isu makanan beracun, yang telah beberapa lama menjadi target operasi, akhirnya berhasil diketahui. Kamis (18/10) di Jl. Sam Ratulangi APO didepan GOR Cenderawasih – Jayapura Pukul 18:00 wit, tersangka berhasil di cokok polisi.
Pelaku yang berinisial SI (43) ini diketahui melibatkan dirinya sebagai relawan Elsham Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol. Andi Lolo kepada wartawan Jumat (19/10) membenarkan, kalau aktifis LSM ternama di Papua ini sedang dilakukan pemeriksaan, karena yang bersangkutan diduga sebagai salah satu pelaku yang menebarkan terror melalui SMS. “Pelaku adalah karyawan salah satu perusahaan di Jayapura sekaligus relawan Elsam Papua,’’kata Wakapolda.
Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah mengakui perbuatannya. Bahwa SMS berisi hasutan yang diterimanya telah ia sebarkan sebanyak enam kali. Sedangkan motif pelaku menyebarkan SMS itu hingga saat ini masih diselidiki.
Motif pelaku menyebarkan SMS tersebut hingga saat ini belum diketahui secara pasti, namun penyidik masih terus mengembangkannya. .
Penangkapan terhadap pelaku penebar sms ini, tidak terlepas dari keterangan sepasang suami istri yang sebelumnya pernah diperiksa, karena juga mengirim SMS yang bunyinya sama. Pelaku sendiri terancam dijerat dengan pasal 160 dan 134 KUHP yakni tentang penghasutan dan penghinaan terhadap kepala Negara.
Sementara itu pengacara pelaku Mis Muabuay dan Aloysius Renwarin yang juga Koordinator Elsham Papua mengatakan, sudah mendampingi kliennya sejak pemeriksaan awal dilakukan. Kamis malam beberapa saat setelah penangkapan, kliennya sudah diperiksa, dan sebanyak 40 pertanyaan dilayangkan oleh penyidik.
Meski kliennya sudah resmi ditahan, sebagai pengacara pihaknya akan berupaya meringankan hukuman bagi kliennya.
Aloysius Renwarin saat ditanya tentang penangkapan relawan Elsham ini, mengatakan menghormati proses hukum yang saat ini berjalan.
Namun, tindakan pelaku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Elsham yang dipimpinnya. “ Ini sama sekali ga da kaitannya dengan Elsam. Seandainya hal itu saya ketahui jauh-jauh hari, pasti saya larang,’’tuturnya.
Karena siapapun bisa menjadi relawan Elsam, namun bukan untuk menyebarkan terror. Elsham tetap komitmen menjaga Papua sebagai zona damai. SI menurut Alloy pernah juga menjadi menjadi pengacara pelaku penembakan di mile 68 beberapa tahun lalu serta kuasa hukum bagi pelaku peristiwa 16 Maret setahun lalu.( odeodata h Julia).

“Ini Resiko Pekerjaan Kami”

Jayapura – SUARA PAPUA
Masyarakat Papua sepertinya belum bisa hidup tenang. Aksi terror lewat sms, isu makanan dan minuman beracun beberapa minggu belakangan ini cukup membuat resah masyarakat dan timbul rasa saling curiga antara penduduk asli dan pendatang. Tidak hanya itu saja, para aktifis HAM Papua, yang sehari –harinya bergelut dengan Human Rights Defender (HRD), juga menerima terror sms yang mengancam jiwa mereka, sehingga membuat repot aparat kepolisian kita.

Dipertengahan September lalu, Mabes Polda Papua yang terletak di Jl Sam Ratulangi APO – Jayapura didatangi para aktifis HAM Papua. Kunjungan mereka ke Polda itu untuk melaporkan pengancaman dan terror atas diri Pastor John Djonga Pr.
Pater John sehari – harinya menjalani tugas pastoralnya di Paroki St Michael Waris Dekenat Keerom sebagai pastor paroki. Pater John merasa dirinya diintimidasi oleh Danpos Kopassus Lettu Usman di Pos Banda.
Sebelum Pater John, aksi terror dan intimidasi juga dialami Ketua Komnas HAM Albert Rumbekwan. Bahkan di peneror menurut kisah Albert sudah berani masuk kedalam rumahnya disaat lampu padam.
Lantas bagaimana tanggapan dari orang nomor satu di Polda Papua, atas rangkaian isu –isu ini. “Jangan terpancing, karena ini hanya kerjaan orang iseng saja,”kata kapolda Papua Irjen Pol Max D Aer.
Sebagai orang nomor satu di jajaran Polda Papua, Kapolda Max menganggap
terror via sms dan issu yang melanda Papua akhir-akhir ini beredar diberbagai daerah bukan dilakukan secara sistematis, namun ini hanya kerjaan orang iseng saja.
Meski demikian, yang pasti tujuannya menciptakan keresahan ditengah-tengah masyarakat.
Untuk itu kapolda mengharapkan masyarakat jangan mudah terpancing dan terprovokasi apalagi sampai termakan isu – isu menyesatkan seperti ini.
Justru harus waspada dengan issu dan teror tersebut dan harus bertanya sebenarnya ada apa dibalik itu semua. Untuk itu peran para tokoh agama, adat dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyikapi issu dan terror. Jangan malah ikut menjadi pemicu keresahan masyarakat.
Tentunya para penyebar issu dan teror itu tidak menginginkan Papua aman seperti yang terjadi selama ini. Hingga mereka mencoba mengadu domba masyarakat dengan cara seperti itu.
Akibat issu dan teror, beberapa daerah di Papua sempat mencekam, karena termakan issu. Di Wamena gara-gara issue rokok beracun, warga masyarakat bentrok dan merusak kios milik warga pendatang milik Poltak Pangabean. Kebetulan korban Tettina Elokore (korban) membeli rokok di kios miliknya.
Di Dekai ibukota kabupaten Yahukimo Sabtu malam (22/9) warga setempat membakar kios yang kebetulan milik anggota TNI. Warga mencurigai kios ini menjual air mineral beracun, karena saat dipencet botol langsung bocor. Akibat pembakaran ini tiga rumah disamping kios ikut pula terbakar.
Kabupaten Boven Digul ada issu masyarakat keracunan dari minyak goreng dan rokok, warga pun terpancing dan menyerang aparat kepolisian. Kabupaten Fakfak juga beredar issu makanan beracunan yang hampir berbuntut bentrok antar warga.
Sampai –sampai akibat isu ini, Polda Papua melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mendatangkan peralatan dari Mabes Polri untuk menelusuri issu dan terror via sms yang melanda Papua sekitar tiga minggu belakangan ini. Peralatan dari Mabes Polri itu nantinya, untuk melacak pelaku terror yang sering mengancam dan menerbaskan issu via sms.
Dan hasilnya tampaknya sudah mulai membuahkan hasil, dimana seperti disampaikan oleh pihak Polda bahwa sudah ada dua orang yang sementara ini diperiksa namun belum bisa di buka keterangan mereka kepada masyarakat.

