Majelis Umum PBB secara aklamasi telah mengesahkan Deklarasi Pembela HAM pada 9 Desember 1998 dengan maksud untuk melindungi para pembela HAM di seluruh dunia agar dapat melaksanakan tugasnya mempromosikan HAM dengan aman dan baik. Untuk dapat melakukan monitoring agar semua negara anggota PBB melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi Pembela HAM tersebut, maka Komisi HAM PBB meminta Sekretaris Jendral PBB untuk menunjuk seorang wakil khusus untuk perlindungan pembela HAM, dan pada bulan Agustus 2000 ditunjuklah Ms. Hina Jilani.
Indonesia sebagai negara anggota PBB yang juga turut serta menyetujui disahkannya Deklarasi Pembela HAM pada tahun 1998, terikat untuk mematuhi dan melaksanakan Deklarasi Pembela HAM 1998, apalagi saat ini Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB.
Oleh karena itu itikad baik Pemerintah Indonesia mengundang wakil khusus PBB untuk Perlindungan Pembela HAM untuk mengunjungi Indonesia pada tanggal 5 – 13 Juni 2007, merupakan satu preseden baik bagi Pemerintah RI dalam hal penegakan HAM, akan tetapi itikad baik Pemerintah ternyata telah dicemari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang justru masih menggunakan cara-cara lama yang biasa dipraktekkan aparat pada masa Pemerintahan Soeharto untuk menyerang para Pembela HAM di Indonesia, yaitu dengan menggunakan kekerasan, termasuk ancaman pembunuhan, stigma separatis dan penyesatan opini pada masyarakat.
Demikian penggalan siaran pers bersama Imparsial, YLBHI, Kontras, dan Pokja Papua yang di keluarkan di Jakarta Juni 2007 yang lalu yang mencoba menyoroti perlakuan yang diterima oleh para pejuang HAM baik di Papua maupun Medan.
Dimana pasca kedatangan Hina Jilani, tercatat para Pembela HAM di Papua dan Medan secara langsung telah mengalami tindak kekerasan oleh orang-orang dan kelompok status quo yang tidak menginginkan perubahan di Indonesia.
Pertemuan Hina Jilani medio Mei kemarin dengan LSM, tokoh masyarakat, agama dan komponen masyarakat lainnya di Papua ketika itu berlangsung di Kantor Sinode GKI Tanah Papua dengan dihadiri sekitar 70 orang selama kurang lebih 1,5 jam dimana pada kesempatan tersebut 6 orang perwakilan berkesempatan memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami selama menjalankan tugas – tugas penegakan HAM di Tanah Papua.
"Kalau soal pelanggarannya dan korbannya sebenarnya tidak perlu kami beberkan ke media massa, tapi yang pasti teman-teman tadi menceritakan apa adanya dan situasi para pekerja HAM di Papua," kata Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua J. Septer Manufandu seperti dilansir harian Cepos ketika itu.
Hampir semua yang hadir ketika itu khususnya yang memberikan keterangan baik dari tokoh adat, agama, perempuan dan LSM merasa puas dengan pertemuan tersebut karena sejak tahun 1969 baru kali ini ada utusan PBB yang melihat kondisi mereka para pekerja HAM di Papua.
"Tidak ada kesepakatan atau janji dalam pertemuan itu, hanya memberikan informasi dan diskusi tentang kondisi para pekerja HAM dan masalah HAM di Papua. Dan menurut Ibu Jilani hal ini akan dilaporkan nantinya, termasuk di daerah lainnya yang sempat dikunjunginya," masih menurut Septer.
Daalam kunjungannya Mei kemarin Ms Hina Jilani juga berkesempatan bertandang ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1,5 jam dengan Ketua MRP Drs Agus Alue Alua, M.Th dan beberapa anggota lainnya.
Usai pertemuan dalam konferensi persnya Ketua MRP menjelaskan beberapa hal yang menjadi topik pembicaraan mereka, bahwasanya MRP sebagai lembaga cultural sulit dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga kultural, karena masih adanya sejumlah batasan meskipun semuanya sudah tertuang dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, sehingga bagaimanapun perhatian dari dunia internasional termasuk PBB sangat diharapkan demi implementasi soal kultural tersebut.
