Eduard Fonataba – Berthus Kyeuw Kyeuw MENANGKAP PELUANG OTSUS

Oleh : Walhamri Wahid
Otonomi Khusus (Otsus), adalah sebuah konsep penyerahan sebagian kewenangan yang dahulu di monopoli oleh pusat kepada daerah (desentralisasi), dimana di era Otsus ini daerah benar – benar diberikan kewenangan untuk mengambil dan menerapkan kebijakan – kebijakan yang menurut mereka lebih relevan dan mampu menjawab apa yang menjadi pergumulan masyarakatnya.

Di Provinsi Papua sendiri, disaat beberapa daerah atau elite – elite politik menyibukkan diri dengan segudang permasalahan yang bernuansa politis mengenai pro kontra Otsus, dimana seperti banyak dikatakan oleh orang bahwa Otsus adalah bargaining, dimana terkadang beberapa pihak berusaha memaksakan kehendaknya dengan berlindung atau menjadikan Otsus sebagai “barang jualan”, tidak demikian yang terjadi di Kabupaten Sarmi.

“Energi kami tercurah hanya untuk bagaimana membangun daerah Sarmi ini, ngapain kita menyibukkan diri dalam lingkaran polemic semacam itu,” tegas Berthus Kyeuw – Kyeuw, BA, MPA, Wakil Bupati Sarmi yang mengaku telah berkomitmen dengan Bupati Drs. Eduard Fonataba, MM untuk lebih mendekatkan “tangan – tangan pemerintah” yang merupakan kepanjangan “tangan Tuhan”, karena menurutnya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan perekonomian yang mapan adalah jawaban dari segala macam perjuangan dan upaya – upaya “memancing di air keruh” yang dilakukan oleh segelintir masyarakat.

Sebenarnya masyarakat di tingkat bawah (akar rumput) tidak terlalu memikirkan tentang berbagai polemic yang terjadi di Papua, namun rakyat hanya menginginkan kapan mereka bisa hidup lebih layak, kapan mereka bisa memiliki rumah yang sehat, kapan anak sekolah mereka bisa bersekolah tanpa dikejar – kejar biaya sekolah, yang intinya semua bermuara pada kesejahteraan.

“Dengan Otonomi Khusus inilah, semua keinginan masyarakat itu harus kita jawab”, ujar Eduard Fonataba sembari memaparkan bahwa dirinya dan Berthus Kyeuw Kyeuw lebih focus bagaimana menangkap peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditawarkan oleh Otsus.

Apa yang dikatakan dua orang petinggi di Kabupaten Sarmi tersebut memang tidak hanya sebatas jargon atau retorika belaka, menjelang 1 tahun kepemimpinan Eduard Fonataba dimana ketika ia dilantik bersama Berthus Kyeuw Kyeuw pada 26 Agustus 2005 yang lalu beberapa terobosan telah dilakukan, indicator yang nampak adalah di Tahun Anggaran 2005 yang lalu Belanja Publik Kabupaten Sarmi lebih besar dari Belanja Aparaturnya, mencapai ………….

Alokasi dana yang berpihak kepada masyarakat, tersebut menunjukkan komitmen keduanya, terlebih lagi hal tersebut terimplementasi di lapangan, meski di Tahun 2006 ini Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sarmi mencapai 426 Milyar lebih, akan tetapi tidak ada perubahan drastic khususnya dalam hal penyediaan fasilitas penunjang bagi para pejabat di Sarmi.

Semua masih seperti dulu, Bupati masih menggunakan sebuah kijang berwarna abu – abu yang pada bulan April nanti genap berusia 3 tahun (dipakai sejak masih menjabat carateker), demikian juga dengan Wakil Bupati juga lebih memilih mengendarai sebuah Panther plat kuning ketika mobilnya sedang dalam perbaikan selama beberapa bulan, dan rasanya hal yang cukup membuat kita terheran – heran adalah kesediaan para Kepala Dinas maupun Kepala Bagian yang berseliweran hanya mengendarai sebuah sepeda motor merk Honda dari berbagai varian.