Senada dengan Kapolda, Dir Reskrim Polda Papua Kombes Pol Paulus Waterpauw, juga mengingatkan isu – isu yang ada ini harus dibuat jangan semakin mengkristal dan harus berhenti sampai disini saja..
Waterpauw yang saat kericuhan di Wamena, kebetulan berada di sana , melihat situasi di Papua ini, pihak kepolisian segera mengantisipasi khususnya dari kepala kesatuan masing-masing untuk mengamati dan mengawasi perkembangan situasi.
“Harus ada himbauan tegas dengan pemprov Papua, sebab di masyarakat ini terlalu banyak terjemahannya dan cepat sekali terpancing. Tetapi dari yang saya amati, mereka masih mendengar, pihak – pihak yang sangat dekat dengan mereka seperti orang yang dituakan atau yang lama berada di situ,”ujarnya.
Untuk itu hendaknya jangan sampai ada lagi peristiwa seperti ini lagi. Bila ada isu atau terror tidak perlu dibesar –besarkan sebelum ada pembuktian yang jelas.
Hanya saja pada derajat masyarakat lapisan yang paling bawah, soal isu – isu seperti ini memang agak susah untuk diredam dan tak pernah berhenti, karena dalam kehidupan masyarakat di Papua ini, seperti dalam satu lingkaran kehidupan yang menyatu, sehingga mudah termakan isu.
Maraknya isu dan ancaman by sms ini, membuat Polresta Jayapura langsung mengeluarkan himbauan agar masyarakat jangan mudah terpancing atau terprovokasi dengan issu atau hasutan yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti issu penculikan maupun keracunan makanan.
“Issu penculikan dan keracunan makanan yang kini marak tidaklah benar. Dari pantauan kita sama sekali tidak ada bukti masyarakat keracunan makanan atau sengaja diracuni,’’ ujar kapolresta Jayapura AKBP Robert Djonso.
Sebagai orang nomor satu di bidang kamtibmas jajaran Polresta Jayapura , ia menegaskan jika masyarakat mendapat issu tersebut, lebih baik menanyakannya langsung kepada pihak berwajib. Sebagai polisi, mereka setiap saat siap melayani.
Masyarakat juga, harus terus menjaga toleransi beragama seperti yang terjalin selama ini.

Kapolda : Jangan Terpancing, Itu Kerjaan Orang Iseng

Jayapura – SUARA PAPUA
Masyarakat Papua sepertinya belum bisa hidup tenang. Aksi terror lewat sms, isu makanan dan minuman beracun beberapa minggu belakangan ini cukup membuat resah masyarakat dan timbul rasa saling curiga antara penduduk asli dan pendatang. Tidak hanya itu saja, para aktifis HAM Papua, yang sehari –harinya bergelut dengan Human Rights Defender (HRD), juga menerima terror sms yang mengancam jiwa mereka, sehingga membuat repot aparat kepolisian kita.

Dipertengahan September lalu, Mabes Polda Papua yang terletak di Jl Sam Ratulangi APO – Jayapura didatangi para aktifis HAM Papua. Kunjungan mereka ke Polda itu untuk melaporkan pengancaman dan terror atas diri Pastor John Djonga Pr.
Pater John sehari – harinya menjalani tugas pastoralnya di Paroki St Michael Waris Dekenat Keerom sebagai pastor paroki. Pater John merasa dirinya diintimidasi oleh Danpos Kopassus Lettu Usman di Pos Banda.
Sebelum Pater John, aksi terror dan intimidasi juga dialami Ketua Komnas HAM Albert Rumbekwan. Bahkan di peneror menurut kisah Albert sudah berani masuk kedalam rumahnya disaat lampu padam.
Lantas bagaimana tanggapan dari orang nomor satu di Polda Papua, atas rangkaian isu –isu ini. “Jangan terpancing, karena ini hanya kerjaan orang iseng saja,”kata kapolda Papua Irjen Pol Max D Aer.
Sebagai orang nomor satu di jajaran Polda Papua, Kapolda Max menganggap
terror via sms dan issu yang melanda Papua akhir-akhir ini beredar diberbagai daerah bukan dilakukan secara sistematis, namun ini hanya kerjaan orang iseng saja.
Meski demikian, yang pasti tujuannya menciptakan keresahan ditengah-tengah masyarakat.
Untuk itu kapolda mengharapkan masyarakat jangan mudah terpancing dan terprovokasi apalagi sampai termakan isu – isu menyesatkan seperti ini.
Justru harus waspada dengan issu dan teror tersebut dan harus bertanya sebenarnya ada apa dibalik itu semua. Untuk itu peran para tokoh agama, adat dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyikapi issu dan terror. Jangan malah ikut menjadi pemicu keresahan masyarakat.
Tentunya para penyebar issu dan teror itu tidak menginginkan Papua aman seperti yang terjadi selama ini. Hingga mereka mencoba mengadu domba masyarakat dengan cara seperti itu.
Akibat issu dan teror, beberapa daerah di Papua sempat mencekam, karena termakan issu. Di Wamena gara-gara issue rokok beracun, warga masyarakat bentrok dan merusak kios milik warga pendatang milik Poltak Pangabean. Kebetulan korban Tettina Elokore (korban) membeli rokok di kios miliknya.
Di Dekai ibukota kabupaten Yahukimo Sabtu malam (22/9) warga setempat membakar kios yang kebetulan milik anggota TNI. Warga mencurigai kios ini menjual air mineral beracun, karena saat dipencet botol langsung bocor. Akibat pembakaran ini tiga rumah disamping kios ikut pula terbakar.
Kabupaten Boven Digul ada issu masyarakat keracunan dari minyak goreng dan rokok, warga pun terpancing dan menyerang aparat kepolisian. Kabupaten Fakfak juga beredar issu makanan beracunan yang hampir berbuntut bentrok antar warga.
Sampai –sampai akibat isu ini, Polda Papua melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mendatangkan peralatan dari Mabes Polri untuk menelusuri issu dan terror via sms yang melanda Papua sekitar tiga minggu belakangan ini. Peralatan dari Mabes Polri itu nantinya, untuk melacak pelaku terror yang sering mengancam dan menerbaskan issu via sms.
Dan hasilnya tampaknya sudah mulai membuahkan hasil, dimana seperti disampaikan oleh pihak Polda bahwa sudah ada dua orang yang sementara ini diperiksa namun belum bisa di buka keterangan mereka kepada masyarakat.

Senada dengan Kapolda, Dir Reskrim Polda Papua Kombes Pol Paulus Waterpauw, juga mengingatkan isu – isu yang ada ini harus dibuat jangan semakin mengkristal dan harus berhenti sampai disini saja..
Waterpauw yang saat kericuhan di Wamena, kebetulan berada di sana , melihat situasi di Papua ini, pihak kepolisian segera mengantisipasi khususnya dari kepala kesatuan masing-masing untuk mengamati dan mengawasi perkembangan situasi.
“Harus ada himbauan tegas dengan pemprov Papua, sebab di masyarakat ini terlalu banyak terjemahannya dan cepat sekali terpancing. Tetapi dari yang saya amati, mereka masih mendengar, pihak – pihak yang sangat dekat dengan mereka seperti orang yang dituakan atau yang lama berada di situ,”ujarnya.
Untuk itu hendaknya jangan sampai ada lagi peristiwa seperti ini lagi. Bila ada isu atau terror tidak perlu dibesar –besarkan sebelum ada pembuktian yang jelas.
Hanya saja pada derajat masyarakat lapisan yang paling bawah, soal isu – isu seperti ini memang agak susah untuk diredam dan tak pernah berhenti, karena dalam kehidupan masyarakat di Papua ini, seperti dalam satu lingkaran kehidupan yang menyatu, sehingga mudah termakan isu.
Maraknya isu dan ancaman by sms ini, membuat Polresta Jayapura langsung mengeluarkan himbauan agar masyarakat jangan mudah terpancing atau terprovokasi dengan issu atau hasutan yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti issu penculikan maupun keracunan makanan.
“Issu penculikan dan keracunan makanan yang kini marak tidaklah benar. Dari pantauan kita sama sekali tidak ada bukti masyarakat keracunan makanan atau sengaja diracuni,’’ ujar kapolresta Jayapura AKBP Robert Djonso.
Sebagai orang nomor satu di bidang kamtibmas jajaran Polresta Jayapura , ia menegaskan jika masyarakat mendapat issu tersebut, lebih baik menanyakannya langsung kepada pihak berwajib. Sebagai polisi, mereka setiap saat siap melayani.
Masyarakat juga, harus terus menjaga toleransi beragama seperti yang terjalin selama ini.

Jilani Pulang, Teror Berkembang

Majelis Umum PBB secara aklamasi telah mengesahkan Deklarasi Pembela HAM pada 9 Desember 1998 dengan maksud untuk melindungi para pembela HAM di seluruh dunia agar dapat melaksanakan tugasnya mempromosikan HAM dengan aman dan baik. Untuk dapat melakukan monitoring agar semua negara anggota PBB melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi Pembela HAM tersebut, maka Komisi HAM PBB meminta Sekretaris Jendral PBB untuk menunjuk seorang wakil khusus untuk perlindungan pembela HAM, dan pada bulan Agustus 2000 ditunjuklah Ms. Hina Jilani.