Menurutnya, lagi pada dasarnya jilani sudah mengetahui kondisi Papua, jadi mereka hanya menegaskana kembali saja, dan berdiskusi seputar bagaimana MRP mampu menegakkan HAM sesuai dengana kapasitas dan fungsi dan peran yang melekat padanya.
"Dalam menjalankan tugas kami sering mengalami kendala, sering ada batasan atau tantangan. Baik soal pelaksaan Otsus secara menyerluruh maupun dalam menjalankan tugas MRP. Dan kami tentunya berharap agar segala apa yang termuat dalam UU No 21 Tahun 2001 itu dijalankan secara menyeluruh, pemerintah pusat mestinya mendukung ini," papar Alua ketika itu.
Rencana pertemuan Hina Jilani dengan Rektor Universitas Cenderawasih ketika itu sendiri batal, padahal sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanah papua sudah menantinya di pintu Gerbang menuju ke areal kampus di Perumnas III Kelurahan Yabansai.
Pendemo yang di motori oleh Markus Gwijangge itu mengusung beberapa spanduk bertuliskan," Stop genocide of Papua, Welcome Mrs, Hina Jilani,Who Carry Fredom for all The West Papua" serta beberapa tulisan lainnya, dan juga gambar bintang kejora pada selembar kertas manila.
Menurut Markus Gwijangge maksud demontrasi tersebut, dalam rangka memberitahukan tentang pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh aparat terhadap mahasiswa baik kasus 16 Maret 2006, serta beberapa kasus-kasus sebelumnya, yang mana aparat melakukan penyisiran-penyisiran ke asrama-asrama mahasiswa dan melakukan penganiayaan-penganiayaan terhadap mahasiswa.
" Kami akan menyampaikan aspirasi kami langsung kepada Ibu Hina Jilani (utusan PBB), tentang pelangaran HAM, yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa,serta beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya,"tukasnya.
Siapa sangka lima bulan sudah berlalu, sejak kedatangan Jilani yang hanya sekejap di Papua itu bukannya meninggalkan rasa aman dan tenang kepada para pekerja HAM untuk melakukan kegiatan mereka, justru seperti yang dialami oleh Albert Rumbekwan yang mengaku sudah beberapa bulan terakhir ini merasa di mata – matai.
"Jika melihat isi teror dan waktunya, saya yakin ini semua terkait pertemuan saya dengan Hina," kata Albert kepada SUARA PAPUA pekan kemarin.
Albert bertemu Hina di sebuah hotel di Jayapura, Papua, pada 8 Juni pukul 20.30. Dalam pertemuan yang dimulai sekitar pukul 20.30 itu, dia menceritakan kondisi pembela HAM di Papua.
Setelah pertemuan itu, Albert tidak mengalami apa-apa. Namun, pada 11 Juni tiba-tiba dia mendapat ancaman pembunuhan lewat pesan singkat (SMS). Dalam SMS yang dikirim dari nomor 0813440343xx ini, si pengirim pesan juga menuding Albert telah menggunakan isu HAM untuk menghancurkan Papua. Saat Albert membalas dengan bertanya siapa pengirim pesan itu, dia justru kembali diteror.
Hingga Kamis (14/6) Albert masih menerima teror serupa dari nomor yang sama. Bahkan, hari itu sekitar pukul 08.00 ada tiga mobil diparkir di dekat kantornya dan penumpangnya berteriak-teriak meminta Albert keluar. Karena tidak ditanggapi, penumpang mobil itu lalu diam dan pura-pura baca koran. Namun, saat mobil Komnas HAM Papua keluar sekitar pukul 16.00, mereka membuntutinya.
Sepekan kemudian Albert juga menerima telepon dari nomor ponsel yang sama untuk bertemu di sebuah hotel di Papua pada pukul 19.00. Namun, dia tidak memenuhinya. "Setelah menerima teror pertama, saya langsung menceritakan ke Hina dan dia melaporkannya ke Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto sehingga saya dikawal," kata Albert yang sampai sekarang tetap beraktivitas normal.