Kepemimpinan sederhana yang dikembangkan justru berbanding terbalik dengan jam kerja kedua petinggi di Sarmi tersebut, hampir setiap malam, setelah melayani masyarakat pada pagi hingga siang hari, malam harinya mulai dari pukul 20.00 WIT – selesai di depan pintu kantor Bupati maupun Wakil Bupati masih terlihat antrian masyarakat.

“Bapak ini termasuk kategori gila kerja, saya sendiri terkadang kewalahan, karena mau istirahat tiba – tiba ada panggilan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang mendadak”, ujar seorang perempuan berusia 30-an yang mengaku bernama Yosina dan biasa menangani urusan keuangan Bupati, dan tidak hanya pagi kadang juga malam hari tambahnya lagi ketika ditemui di halaman depan Kantor Bupati pada hari libur namun ia mengaku baru saja menyediakan sejumlah dana kepada masyarakat yang meminta bantuan.

Dalam setiap arahannya di depan masyarakat, Fonataba selalu menekankan perlunya peningkatatan kinerja aparat maupun kesadaran masyarakat untuk membangun daerah ini, karena Otsus yang diberikan kepada orang Papua bukan untuk memanjakan, namun sebaliknya sebagai alat pemacu dan pemicu agar orang Papua mau bekerja keras dan menangkap peluang yang diberikan pemerintah dengan Otsus ini demi peningkatan kualitas hidup.

“Ini uang rakyat kok, sudah sepantasnya rakyat menikmatinya,” komentar singkat Eduard Fonataba ketika ditanyakan sehubungan banyaknya permintaan bantuan yang diajukan oleh masyarakat untuk kebutuhan yang sifatnya pribadi sekalipun.

Kita akan terheran – heran bila di Kabupaten Sarmi Bupati akan memberikan bantuan diatas 10 juta kepada masyarakat biasa yang ingin berobat ke Kota Jayapura, atau mencarter pesawat untuk membawa warganya yang sedang “koma”, dimana dari beberapa informasi yang berhasil di himpun wartawan Suara Papua, bantuan insidentil kepada masyarakat di Tahun 2006 ini sampai dengan pertengahan bulan ke- 2 (Februari) sudah hampir mencapai 2 milyard rupiah.

Hal ini bila dilihat dari sisi pendistribusian dana merupakan sesuatu yang membanggakan, karena masyarakat bisa merasakan apa manfaat dari pemekaran itu sendiri, hanya saja ke depan bila tidak selektif, justru akan membentuk pola pikir dan sikap negative di masyarakat yang cenderung “malas”, dan mengharapkan bantuan dari Pemerintah terus, meski pada dasarnya untuk itulah sebuah Negara (pemerintah) ada.

Namun paling tidak dana – dana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk tujuan produktif bukan konsumtif, namun bukan berarti tidak ada dana untuk usaha perekonomian masyarakat yang produktif.

Melalui Dinas Perekonomian Daerah seperti dijelaskan oleh Kadinas Perekda yang juga menjabat sebagai Plh. Sekretaris Daerah di tahun 2005 hingga kini Ir. Alberthus Suripno, pemerintah di tahun 2004 menyediakan dana bantuan usaha kecil dan menengah sebesar 1 Milyard lebih, sedangkan di tahun 2005 naik menjadi 2 Milyar lebih dan di tahun 2006 ini seperti disampaikan Bupati maupun Wakil Bupati dalam setiap kesempatan akan dinaikkan menjadi 5 Milyard dengan pendistribusian yang lebih menyentuh distrik – distrik luar (Mamberamo Hulu, Mamberamo Hilir, Mamberamo Tengah, Pantai Barat, Tor Atas, Mamberamo Tengah Timur, Apawer Hulu, Rufaer).

“di tahun ini kita akan lebih melihat usaha masyarakat di distrik - distrik yang belum terlalu menikmati, karena distrik Sarmi selama ini sudah cukup menerima bantuan yang banyak, jadi perlu ada pemerataan”, ujar Fonataba.

Penguatan masyarakat melalui pendistribusian dana juga diimbangi dengan penyediaan infra struktur baik itu berupa sarana pendidikan, kesehatan, maupun sarana penunjang aktivitas pelayanan public lainnya, memang belum memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tapi paling tidak beberapa peningkatan bisa dilihat di beberapa kampung yang dahulu sekolahnya hanya terdiri dari 3 lokal saat ini telah bertambah menjadi 6 lokal.