Indonesia sebagai negara anggota PBB yang juga turut serta menyetujui disahkannya Deklarasi Pembela HAM pada tahun 1998, terikat untuk mematuhi dan melaksanakan Deklarasi Pembela HAM 1998, apalagi saat ini Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Oleh karena itu itikad baik Pemerintah Indonesia mengundang wakil khusus PBB untuk Perlindungan Pembela HAM untuk mengunjungi Indonesia pada tanggal 5 – 13 Juni 2007, merupakan satu preseden baik bagi Pemerintah RI dalam hal penegakan HAM, akan tetapi itikad baik Pemerintah ternyata telah dicemari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang justru masih menggunakan cara-cara lama yang biasa dipraktekkan aparat pada masa Pemerintahan Soeharto untuk menyerang para Pembela HAM di Indonesia, yaitu dengan menggunakan kekerasan, termasuk ancaman pembunuhan, stigma separatis dan penyesatan opini pada masyarakat.

Demikian penggalan siaran pers bersama Imparsial, YLBHI, Kontras, dan Pokja Papua yang di keluarkan di Jakarta Juni 2007 yang lalu yang mencoba menyoroti perlakuan yang diterima oleh para pejuang HAM baik di Papua maupun Medan.

Dimana pasca kedatangan Hina Jilani, tercatat para Pembela HAM di Papua dan Medan secara langsung telah mengalami tindak kekerasan oleh orang-orang dan kelompok status quo yang tidak menginginkan perubahan di Indonesia.

Pertemuan Hina Jilani medio Mei kemarin dengan LSM, tokoh masyarakat, agama dan komponen masyarakat lainnya di Papua ketika itu berlangsung di Kantor Sinode GKI Tanah Papua dengan dihadiri sekitar 70 orang selama kurang lebih 1,5 jam dimana pada kesempatan tersebut 6 orang perwakilan berkesempatan memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami selama menjalankan tugas – tugas penegakan HAM di Tanah Papua.

"Kalau soal pelanggarannya dan korbannya sebenarnya tidak perlu kami beberkan ke media massa, tapi yang pasti teman-teman tadi menceritakan apa adanya dan situasi para pekerja HAM di Papua," kata Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua J. Septer Manufandu seperti dilansir harian Cepos ketika itu.

Hampir semua yang hadir ketika itu khususnya yang memberikan keterangan baik dari tokoh adat, agama, perempuan dan LSM merasa puas dengan pertemuan tersebut karena sejak tahun 1969 baru kali ini ada utusan PBB yang melihat kondisi mereka para pekerja HAM di Papua.

"Tidak ada kesepakatan atau janji dalam pertemuan itu, hanya memberikan informasi dan diskusi tentang kondisi para pekerja HAM dan masalah HAM di Papua. Dan menurut Ibu Jilani hal ini akan dilaporkan nantinya, termasuk di daerah lainnya yang sempat dikunjunginya," masih menurut Septer.

Daalam kunjungannya Mei kemarin Ms Hina Jilani juga berkesempatan bertandang ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1,5 jam dengan Ketua MRP Drs Agus Alue Alua, M.Th dan beberapa anggota lainnya.

Usai pertemuan dalam konferensi persnya Ketua MRP menjelaskan beberapa hal yang menjadi topik pembicaraan mereka, bahwasanya MRP sebagai lembaga cultural sulit dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga kultural, karena masih adanya sejumlah batasan meskipun semuanya sudah tertuang dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, sehingga bagaimanapun perhatian dari dunia internasional termasuk PBB sangat diharapkan demi implementasi soal kultural tersebut.

Menurutnya, lagi pada dasarnya jilani sudah mengetahui kondisi Papua, jadi mereka hanya menegaskana kembali saja, dan berdiskusi seputar bagaimana MRP mampu menegakkan HAM sesuai dengana kapasitas dan fungsi dan peran yang melekat padanya.

"Dalam menjalankan tugas kami sering mengalami kendala, sering ada batasan atau tantangan. Baik soal pelaksaan Otsus secara menyerluruh maupun dalam menjalankan tugas MRP. Dan kami tentunya berharap agar segala apa yang termuat dalam UU No 21 Tahun 2001 itu dijalankan secara menyeluruh, pemerintah pusat mestinya mendukung ini," papar Alua ketika itu.

Rencana pertemuan Hina Jilani dengan Rektor Universitas Cenderawasih ketika itu sendiri batal, padahal sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanah papua sudah menantinya di pintu Gerbang menuju ke areal kampus di Perumnas III Kelurahan Yabansai.

Pendemo yang di motori oleh Markus Gwijangge itu mengusung beberapa spanduk bertuliskan," Stop genocide of Papua, Welcome Mrs, Hina Jilani,Who Carry Fredom for all The West Papua" serta beberapa tulisan lainnya, dan juga gambar bintang kejora pada selembar kertas manila.

Menurut Markus Gwijangge maksud demontrasi tersebut, dalam rangka memberitahukan tentang pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh aparat terhadap mahasiswa baik kasus 16 Maret 2006, serta beberapa kasus-kasus sebelumnya, yang mana aparat melakukan penyisiran-penyisiran ke asrama-asrama mahasiswa dan melakukan penganiayaan-penganiayaan terhadap mahasiswa.

" Kami akan menyampaikan aspirasi kami langsung kepada Ibu Hina Jilani (utusan PBB), tentang pelangaran HAM, yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa,serta beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya,"tukasnya.

Siapa sangka lima bulan sudah berlalu, sejak kedatangan Jilani yang hanya sekejap di Papua itu bukannya meninggalkan rasa aman dan tenang kepada para pekerja HAM untuk melakukan kegiatan mereka, justru seperti yang dialami oleh Albert Rumbekwan yang mengaku sudah beberapa bulan terakhir ini merasa di mata – matai.
"Jika melihat isi teror dan waktunya, saya yakin ini semua terkait pertemuan saya dengan Hina," kata Albert kepada SUARA PAPUA pekan kemarin.
Albert bertemu Hina di sebuah hotel di Jayapura, Papua, pada 8 Juni pukul 20.30. Dalam pertemuan yang dimulai sekitar pukul 20.30 itu, dia menceritakan kondisi pembela HAM di Papua.
Setelah pertemuan itu, Albert tidak mengalami apa-apa. Namun, pada 11 Juni tiba-tiba dia mendapat ancaman pembunuhan lewat pesan singkat (SMS). Dalam SMS yang dikirim dari nomor 0813440343xx ini, si pengirim pesan juga menuding Albert telah menggunakan isu HAM untuk menghancurkan Papua. Saat Albert membalas dengan bertanya siapa pengirim pesan itu, dia justru kembali diteror.
Hingga Kamis (14/6) Albert masih menerima teror serupa dari nomor yang sama. Bahkan, hari itu sekitar pukul 08.00 ada tiga mobil diparkir di dekat kantornya dan penumpangnya berteriak-teriak meminta Albert keluar. Karena tidak ditanggapi, penumpang mobil itu lalu diam dan pura-pura baca koran. Namun, saat mobil Komnas HAM Papua keluar sekitar pukul 16.00, mereka membuntutinya.
Sepekan kemudian Albert juga menerima telepon dari nomor ponsel yang sama untuk bertemu di sebuah hotel di Papua pada pukul 19.00. Namun, dia tidak memenuhinya. "Setelah menerima teror pertama, saya langsung menceritakan ke Hina dan dia melaporkannya ke Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto sehingga saya dikawal," kata Albert yang sampai sekarang tetap beraktivitas normal.
Bukan hanya itu, serangkaian terror dan isu – isu yang meresahkan masyarakat juga terus dihembuskan ke khalayak ramai, dan Short Massage Sending (SMS) merupakan salah satu sarana ampuh yang di pakai, karena dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat sehingga terjadilah SMS berantai menyampaikan pesan – pesan terror dan ancaman bukan hanya kepada para pekerja HAM namun juga kepada masyarakat banyak.