Bukan hanya itu, serangkaian terror dan isu – isu yang meresahkan masyarakat juga terus dihembuskan ke khalayak ramai, dan Short Massage Sending (SMS) merupakan salah satu sarana ampuh yang di pakai, karena dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat sehingga terjadilah SMS berantai menyampaikan pesan – pesan terror dan ancaman bukan hanya kepada para pekerja HAM namun juga kepada masyarakat banyak.
Mungkinkah seperti yang di sinyalir oleh para aktivis LSM dengan menganalisa pola dan modusnya tengah di susun sebuah tragedy kemanusiaan dengan penghilangan aktor – aktor yang getol menyuarakan penegakan HAM dan demokrasi di Papua yang sudah dicanangkan sebagai Tanah Damai ? (Walhamri Wahid/berbagai sumber)
Selasa, 02 September 2008
Awas Teror
Teror kembali muncul di Papua dalam bentuk short message service (SMS), isu makanan beracun dan penghilangan nyawa seseorang dalam bentuk ancaman pembunuhan.
Sekali lagi mengundang kepedulian para aktivis HAM di Papua. Data SUARA PAPUA setidaknya kurang lebih lima bulan belakangan ini, situasi sosial-politik dan keamanan di Papua tidak stabil.
Situasi ini dipicu sinyalemen adanya rencana Badan Intelejen Negara (BIN) melakukan operasi khusus di Papua. Saat Presidium Dewan Papua (PDP) mengumumkan secara terbuka di koran kalau mereka berkunjung ke Amerika Serikat dan bertemu beberapa anggota Kongres Amerika, salah satunya adalah Eni F.H. Faleomavega.
Di kongres Amerika sendiri, Faleomavega memang dikenal sebagai orang yang keukeh memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi orang Papua.
Kedatangannya ke Indonesia untuk membicarakan masalah status politik Papua. Namun kedatangannya ke Indonesia itu hanya sampai di Jakarta saja. Eni tak boleh berkunjung ke Papua alias dicekal, padahal sebelumnya Thaha Al Hamid sudah menyatakan kalau Eni akan menghadiri acara Kongres Dewan Adat Papua di GOR Cenderawasih.
Namun Eni tak seberuntung Hina Jilani yang batal datang ke Papua. Hina wanita asal Pakistan itu, adalah utusan khusus PBB dibidang Human Rights Defender (HRD) yang bertugas memantau kerja para aktifis pembela HAM, apakah mereka diintimidasi atau tidak.
‘’ Saya memang merasa pasca kedatangan Hina bulan Mei lalu, kemana saya pergi, mobil saya selalu dikuntit orang tak dikenal, ‘’kata Ketua Komnas HAM Papua Albert Rumbekwan kepada SUARA PAPUA.
Padahal menurut Albert, tak ada yang istimewa dari hasil pertemuan para anggota Komnas HAM itu dengan Hina Jilani di Swissbell Hotel.’’Kami hanya berbicara soal intern kantor kami saja,’’katanya lagi.
. “Dari sms yang saya dapat, kami dituduh menjual Indonesia ke dunia internasional. Padahal dalam pertemuan itu kami hanya bicara soal intern kantor kami saja. Tak ada lain-lain,”katanya.
Albert sering dibuntuti, telepon selular dan telepon rumahnya ikut pula disadap.
Terror kedua Albert terjadi pada hari Minggu dini hari (24/9) dirumahnya sektiar Pukul 24;30 wit. Saat itu rumahnya mati lampu dan ia keluar menyalakan lilin di teras. Diluar rumahnya, Ia melihat mobil L 200 dan motor bolak balik serta beberapa orang tak dikenal memantau rumahnya.
“Saat itu ada tetangga yang dengar kalau orang tak dikenal itu, mengatakan ke teman-temannya bahwa saya belum tidur,”ceritanya.
Bahkan lanjut Albert, orang itu sempat masuk ke dalam rumahnya dan memadamkan lilin, kemudian balik lagi dan menyalakannya. “Tetangga bangunkan saya, tetapi saya ketiduran,”ujarnya.
Sebelumnya para peneror itu sering mendatangi tetangganya, untuk menanyakan istrinya kerja dimana dan apa saja aktifitasnya.