“Kalau ada yang bilang tidak ada peningkatan di sector pendidikan, itu berarti buta, coba lihat di Bagaiserwar dahulunya hanya 3 lokal sekarang sudah 6 lokal”, ujar Bupati sambil menyebut beberapa nama – nama desa lainnya.

Pembangunan Kota Baru Petam merupakan salah satu pilot project Bupati Sarmi yang berorientasi lingkungan dan visi jauh ke depan, dimana sebuah hutan belantara yang dahulunya hanya dilalui truk – truk logging milik perusahaan HPH kini telah “disulap” menjadi sebuah kota baru, benar – benar baru karena tidak ada pemukiman atau perkampungan besar disana.

Keberhasilan itu sendiri tidak dibangun di atas segala kemudahan, namun hampir setiap langkah yang dilakukan kedua petinggi Sarmi dan jajarannya, masih selalu diterpa isu – isu miring dan tak sedap baik dalam sisi penggunaan dana maupun pemanfaatannya, namun semua itu berhasil di tepis dengan hasil pemeriksaan baik dari Tim BPKP maupun Kejaksaan.

“tidak ada korupsi atau pekerjaan fiktif di Sarmi, tapi kalau kesalahan administrasi kami memang mengakui, namun itu semua karena kondisi dan keterbatasan ruang dan waktu sehingga mengharuskan kami menerabas beberapa prosedur administrasi demi menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Fonataba ketika melaporkan setahun kepemimpinannya dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar sebagai partai pengusung keduanya.

Pola pemerintahan yang “tidak anti kritik” juga merupakan salah satu ciri khas yang ditonjolkan oleh Pemerintah, namun bukan berarti kebebasan bersuara tidak dibarengi dengan kemauan mendengar pemerintah, justru sikap terbuka yang diterapkan Fonataba telah terbukti dari beberapa tindakan yang diambil olehnya dengan memberhentikan “anak buahnya” yang dinilai telah melenceng seperti yang terjadi pada seorang Kadistrik di wilayah Mamberamo yang dicopot dari jabatannya.

“kritik haruslah membangun dan objektif, tidak bisa kita mengkritik kekurangan tanpa pernah mengakui adanya kelebihan yang terlihat, orang tua kita bilang, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan terlihat”, ujar Fonataba dalam suatu acara.

Sebagai daerah baru yang belum genap berusia setahun (definitive), Sarmi merupakan salah satu contoh daerah yang berhasil menangkap peluang Otsus yang diberikan pusat kepada daerah, sehingga kewenangan penuh pada seorang pemimpin benar – benar “people oriented” bukan “communal oriented” apalagi individual. Hal itu bisa, karena pemimpin menyadari untuk apa dan bagi siapa ia ada di daerah tersebut. ***

NASIONALISME DAN PENJAJAH MODEL BARU

Kemana anak-anak kita itu.
Anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, luka, darah dan kematian.
Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata tiga setengah abad.
Anak-anak yang bernama kemerdekaan
Anak-anak yang bernama hak makhluk dan harkat kemanusiaan
Anak-anak yang bernama cinta kasih sesama
Anak-anak yang bernama indahnya kesejahteraan
Anak-anak yang bernama keterbukaan dan kelapangan
Tapi kita iseng
Kita tidak serius terhadap nilai
Terhadap Allah pun kita bersikap setengah hati
(Lirik Nasyid: ‘Kemana Anak-anak itu’ dalam album Kado Muhammad karya Emha Ainun Najib)