Mungkinkah seperti yang di sinyalir oleh para aktivis LSM dengan menganalisa pola dan modusnya tengah di susun sebuah tragedy kemanusiaan dengan penghilangan aktor – aktor yang getol menyuarakan penegakan HAM dan demokrasi di Papua yang sudah dicanangkan sebagai Tanah Damai ? (Walhamri Wahid/berbagai sumber)

Awas Teror

Teror kembali muncul di Papua dalam bentuk short message service (SMS), isu makanan beracun dan penghilangan nyawa seseorang dalam bentuk ancaman pembunuhan.
Sekali lagi mengundang kepedulian para aktivis HAM di Papua. Data SUARA PAPUA setidaknya kurang lebih lima bulan belakangan ini, situasi sosial-politik dan keamanan di Papua tidak stabil.
Situasi ini dipicu sinyalemen adanya rencana Badan Intelejen Negara (BIN) melakukan operasi khusus di Papua. Saat Presidium Dewan Papua (PDP) mengumumkan secara terbuka di koran kalau mereka berkunjung ke Amerika Serikat dan bertemu beberapa anggota Kongres Amerika, salah satunya adalah Eni F.H. Faleomavega.
Di kongres Amerika sendiri, Faleomavega memang dikenal sebagai orang yang keukeh memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi orang Papua.
Kedatangannya ke Indonesia untuk membicarakan masalah status politik Papua. Namun kedatangannya ke Indonesia itu hanya sampai di Jakarta saja. Eni tak boleh berkunjung ke Papua alias dicekal, padahal sebelumnya Thaha Al Hamid sudah menyatakan kalau Eni akan menghadiri acara Kongres Dewan Adat Papua di GOR Cenderawasih.
Namun Eni tak seberuntung Hina Jilani yang batal datang ke Papua. Hina wanita asal Pakistan itu, adalah utusan khusus PBB dibidang Human Rights Defender (HRD) yang bertugas memantau kerja para aktifis pembela HAM, apakah mereka diintimidasi atau tidak.
‘’ Saya memang merasa pasca kedatangan Hina bulan Mei lalu, kemana saya pergi, mobil saya selalu dikuntit orang tak dikenal, ‘’kata Ketua Komnas HAM Papua Albert Rumbekwan kepada SUARA PAPUA.
Padahal menurut Albert, tak ada yang istimewa dari hasil pertemuan para anggota Komnas HAM itu dengan Hina Jilani di Swissbell Hotel.’’Kami hanya berbicara soal intern kantor kami saja,’’katanya lagi.
. “Dari sms yang saya dapat, kami dituduh menjual Indonesia ke dunia internasional. Padahal dalam pertemuan itu kami hanya bicara soal intern kantor kami saja. Tak ada lain-lain,”katanya.
Albert sering dibuntuti, telepon selular dan telepon rumahnya ikut pula disadap.
Terror kedua Albert terjadi pada hari Minggu dini hari (24/9) dirumahnya sektiar Pukul 24;30 wit. Saat itu rumahnya mati lampu dan ia keluar menyalakan lilin di teras. Diluar rumahnya, Ia melihat mobil L 200 dan motor bolak balik serta beberapa orang tak dikenal memantau rumahnya.
“Saat itu ada tetangga yang dengar kalau orang tak dikenal itu, mengatakan ke teman-temannya bahwa saya belum tidur,”ceritanya.
Bahkan lanjut Albert, orang itu sempat masuk ke dalam rumahnya dan memadamkan lilin, kemudian balik lagi dan menyalakannya. “Tetangga bangunkan saya, tetapi saya ketiduran,”ujarnya.
Sebelumnya para peneror itu sering mendatangi tetangganya, untuk menanyakan istrinya kerja dimana dan apa saja aktifitasnya.
Menurut Direktur Eksekutif Elsham Papua Aloysius Renwarin dari hasil investigasi yang dilakukan Elsham, tercatat beberapa nama aktivis HAM yang pernah mendapat teror.
Beberapa diantaranya adalah Albert Rumbekwan, SH (Ketua Komnas HAM) perwakilan Papua yang mendapat teror, intimidasi dan ancaman pembunuhan. Akibatnya sudah tiga bulan terakhir Albert tidak masuk kantor karena merasa diteror oleh sekelompok orang yang selalu mengawasinya dengan motor ataupun mendatangi rumahnya pada sore atau malam hari.
Albert juga mendapat sms yang menyatakan bahwa Albert Rumbekwan, SH harus bersedia untuk menaikkan bendera bintang kejora di halaman kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) tanggal 1 Juli lalu dan menjadi komandan upacara. Albert kala itu dikatakan bersama Ketua MRP Agus Alua menaikkan bendera sampari yang artinya bintang fajar itu.
Teror lainnya juga menimpa Pater Jhon Jonga Pr yang mendapat teror serupa dari komandan Kopassus di daerah Waris Kabupaten Keerom. ‘’ Saya dituduh terlibat bisnis illegal kayu masohi dan coklat. Padahal itu milik umat. Saya hanya bantu antar bawa ke Kotaraja daripada mobil saya kosong turun ke Jayapura. Ini juga supaya saya dapat uang solar untuk mobil saya,’’ cerita Pater Jonga.
Teror yang membuat Pater Jonga didampingi para aktifis HAM mengadu ke Polda Papua, kalau dirinya diancam.
Lantas apakah Elsham Papua juga pernah menjadi sasaran teror ?
‘’Selama ini kami belum pernah dapat teror, karena kami anti teror!!” tutur DirEks ELSHAM, Aloysius Renwarin sambil tertawa. LSM yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia (HAM) khususnya dalam hak sipil dan hak politik ini juga sering mengadakan investigasi untuk kasus kekerasan dan tindak kriminalitas atas keselamatan hidup manusia.
Menurut Aloy panggilan akrabnya, dalam pengambilan data atau bukti atas kasus yang terjadi, kadang juga masih mengalami kendala karena data dan bukti yang dibutuhkan sudah hilang ataupun kurang lengkap.
Terror juga pernah melanda Direktur LBH Papua Paskalis Letsoin SH, Dikeretur Kontras Papua Piter Ell SH, Rahman Ramlin SH dkk. Saat itu didepan kantor mereka LBH Abepura di Jl Gerilyawan Abepura, ditemukan bangkai kepala anjing dan ada tulisan yang bernada mengancam.
Memang saat itu Paskalis dan rekan –rekannya sedang membela kasus makar pengibaran bendera bintang kejora dengan terdakwa Filep Karma dan Yusak Pakage yang mengibatkan bendera bintang kejora di Lapangan Trikora – Abepura 1 Desember 2003 lalu.
Data teror terbaru, korbannya adalah Yane Waromi. Yane adalah salah satu anak dari mantan tahanan politik Edison Waromi.
Edison adalah tokoh perjuangan Melanesia Barat, yang pernah mendekam di LP Abepura setelah menaikkan bendera Melanesia Barat di halaman Universitas Cenderawasih – Abepura bersama puluhan massanya, empat tahun silam dan telah divonis bersalah melakukan tindak pidana makar oleh PN Klas IA Jayapura.
Edison kini telah bebas dan yang sampai saat ini, ia masih bekerja sebagai Ketua Otoritas Nasional Papua Barat untuk memperjuangkan hak-hak politik bangsa Papua Barat. “ Yane diculik dan disekap di salah satu rumah di Kotaraja Dalam, Abepura,’’ ujarnya.
Saat disekap, Yane dibius di mulut dan disuntik pada jari-jari kaki, tangan, pantat, serta punggungnya.
Yane juga dipukul dengan menggunakan handphone miliknya di bagian belakang kepala dan diancam akan ditembak mati.
Ia kemudian dimasukkan ke dalam coolbox oleh dua orang wanita yang tak dikenalnya itu. “Penyiksaaan itu berlangsung sekitar kurang lebih 18 jam. ” ungkap Aloy yang ditemui SUARA PAPUA di kantor Elsham di Padang Bulan – Abepura.
Terror dan isu memang seperti bukan barang baru lagi untuk Papua. Sebelum (Alm) Theys Hiyo Eluay diculik kemudian dibunuh pada tanggal 10 Nopember 2001 lalu, juga beredar isu manusia bertopeng dan manusia pengisap darah alias drakula yang konon sering muncul di Jl Baru - Abepura.
Warga Jayapura termakan isu, kota Jayapura Pukul 20:00 wit sudah bak kota mati. Orang tak berani keluar malam akibat isu itu.
Saat itulah si penculik Theys beraksi. Jenazah Ondofolo besar Sentani dan Ketua PDP itu ditemukan di daerah Skouw. Sedangkan nasib sopirnya Aristoteles Masoka sampai saat ini tak diketahui dimana rimbanya.
Dengan kejadian akhir –akhir ini teringat dengan selentingan orang yang selalu mengatakan Papua memang masih “seksi” untuk dijual. Entah apa maksudnya itu. (Dian Kandipi/Rahayu/Odeadata Julia)