Menurut Direktur Eksekutif Elsham Papua Aloysius Renwarin dari hasil investigasi yang dilakukan Elsham, tercatat beberapa nama aktivis HAM yang pernah mendapat teror.
Beberapa diantaranya adalah Albert Rumbekwan, SH (Ketua Komnas HAM) perwakilan Papua yang mendapat teror, intimidasi dan ancaman pembunuhan. Akibatnya sudah tiga bulan terakhir Albert tidak masuk kantor karena merasa diteror oleh sekelompok orang yang selalu mengawasinya dengan motor ataupun mendatangi rumahnya pada sore atau malam hari.
Albert juga mendapat sms yang menyatakan bahwa Albert Rumbekwan, SH harus bersedia untuk menaikkan bendera bintang kejora di halaman kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) tanggal 1 Juli lalu dan menjadi komandan upacara. Albert kala itu dikatakan bersama Ketua MRP Agus Alua menaikkan bendera sampari yang artinya bintang fajar itu.
Teror lainnya juga menimpa Pater Jhon Jonga Pr yang mendapat teror serupa dari komandan Kopassus di daerah Waris Kabupaten Keerom. ‘’ Saya dituduh terlibat bisnis illegal kayu masohi dan coklat. Padahal itu milik umat. Saya hanya bantu antar bawa ke Kotaraja daripada mobil saya kosong turun ke Jayapura. Ini juga supaya saya dapat uang solar untuk mobil saya,’’ cerita Pater Jonga.
Teror yang membuat Pater Jonga didampingi para aktifis HAM mengadu ke Polda Papua, kalau dirinya diancam.
Lantas apakah Elsham Papua juga pernah menjadi sasaran teror ?
‘’Selama ini kami belum pernah dapat teror, karena kami anti teror!!” tutur DirEks ELSHAM, Aloysius Renwarin sambil tertawa. LSM yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia (HAM) khususnya dalam hak sipil dan hak politik ini juga sering mengadakan investigasi untuk kasus kekerasan dan tindak kriminalitas atas keselamatan hidup manusia.
Menurut Aloy panggilan akrabnya, dalam pengambilan data atau bukti atas kasus yang terjadi, kadang juga masih mengalami kendala karena data dan bukti yang dibutuhkan sudah hilang ataupun kurang lengkap.
Terror juga pernah melanda Direktur LBH Papua Paskalis Letsoin SH, Dikeretur Kontras Papua Piter Ell SH, Rahman Ramlin SH dkk. Saat itu didepan kantor mereka LBH Abepura di Jl Gerilyawan Abepura, ditemukan bangkai kepala anjing dan ada tulisan yang bernada mengancam.
Memang saat itu Paskalis dan rekan –rekannya sedang membela kasus makar pengibaran bendera bintang kejora dengan terdakwa Filep Karma dan Yusak Pakage yang mengibatkan bendera bintang kejora di Lapangan Trikora – Abepura 1 Desember 2003 lalu.
Data teror terbaru, korbannya adalah Yane Waromi. Yane adalah salah satu anak dari mantan tahanan politik Edison Waromi.
Edison adalah tokoh perjuangan Melanesia Barat, yang pernah mendekam di LP Abepura setelah menaikkan bendera Melanesia Barat di halaman Universitas Cenderawasih – Abepura bersama puluhan massanya, empat tahun silam dan telah divonis bersalah melakukan tindak pidana makar oleh PN Klas IA Jayapura.
Edison kini telah bebas dan yang sampai saat ini, ia masih bekerja sebagai Ketua Otoritas Nasional Papua Barat untuk memperjuangkan hak-hak politik bangsa Papua Barat. “ Yane diculik dan disekap di salah satu rumah di Kotaraja Dalam, Abepura,’’ ujarnya.
Saat disekap, Yane dibius di mulut dan disuntik pada jari-jari kaki, tangan, pantat, serta punggungnya.
Yane juga dipukul dengan menggunakan handphone miliknya di bagian belakang kepala dan diancam akan ditembak mati.
Ia kemudian dimasukkan ke dalam coolbox oleh dua orang wanita yang tak dikenalnya itu. “Penyiksaaan itu berlangsung sekitar kurang lebih 18 jam. ” ungkap Aloy yang ditemui SUARA PAPUA di kantor Elsham di Padang Bulan – Abepura.