Oleh : Walhamri Wahid
Penggalan lirik nasyid Emha Ainun Nadjib di atas mengajak kita untuk mempertanyakan kembali seberapa dalam kita memaknai kemerdekaan yang telah di perjuangkan oleh para pejuang kita, beberapa dasawarsa yang lampau, dimana telah 62 tahun kita nikmati bersama.
Enam puluh dua tahun suatu usia yang kalau dalam fase kehidupan manusia sudah termasuk lansia (lanjut usia). Lansia biasanya lebih dihormati, diperhitungkan, didengarkan dalam keluarga maupun masyarakat. Orang lansia juga dianggap lebih bijaksana, lebih berwibawa, dan lebih dipercaya untuk melaksanakan berbagai tugas sosial kemasyarakatan maupun keluarga.
Kita sudah memproklamirkan kemerdekaan kita 62 tahun lalu, apakah kita sudah memproklamirkan juga sepenuh hati merdeka dari korupsi, perjudian, narkoba dan segala bentuk kejahatan atau penyelewengan. Sudahkah kita memproklamirkan merdeka dari sifat iri, dengki, menghasut, memfitnah, menarik keuntungan dari penderitaan orang lain.
Agaknya, kita masih setengah hati dalam memproklamirkan diri terhadap hal di atas. Buktinya, masih banyak koruptor kelas kakap berkeliaran dengan bebas, sementara koruptor kelas teri masih tetap berpraktik, misal jika mengurus surat di perkantoran akan lebih cepat kalau diberi uang pelicin. Kalau ada masalah hukum, cukup sediakan lembaran Soekarno-Hatta. Beres. Kita tidak perlu susah-susah kuliah, kalau dengan ‘hanya’ uang 10-15 juta rupiah kita bisa dapat gelar S1, S2, dan S3.
Proklamasi setengah hati masih tampak pada sifat kita yang tidak peduli terhadap nasib saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Seorang ibu tua yang miskin dan sehari – hari berjalan kaki dari rumah ke ladangnya di daerah Bonggo Kabupaten Sarmi ketika di tanya apa arti dan makna kemerdekaan baginya menjawab secara polos dan sederhana, “Merdeka artinya semua orang bisa punya sepeda, biar kita tidak jalan kaki lagi’
Sederhana, dan kesederhanaannya itu jadi bikin hati terenyuh. Meski sudah setengah abad lebih kita merdeka, namun belum semua orang bisa punya sepeda. Masih ada cerita di sana-sini tentang mereka yang dipinggirkan dari kehidupan, yang tak punya tempat layak buat merebahkan diri melewatkan waktu istirahat, apalagi sepeda. Kedengarannya sederhana, namun sekaligus tidak sederhana. Pernyataan merdeka si ibu tua, menuntut kesetaraan kesempatan. Sesuatu yang entah kapan bakal bisa kita nikmati di negeri tercinta, yang masih sarat ketimpangan kesempatan.
Dunia peradilan --mereka yang diharap jadi wasit dalam perikehidupan antarmanusia— kelihatan keruh dan tak pernah jelas. Malah terus mengeruh, aktor politik yang kian hari makin vulgar memperlihatkan laparnya pada kekuasaan dan hanya kekuasaan.
Mungkin di negeri seperti Indonesia yang setelah 62 tahun merdeka, masih berjuang melepaskan diri dari penjajahan nafsu untuk menghisap orang lain. Kalimat ‘semua orang bisa punya sepeda’, masih merupakan impian yang layak dikejar.
Kemerdekaan seakan kehilangan makna di tengah arus globalisasi, bagaimana dengan generasi muda kita, jangan heran kalau sekarang ada seorang artis muda yang kebetulan lahir tanggal 17 Agustus dimana ia hidup, dan mencari makan dari tanah dan rakyat Indonesia, dengan santai berkata, baginya nasionalisme tidak terlalu kepikiran, karena ia tidak memiliki hubungan erat dengan Indonesia meski ia lahir tgl 17 Agustus dan orang tuanya bahkan dirinya berkewarganegaraan Indonesia, hanya karena ia merasa sudah menjadi bagian dari dunia internasional karena ayahnya orang Perancis.
Nasionalisme, semangat kemerdekaan 45 yang dahulu bisa membuat kita menitikkan air mata di kala mendengar Indonesia Raya di perdengarkan, atau sang saka Merah Putih di kibarkan, saat ini seakan kehilangan makna.
Kini melihat penderitaan dan kemiskinan di depan mata sekalipun air mata itu seakan tidak mau menetes pula, nasionalisme kita terasa kering, apa karena kita merasa sudah merdeka dan lepas dari penjajahan.