Mempertanyakan “Loyalitas” Anggota DPRP Di Hari Kemerdekaan

“NKRI harga mati.....!”
“NKRI harga mati.....!”
Demikanlah yel-yel yang dikumandangkan oleh sebagian hadirin yang notabene adalah masyarakat asli Papua saat berakhirnya upacara peringatan HUT RI ke-62 di jajaran pimpinan tertinggi Papua yang dipusatkan di lapangan Mandala Jayapura.

Nampak di tribun utama duduk mayarakat dari etnis asli Papua mengenakan kaos berwarna dasar merah putih dengan bertuliskan berbagai macam slogan, antara lain, Jangan Pisahkan Kami, dan Merah Putih Jiwaku. Mereka juga mengenakan penutup kepala dengan bentuk menyerupai tudung kepala para penari melayu. Warna merah putih pun menjadi warna dasar dari penutup kepala itu, dengan tulisan, NKRI Harga Mati, Papua Tetap dalam Wadah NKRI.

Dengan berbagai tulisan slogan itu, mereka seolah ingin mengekspresikan penolakan terhadap keinginan dari segelintir masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari jalinan ikatan besar NKRI.

Namun kondisi tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi sehari sebelumnya Kamis, (16/8) di dalam gedung DPRP Provinsi Papua dalam acara Sidang Paripurna DPRP untuk mendengarkan pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke – 62 yang lalu.

Dimana dari 56 kursi yang tersedia bagi “wakil rakyat yang terhormat” hanya 23 kursi saja yang terisi, artinya kehadiran angota DPRP tidak mencapai setengah dari jumlah seluruh anggota.

Di tengah maraknya isu disintegrasi bangsa, dan gencarnya aspirasi masyarakat untuk mengoreksi Otsus kembali, sikap yang ditunjukkan oleh para anggota DPRP tidak salah bila menimbulkan persepsi dan opini miring terhadap kinerja dan keberadaan mereka.

Namun seperti dijelaskan oleh Danang Jaya Ketua Fraksi Kerakyatan yang tergabung dalam Komisi E bahwa ketidak hadiran anggota DPRP dalam Sidang Paripurna tersebut tidak ada unsur kesengajaan, namun terkait dengan sejumlah agenda DPRP juga baik di Komisi maupun di Fraksi.

“kami sendiri di Komisi E sejak Senin (13/8) bertolak ke Jakarta untuk membahas kemungkinan perubahan status Program Studi Kedokteran Uncen, dan baru kembali hari ini Rabu (22/8), dan pada saat 17-an justru kami hadir di Gedung Negara memperingati HUT RI Ke – 62 tingkat nasional, dan mendengarkan secara langsung pidato Presiden”, tegasnya ketika di hubungi via ponsel Rabu (22/8) dan mengaku baru saja sampai di Jayapura.

Masih menurutnya bukan hanya Komisi E saja yang ada tugas dan bertepatan dengan peringatan HUT RI tersebut, komisi lainnya juga memiliki tugas yang sama, namun ketika di tanyakan siapa – siapa saja (anggota DPRP lainnya) yang ikut hadir dalam acara peringatan HUT RI di Gedung Negara, Danang mengakui bersamanya hadir pula Yan Ajomi, dan beberapa anggota DPRP lainnya.

Sementara itu Ramses Wally Wakil Ketua Komisi A di Jayapura kepada media seperti di kutip Harian Cepos (18/8) bahwa menurutnya ketidak hadiran anggota DPRP dalam Sidang Paripurna merupakan tanda tidak adanya perhatian dari para anggota DPRP terhadap momen bersejarah itu, sehingga ia mengatakan perlunya mempertanyakan loyalitas wakil rakyat tersebut terhadap negara, mengingat selama ini negara sudah memfasilitasi..

“setiap anggota DPRP harusnya menyadari bahwa setiap tanggal 16 dan 17 Agustus itu adalah hari – hari keramat bagi bangsa Indonesia dan kita harus hadir untuk mengikuti pidato kenegaraan”, ujarnya serius seperti di kutip Cepos (18/8). Dam menurutnya lagi itu sama saja anggota DPRP telah melanggar sumpah dan janjinya kepada negara untuk tetap setia, dan hal tersebut harus di tindak lanjuti oleh Badan kehormatan DPRP.

Hal lainya yang menurut Ramses sangat mengganggu adalah mati padamnya listrik hingga 5 kali, padahal DPRP memiliki genset sendiri, namun karena ketidak sigapan Sekretariat sehingga kesakralan momen tersebut hilang, dan berdampak pada tidak selesainya pembacaan pidato kenegaraan oleh Ketua DPRP Drs. Jhon Ibo, MM karena sidang keburu ditutup di hadapan sejumlah pejabat teras provinsi yang hadir diantaranya Pangdam dan Kapolda Papua.

Sementara itu, pelaksanaan upacara di Lapangan Mandala yang di inspekturi oleh Gubernur Provini Papua, Barnabas Suebu, SH juga berjalan khidmat meski tanpa sepatah kata sambutan pun dari Gubernur kecuali ia mengucapkan selamat merayaan HUT Kemerdekaan kepada seluruh masyarakat Papua.

“Kepada para peserta upacara dan seluruh masyarakat Papua, saya mengucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia tercinta.”, ujarnya seusai komandan upacara AKBP C.Mansnembra yang juga Kapolres Mimika melaporkan seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Pelaksanaan upacara hari itu terasa khidmat. Betapa tidak, upacara kali ini dilaksanakan setelah dua peristiwa yang menghebohkan yang terjadi di Tanah Papua berupa pengibaran bendera Bintang Kejora di LP Abepura dan pembentangannya saat Kongres Dewan Adat Papua yang hingga kini masih terus diusut oleh aparat yang berwajib. Dua peristiwa tersebut oleh banyak kalangan dinilai sebagai ekspresi dari segelintir masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Sehingga upacara peringatan HUT RI kali ini diharapkan bisa menunjukkan wajah asli dari masyarakat Papua, bahwa merah putih akan terus mengisi jiwa mereka.

Dalam upacara ini, terlihat dengan jelas ekspresi kelegaan di wajah-wajah pasukan pengibar bendera Merah Putih yang merupakan siswa-siswi dari berbagai SMU terpilih di Provinsi ini, setelah mereka berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Terpilih sebagai penerima bendera Merah Putih dari Gubernur ialah Yanti Nirmala Rumbekwan, siswi SMK Hikmah Yapis Dok 5 Jayapura. Yanti adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara hasil pernikahan Amandus Rumbekwan dengan Hamidah Potte. Yanti pun dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ia nampak tenang saat menaiki dan menuruni tangga-tangga di tribun utama Lapangan Mandala saat menerima bendera Merah Putih dari Gubernur dan kemudian menyerahkannya kepada pasukan pengibar bendera.

Bertindak sebagai pembaca Pembukaan UUD 1945 adalah Ketua MRP, Drs. Agus Alua, M.Th, (tahun – tahun sebelumnya Ketua KNPI yang diberi tugas tersebut) sedangkan teks Proklamasi dibacakan oleh Drs. Jhon Ibo, MM.

Sedangkan di sore harinya pada saat penurunan upacara bertindak sebagai Inspektur Upacara Pangdam XVII / Trikora Mayjend TNI Zamroni (tahun sebelumnya biasanya Wagub yang menjadi Irup), sedangkan malam harinya dilanjutkan dengan acara jamuan kenegaraan dimana Gubernur Barnabas Suebu, SH melakukan toats bersama seluruh jajaran Pemprov Papua, dimana dalam amanah singkatnya Gubernur meminta agar seluruh komponen bersatu memelihata persatuan dan kesatuan bangsa. (Nardi, Amri)

Memahami Pemberitaan Pers

Oleh : Walhamri Wahid,

Pers bermakna luas, sedang jurnalistik adalah sebuah kerja pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebar luasan informasi dengan mengedepankan fungsi – fungsi control dan pengawasan public tanpa harus melakukan serangkaian pembohongan atau hal – hal yang mencoreng independensi dari pers itu sendiri.

Di era pemerintahan yang otoriter, pers tidak lebih dari sebuah corong pengeras dari sosok kekuasaan, yang berusaha dan berupaya memelihara “kepatuhan masyarakat” melalui indoktrinasi dan pembatasan masyarakat akan akses terhadap berbagai informasi yang bernuansa pembelajaran, pencerahan apalagi melakukan kritik terhadap penguasa itu sendiri.

Di era reformasi ini, kinerja pers benar – benar memiliki kebebasan berekspresi, meski sering terjadi kebablasan tanpa memperhatikan pagar – pagar aturan dalam dunia jurnalistik itu sendiri, bahkan yang lebih ironi lagi, ketika pers tidak lebih dari sebuah komoditi yang berorinetasi ekonomis semata, maka hak – hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang baik dan benar bisa terabaikan.

Kebebasan Memperoleh Informasi merupakan salah satu HAM yang diatur dalam Deklarasi HAM Sedunia, hanya saja sangat disayangkan kebebasan memperoleh informasi tidak dibarengi dengan kebebasan menyampaikan pendapat serta yang terpenting adalah kemauan mendengar dari penguasa, maka semua akan sia – sia.

Namun angin segar kebebasan memperoleh dan menyampaikan pendapat saat ini mulai terasa yang kurang adalah kemauan mendengar dari pemilik telinga yang berstatus “penguasa”, sehingga terkadang praktek – praktek pembreidelan dan pembatasan kebebasan berekspresi (berbicara) dikekang dengan cara – cara halus dan juga ada yang menggunakan cara – cara kasar (tidak beradab).

Itu semua terjadi karena cara pandang yang berbeda terhadap penyajian pemberitaan yang terdapat pada media – media khususnya media cetak, dimana dengan keterbatasan dan kekurangan media yang masih banyak bersandar pada pemerintah dari aspek pendanaan (khususnya di Papua) membuat ruang gerak pelaksanaan tugas – tugas jurnalistik sedikit terbentur dengan tembok kepentingan.

Bila kita melakukan audit terhadap alokasi dana pemerintah daerah maupun provinsi kepada media baik secara langsung maupun tidak langsung, kita akan tercengang, hubungan saling memberi dan menerima ini lah pangkal dari “tumpulnya” tugas control social yang diemban pers.

Sehingga dalam kondisi tertentu, pers yang sedikit berhaluan keras harus siap – siap menerima sejumlah pengucilan baik dalam tugas – tugas kewartawanan maupun pembagian jatah fasilitator yang diemban oleh pemerintah terhadap seluruh aktivitas masyarakat yang berada dalam sebuah Negara.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pers tidak bisa gegabah atau membabi buta, dan seperangkat aturan yang ada sudah cukup memberi batasan – batasan mana yang bisa dilanggar dan mana yang tidak, hanya saja terkadang pers (khususnya di Papua) bila kita simak dari sisi pemberitaan lebih banyak terjebak dalam lingkaran “alat publikasi” ketimbang alat control, meski ada satu dua pemberitaan media yang mengarah pada advokasi rakyat akan tetapi “prinsip kehati – hatian” dengan berlindung di balik menjaga hubungan baik lebih menonjol.

Disini bukan hanya kemampuan wartawan yang dituntut untuk lebih peka, namun yang terpenting adalah iklim “kemauan mendengar” juga perlu ditumbuhkan, karena “keengganan” wartawan menjalankan fungsi control disebabkan iklim mendengar yang kurang sehat, sehingga lebih banyak wartawan mencari aman daripada melakukan konfrontasi dengan penguasa yang ujung – ujungnya kepentingan wartawan maupun media terganggu.

Para penguasa juga dituntut untuk lebih melihat sebuah pemberitaan secara utuh, tidak bisa mengkonsumsi berita per paragaraf, atau per kalimat, karena sebuah berita adalah satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, sehingga bila ada nuansa kritis, harus di cerna lebih baik apakah destruktif atau konstruktif atau bisa jadi juga bernuansa motivasi.

Pola pikir positip perlu ditumbuh kembangkan di kalangan penguasa yang terkadang buta mata dan tuli telinga. Namun suatu hal yang membanggakan bila penguasa masih peduli terhadap pemberitaan sebuah media yang langsung bersentuhan dengan public, hal itu menunjukkan hati mereka tidak buta, masih ada budaya malu di kalangan mereka, yang perlu dibangun sebenarnya komunikasi dengan membangun dan menyediakan ruang – ruang korektif dan komunikatif dalam sebuah media demi terjalinnya komunikasi dimaksud.

Satu persoalan penting lainnya yang dihadapi oleh pers itu sendiri adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut, karena sebuah tulisan yang tersaji dalam bentuk pemberitaan berbeda dengan “barang cetakan” pada umumnya, namun “tulisan” dimaksud adalah sebuah karya jurnalistik yang memiliki nilai – nilai baik etika, estetika, yang dipadu dengan semangat “bertanggung jawab” baik secara hukum maupun sosial.

Namun “kesombongan” dari insan pers itu sendirilah sehingga kini mulai marak “pelecehan” terhadap nilai – nilai idealis yang diusung oleh pers, atau bisa jadi nilai – nilai idealis tersebut telah ditukar dengan “sejumput urusan perut”, sehingga kita jadi sulit membedakan mana sebuah karya jurnalistik mana sebuah “barang cetakan” karena sama – sama mengusung nilai yang mengarah pada “merendahkan profesi” seorang jurnalis itu sendiri.

Rendahnya kualitas jurnalistik baik dari sisi pemberitaan maupun sistem kerja, juga sebenarnya menunjukkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap media itu sendiri, di era sekarang ini, tidak bisa masyarakat (pembaca) hanya menjadi obyek namun justru pembaca harus lebih kritis dan berani menyuarakan kebenaran termasuk terhadap pers yang sudah melupakan fungsi utama mereka sebagai lembaga kontrol dan asyik bercengkerama dengan nikmatnya limpahan ekonomis.

Paling tidak mekanisme kontrol baik itu hak jawab, hak koreksi maupun upaya – upaya hukum lainnya harus dilakukan demi menuju kepada penciptaan sebuah lembaga pers yang bebas, bertanggung jawab dan memegang teguh amanat yang diembannya. (Penulis adalah Pimpinan Redaksi SKM Gratis Untuk Rakyat SUARA PAPUA)

MIRAS, Pemusnah Etnis Papua !