Apakah kita tidak pernah menyadari bahwa penjajahan model baru tengah berlangsung saat ini, kita merdeka namun tidak bisa menjadi bangsa yang mandiri, kita masih sering membeo dengan kepentingan asing, kita terlalu bergantung dengan asing sehingga kebijakan yang diambil oleh petinggi negeri ini juga berpihak kepada asing dan mengabaikan harga diri dan martabat bangsa.
Kita tidak merasa sedih melihat saudara kita di siksa oleh “tuan – tuan” di negara tetangga, kita tidak merasa perlu menitikan air mata mengetahui beberapa asset negara bukan lagi milik kita, kita adalah negara pengutang yang rela menggadaikan makna kemerdekaan kita yang hakiki ke negara lain oleh karena perilaku tamak dan serakah yang dipertontonkan aktor – aktor kekuasaan.
Dengan dilakukannya peringatan HUT kemerdekaan RI, diharapkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan hal - hal yang positif, hal-hal yang dapat membangun dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional.
Aksi gotong-royong membersihkan jalan, mengecat pagar-pagar rumah, dan membuat gapura menjadi fenomena yang selalu terjadi menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Berbagai macam hiburan dan perlombaan, seperti jalan sehat dan balap karung, banyak digelar guna menambah semarak perayaan HUT kemerdekaan RI.
Sayangnya, masyarakat seringkali larut dalam suasana senang-senangnya saja. Akibatnya, terjadi pergeseran makna dari peringatan HUT kemerdekaan RI itu sendiri. Peringatan yang semula bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para pejuang kemerdekaan dan menumbuhkan nasionalisme generasi muda beralih menjadi ajang hiburan semata.
Perayaan HUT kemerdekaan RI yang mendatangkan artis-artis terkenal akan dapat dengan mudah menyedot antusiasme masyarakat. Tidak heran jika generasi muda lebih fasih menyanyikan lagu-lagu pop kontemporer dari pada menyanyikan lagulagu wajib nasional.
Nasionalisme dalam peringatan HUT kemerdekaan RI dari tahun ke tahun terus memudar. Lagu - lagu perjuangan pun sudah sangat jarang diperdengarkan. Nasionalisme yang ada sekarang ini hanya sebatas kata. Orang sangat sering berbicara mengenai nasionalisme, namun mereka tidak memahami apa makna nasionalisme tersebut.
Memudarnya nasionalisme dikalangan masyarakat disebabkan oleh tidak adanya contoh kepahlawanan sejati yang ditunjukan oleh para pemimpin di negeri ini. Pahlawan sejati, layaknya pahlawan pejuang kemerdekaan, rela mengorbankan harta dan nyawanya untuk tanah air Indonesia. Saat ini yang ada hanyalah ‘’penjajah-penjajah’’ yang mengatasnamakan rakyat untuk memperoleh kepentingan pribadi atau golongannya sendiri.
Dalam hal kepahlawanan kiprah tim nasional sepak bola Indonesia dalam ajang piala Asia beberapa waktu lalu, barangkali bisa dijadikan sebagai contoh. Mereka mengeluarkan segala kemampuan dan berjuang ‘’mati- matian’’ untuk mengalahkan lawan. Tidak sedikit dari mereka yang harus cidera demi mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia sepak bola.
Sikap kepahlawanan inilah yang pada akhirnya menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat kita. Puluhan ribu supporter bersatu padu menanggalkan atribut daerahnya guna mendukung tim nasional berlaga.
Guna menumbuhkan kembali nasionalisme masyarakat dalam peringatan HUT kemerdekaan RI maka harus dilakukan beberapa perubahan. Selain para pemimpin di negeri ini harus menunjukkan sikap kepahlawanan yang sejati, lomba-lomba yang diselenggarakan menjelang 17-an juga harusnya dapat menghibur sekaligus memupuk nasionalisme, pemutaran kembali film – film perjuangan, agar generasi saat ini bisa kenal siapa itu Jenderal Sudirman, Sultan Hasanuddin, atau Cut Nyak Dhien, biar generasi saat ini tahu bagaimana negara ini bisa subur dan makmur karena di sirami dengan literan darah para pejuang kita.
Ada yang salah dengan pembinaan generasi muda kita saat ini !!!