Oleh : Walhamri Wahid
Hari masih pagi berembun, jejeran toko di sepanjang jalan utama Kota Abepura terlihat sunyi, tukang sapu jalanan asyik membersihkan sampah sisa semalam yang berserakan, beberapa orang lop terlihat menjajakan koran pada beberapa mobil pribadi yang berhenti sesaat di tepi jalan.
Di emper sebuah toko busana, Mahligai Jaya 4 orang pemuda tanggung bahkan 2 diantaranya masih anak di bawah umur terlihat bercengkerama dengan nada yang tidak beraturan, bentakan, makian, bahkan sesekali pukulan mendarat ke tubuh rekannya disertai tertawa lebar menjadi satu pemandangan yang mengusik keceriaan pagi itu.
Tidak jauh dari tempat mereka, di depan ATM dalam areal Saga Mall dekat dengan Pos Satpam, di areal parkiran bagian belakang juga terlihat gerombolan serupa, agak jauh dari kedua tempat tersebut di depan Café Prima Garden juga pemandangan serupa menjadi suguhan kita.
Di tempat lain, di tepi jalan depan kantor Gubernur sebuah mobil plat merah dan sebuah mobil Kuda plat hitam berisi 6 lelaki dewasa terlihat menikmati mentari pagi dan deburan ombak, tetapi kondisi mereka tidak jauh beda dengan remaja – remaja di emper toko tadi, yang membedakan beberapa diantara mereka terlihat memegang gelas Aqua kecil berisi cairan berwarna coklat kehitaman dengan takaran yang tidak mencapai seperempat gelas.
Di sisi kiri kaki salah seorang diantaranya teronggok dua botol whisky dan 3 kaleng coca cola yang sudah kosong dan berpindah ke dalama sebuah botol Aqua sedang sebagai media pencampuran.
Meski beberapa pejalan kaki yang berolahraga mengamati mereka, tapi seakan sudah kehilangan urat malu, dan kesadaran diri, ke – 6 lelaki dewasa yang bertubuh tambun alias poro itu asyik menikmati acara “whiskey morning” sebagai lanjutan pesta miras mereka semalam di Bar dan Karaoke yang bertebaran di seantero Kota Jayapura yang biasanya tutup sejak pukul 02.00 WIT.
Melongok ke dalam mobil yang memperdengarkan lagu – lagu berirama house music, yang parkir tidak jauh dari mereka, dua wanita berusia muda, sekitar 19 tahun dan 16 tahun terlihat menghisap dalam – dalam rokok putih yang terselip di sela – sela jari lentik berkuteks ungu sambil memainkan asap putih dari bibir mereka yang terlihat pucat sembari bercanda ria dengan temannya sambil menanti ke – 6 lelaki poro yang tengah menyelesaikan prosesi whiskey morning mereka.
___________________
Perbedaan kelas namun berujung pada hasil yang sama, pemusnahan etnis Papua secara perlahan, adalah satu kerja besar yang tengah di emban oleh ber liter – liter atau ber botol – botol minuman yang akrab kita sebut MIRAS atau air kata – kata yang selama ini di droping secara legal dan sadar dengan tujuan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD(.
Pilihan antara melindungi orang asli daerah dan meningkatkana pendapatan asli daerah itulah yang tengah ramai diperbincangkan. Dimana perbincangan itu berujung pada satu keinginan untuk menyelamatkan generasi baru Papua dari pemusnahan oleh Miras dan kawan – kawannya, sebagai imbas korban yang mulai berjatuhan di seantero Papua belakangan ini.
Pengkonsumsi miras bukan hanya di Papua, di seluruh belahan dunia, produk yang katanya bisa menambah percaya diri peminumnya itu juga di konsumsi bahkan dengan harga dan kadar alcohol yang lebih besar, tapi mengapa hal tersebut perlu kita perdebatkan keberadaannya di Papua.
Jawabnya, Papua bukanlah belahan dunia manapun yang ada di dunia ini, Papua adalah Tanah Injil seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia (DPD API Pdt. Kirenius Bole, S.Th, yang bermakna sebagai “Khabar Baik”, sehingga Papua menjadi satu tempat bersumber dan berasalnya seluruh kebaikan bagi umat manusia.
Selain itu juga, kondisi social ekonomi bangsa ini yang belum mapan menjadi satu pertimbangan besar mengapa masalah Miras ini mesti di sikapi sampai pada penetapan sebuah peraturan daerah khusus yang bisa melindungi dan menyelamatkan generasi Papua baru dari aksi “genecoside” gaya baru.
Butuh kesadaran mendasar dari generasi Papua sendiri yang harus ditindak lanjuti dengan langkah – langkah nyata dan kesungguhan hati dan iman bahwa miras dengan pola dan kadar yang salah atau berlebihan bisa berakibat fatal dan justru merusak.
Meski sebagian yang pro miras mengatakan bahwa tewasnya beberapa etnis Papua karena mengkonsumsi miras oplosan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk peniadaan miras di Papua, atau bahasa halusnya perlu disikapi secara arif dan bijaksana, tetapi apakah kita tidak sadar bahwa ada sebuah upaya terstruktur untuk aksi pembodohan dan membuat etnis Papua berada dalam suatu kondisi ketergantungan.
Apakah ada jaminan bahwa etnis Papua yang mengkonsumsi miras berkelas dan harga selangit lebih terjamin keselamatannya alias tidak tewas seperti mereka – mereka yang miskin dan hanya mampu mengkonsumsi alcohol bercampur.
Untuk satu dua bulan ini belum, bahkan beberapa tahun juga belum, tapi apakah kita tidak pernah menyadari, betapa kita benar – benar di bodohi dengan direcoki alcohol ke dalam tubuh dan pikiran kita, karena di belahan dunia manapun tidak ada bangsa yang bisa menjadi besar atau melakukan hal – hal besar bila pikiran, tubuh, dan seluruh kehidupannya dipengaruhi oleh alcohol, yang adalah bahwa kita tengah menggali lubang besar menuju kehancuran bangsa dan etnis Papua.
Sudah saatnya seluruh rakyat Papua yang berada di kampung – kampung dan selama ini hanya mengkonsumsi miras local atau MILO, juga yang hanya mampu membeli alcohol seharga Rp. 6.000 lalu dicampur Extra Joss seharga Rp. 1.000 dan air mineral bersama – sama kita sadarkan para pejabat kita, pemimpin dan kaum intelektual Papua, bahwa kita tidak usah ributkan kenapa miras itu beredar, tapi mulai sekarang kita harus mengawasi para pejabat dan pemimpin kita yang bermental pemabuk agar menghilangkan perilakunya sekarang juga atau kita copot dan turunkan dia dari jabatannya saat ini.
Buruknya pelayanan publik, rendahnya kualitas kesehatan, tidak layaknya sarana pendidikan, susahnya jalur perhubungan, maraknya indikasi korupsi, atau gagalnya OTSUS, disebabkan pemimpin kita masih banyak yang bermental pemabuk, baik mabuk miras maupun mabuk kekuasaan, jadi jangan heran kalau kondisi kita di kampung – kampung masih jauh dari yang diharapkan padahal kita tahu begitu banyak uang bertebaran di tanah Papua ini, begitu banyak harta kekayaan kita diangkut ke negara asing.
Bukan saatnya kita perdebatkan kenapa miras beredar di Papua ataupun di belahan dunia manapun, tapi saatnya kita mengawasi agar yang mengelola negara ini tidak bermental pemabuk, sehingga tidak ada alcohol di jual bebas, miras yang masuk ke Papua benar – benar di hitung cukainya per botol, tidak ada miras yang bisa di jual bebas di emper jalan, karena perang terhadap miras dengan tujuan menghilangkannya dari bumi Cenderawasih masih butuh waktu, tenaga dan materi yang tidak sedikit untuk mencapainya, dan itu baru bisa dicapai bila mental pemabuk sudah berkurang dari para pemimpin kita.

Miras, Tak Hilang Diterpa Demo

Meski korban sudah berjatuhan, seruan menghentikan peredaran miras di teriakkan, namun nampaknya mimpi hilangnya miras yang secara pelahan merusak pikiran, sikap dan mental generasi Papua tidak akan hilang dari Papua, dibutuhkan kesadaran dari dalam diri kita sendiri bahwa miras tidak bermanfaat, saatnya memutuskan STOP MIRAS dari sekarang karena tidak ada bangsa yang menjadi besar karena berada dalam pengaruh miras, dan belum saatnya kita menjadi bagian dari budaya global, yang bermotto Tiada Hari Tanpa Miras
_________________
Philipus Halitopo, Ketua Rukun Keluarga Jayawijaya (RKJ) ancam duduki DPRP dan meminta dialog dengan Gubernur terkait persoalan miras, dimana menurutnya PAD miras tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, justru hanya dinikmati oleh pejabat saja, jika dibandingkan dengan kerugiannya, maka lebih banyak kerugiannya, sehingga perlu di tiadakan dari bumi Papua.
Keberangan Halitopo bukan tanpa dasar, dari sekian banyak korban yang berjatuhan etnis Pegunungan Tengah yang paling banyak menjadi korban, dimana seperti kasus yang baru terjadi di SP V Taja kemarin telah jatuh 8 orang korban, diantaranya Andep Wenda (20 thn), Kostan Tabuni (25 thn), Trigius Wanbo (25 thn), Mecky Tabuni (25 thn), Yes Tabuni (30), Alius Wenda (30), dan Gerad Tabuni (30 thn) yang kesemuanya korban pesta miras di SP V Taja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.
2 orang lainnya di Kotaraja, belum lagi yang mengalami cacat seumur hidup, dan itu adalah kasus – kasus yang berhasil terdata, sedangkan yang tidak terdata pasti lebih banyak lagi.
Dari data Polres Jayapura sejak Januari hingga September 2007, kasus miras yang berhasil diamankan dan di proses di Kabupaten Jayapura mencapai 19 orang baik yang meninggal maupun yang mengalami cacat dan sakit dan masih dalam perawatan, dimana Minggu (22/6) di BTN Lembah Furia Yahim Sentani memakan korban Yuna Tabuni, Nas Tabuni, Putrina Kogoya, dan Nataniel Felle dimana mereka mencampur alkohol murni 95% dengan M 150, yang diracik sendiri.
Jumat (17/8) di Jalan Makendang Kompleks Pasar Lama Sentani Alfred Felle ditetapkan sebagai tersangka karena meracik miras untuk diminum bersama korban Agus Felle, Daniel Maud, Alex Kosay, Piter Wenda, Jhotam Alpred Suan Se, Nikko Hubi dimana mereka mengkonsumsi miras jenis Cap Tikus (CT)
Kamis (23/8) Mecky Wandik diamankan karena mengkonsumsi alkoholmurni di campur air hangat dan bahan lainnya di Jalan Mambruk Kompleks Pasar Lama Sentani.
Dan yang terkini adalah kasus SP V Taja yang terjadi Minggu (7/9) dimana memakan korban 8 orang meninggal sedang 2 lagi masih dalam perawatan akibat mengkonsumsi alkoholmurni dicampur Extra Joss dalam acara syukuran meninggalnya Kepala Kampung.
Halitopo tidak sendiri meneriakkan penolakan terhadap miras ini, berbagai unsure pemuda, agama, dan adat bahkan pelaku bisnis juga menyerukan hal senada. Seperti yang disampaikan oleh Asosiasi Mahasiswa Mamberamo Tami (Asmamta) Selasa (11/9) lalu di Café Prima Garden, menurut mereka pemerintah terkesan sengaja membinasakan generasi muda Papua dengan mengizinkan peredaran miras di Papua ini.
Bahkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Jhon Kabey pun sampai menyerukan agar peredaran miras di stop di Papua mengingat dampak yang ditimbulkannya.
Tapi nampaknya keinginan itu tidak akan terwujud mengingat miras termasuk barang produksi yang memiliki nilai ekonomi dan telah diatur dalam Undang – Undang dan siapa saja boleh memperdagangkan sesuai dengan prosedur yang benar, seperti disampaikan oleh Kabiro Hukum Prov. Papua Johanes Roembiak, SH, M.Hum yang mengaku tengah menyusun draft Raperdasus Miras di Papua.
“miras tidak bisa dilarang, karena sudah ada aturan yang mengaturnya, kita hanya bisa membatasi saja”, terangnya.
Dimana dalam Raperdasus yang tengah digodok nantinya miras hanya akan dibatasi pemasukannya, peredarannya, para penjual, dan pembeli, kadar alcohol serta perizinannya. Dan menurutnya sikap itu bukan karena miras memberikan PAD bagi daerah, akan tetapi berdasarkan pada aturan yang sudah ada, miras memang tidak bisa dilarang hanya di batasi.
“yang menimbulkan korban fatal selama ini karena alcohol oplosan bukan miras berlabel yang dijual dan memperoleh izin, jadi kita hanya bisa membatasi karena kita tahu miras memang mempunyai dampak buruk bagi kesehatan”, tandasnya lagi.
Melihat riwayat kasus tewasnya korban miras tersebut rata – rata dikarenakan mengkonsumsi miras (CT) oplosan yang biasanya di campur dengan berbagai macam zat lainnya, ada yang capur dengan Extra Joss untuk memperoleh efek warna kuningnya, namun lebih sering mereka mencampurkannya dengan soda ataupun air Aqua dan coca cola.
Namun yang mengkhawatirkan lagi, adalah kreatifitas para pecandu miras ini terkadang sudah kelewatan, menurut penuturan beberapa pemabuk yang berhasil ditemui SUARA PAPUA di seputaran Sentani bahwa bila tidak menemukan CT biasanya mereka meracik sendiri beberapa botol alcohol 75 % yang dijual di Apotik dengan beberapa zat diatas, dari beberapa kasus bahkan ada yang nekat meminum spirtus oplosan.
Tidak heran bila dampak yanag ditimbulkan sampai pada melemahnya saraf mata, pendengaran, dan merusak sel – sel organ tubuh lainnya, penciutan organ vital dalam tubuh, seperti ginjal, liver, dan paru – paru.
“Alkohol murni yang dijual di apotik itu berasal dari bahan kimiawi, berbeda dengan miras yang dijual dalama kemasan itu hasilk fermentasi bahan nabati sehingga berbeda dampaknya yang satu merusak satunya lagi menimbulkan efek memabukkan dan mudah diserap oleh tubuh”, papar dr. E. Toto Kaban yang menangani pasien dari Taja di RSUD Yowari Sentani.
Menurutnya lagi bahwa alcohol murni itu dipake untuk terapi, membersihkan luka dan kuman, sehingga bila dikonsumsi dampaknya bisa langsung terasa pada tenggorokan yang mengalami iritasi, dan akhirnya cairan ini akan beredar dalam pembuluh darah dan menimbulkan kerusakan, apalagi bila dikonsumsi dalam waktu lama.
Prosedur perolehan izin peredaran miras sendiri seperti disampaikan Kadinperindag Yusuf Wally, SE, MM bahwa untuk miras golongan B dan C harus memakai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dari Departemen Perdagangan sesuai Permendag No. 15 Tahun 2006, dengan dasar SIUP MB dari Departemen Perdagangan barulah Rekomendasi dari Gubernur bisa keluar, dan juga harus ada rekomendasi dari Bupati atau Walikota sesuai daerah peredarannya.
Sedangkan miras golongan C adalah bir yang kadar alkoholnya 5 persen tidak perlu pake SIUP MB tapi cukup SIUP saja, sesuai SK Gubernur No. 215 Tahun 1999 dan terdaftar di Perindag dan tetap harus ada izin atau rekomendasi dari Pemkab maupun Pemkot juga.
“SIUP hanya dibatasi selama 3 tahun, dan bisa diperpanjang lagi, tapai bila ditemui pelanggaran, maka izin kita cabut”, tandas Yusuf Wally yang mengaku tengah sibuk mempersiapkan promosi produk unggulan Papua ke luar negeri itu.
Meski aturan menutup peluang untuk peniadaan miras di Tanah Papua, akan tetapi beberapa daerah sudah mencoba melakukan langkah berani, namun sejauh ini memang belum bisa diukur seefektif apa Perda tersebut dilaksanakan di masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Manokwari dan juga Paniai yang belum lama ini DPRD mensahkannya.
Meski korban sudah berjatuhan, kita sama – sama tahu miras berdampak buruk untuk kesehatan, tapi nampaknya mimpi tiadanya orang mabuk berkeliaran di pinggir jalan masih jauh dari harapan, semoga dengan pembatasan dan tumbuhnya kesadaran dalam diri masyarakat sendiri akan mengurangi aksi pemusnahan etnis Papua secara terselubung. (Rahayu, Dian Kandipi, Amri, Nardi)