Terror dan isu memang seperti bukan barang baru lagi untuk Papua. Sebelum (Alm) Theys Hiyo Eluay diculik kemudian dibunuh pada tanggal 10 Nopember 2001 lalu, juga beredar isu manusia bertopeng dan manusia pengisap darah alias drakula yang konon sering muncul di Jl Baru - Abepura.
Warga Jayapura termakan isu, kota Jayapura Pukul 20:00 wit sudah bak kota mati. Orang tak berani keluar malam akibat isu itu.
Saat itulah si penculik Theys beraksi. Jenazah Ondofolo besar Sentani dan Ketua PDP itu ditemukan di daerah Skouw. Sedangkan nasib sopirnya Aristoteles Masoka sampai saat ini tak diketahui dimana rimbanya.
Dengan kejadian akhir –akhir ini teringat dengan selentingan orang yang selalu mengatakan Papua memang masih “seksi” untuk dijual. Entah apa maksudnya itu. (Dian Kandipi/Rahayu/Odeadata Julia)
Sekali lagi mengundang kepedulian para aktivis HAM di Papua. Data SUARA PAPUA setidaknya kurang lebih lima bulan belakangan ini, situasi sosial-politik dan keamanan di Papua tidak stabil.
Situasi ini dipicu sinyalemen adanya rencana Badan Intelejen Negara (BIN) melakukan operasi khusus di Papua. Saat Presidium Dewan Papua (PDP) mengumumkan secara terbuka di koran kalau mereka berkunjung ke Amerika Serikat dan bertemu beberapa anggota Kongres Amerika, salah satunya adalah Eni F.H. Faleomavega.
Di kongres Amerika sendiri, Faleomavega memang dikenal sebagai orang yang keukeh memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi orang Papua.
Kedatangannya ke Indonesia untuk membicarakan masalah status politik Papua. Namun kedatangannya ke Indonesia itu hanya sampai di Jakarta saja. Eni tak boleh berkunjung ke Papua alias dicekal, padahal sebelumnya Thaha Al Hamid sudah menyatakan kalau Eni akan menghadiri acara Kongres Dewan Adat Papua di GOR Cenderawasih.
Namun Eni tak seberuntung Hina Jilani yang batal datang ke Papua. Hina wanita asal Pakistan itu, adalah utusan khusus PBB dibidang Human Rights Defender (HRD) yang bertugas memantau kerja para aktifis pembela HAM, apakah mereka diintimidasi atau tidak.
‘’ Saya memang merasa pasca kedatangan Hina bulan Mei lalu, kemana saya pergi, mobil saya selalu dikuntit orang tak dikenal, ‘’kata Ketua Komnas HAM Papua Albert Rumbekwan kepada SUARA PAPUA.
Padahal menurut Albert, tak ada yang istimewa dari hasil pertemuan para anggota Komnas HAM itu dengan Hina Jilani di Swissbell Hotel.’’Kami hanya berbicara soal intern kantor kami saja,’’katanya lagi.
. “Dari sms yang saya dapat, kami dituduh menjual Indonesia ke dunia internasional. Padahal dalam pertemuan itu kami hanya bicara soal intern kantor kami saja. Tak ada lain-lain,”katanya.
Albert sering dibuntuti, telepon selular dan telepon rumahnya ikut pula disadap.
Terror kedua Albert terjadi pada hari Minggu dini hari (24/9) dirumahnya sektiar Pukul 24;30 wit. Saat itu rumahnya mati lampu dan ia keluar menyalakan lilin di teras. Diluar rumahnya, Ia melihat mobil L 200 dan motor bolak balik serta beberapa orang tak dikenal memantau rumahnya.
“Saat itu ada tetangga yang dengar kalau orang tak dikenal itu, mengatakan ke teman-temannya bahwa saya belum tidur,”ceritanya.
Bahkan lanjut Albert, orang itu sempat masuk ke dalam rumahnya dan memadamkan lilin, kemudian balik lagi dan menyalakannya. “Tetangga bangunkan saya, tetapi saya ketiduran,”ujarnya.
Sebelumnya para peneror itu sering mendatangi tetangganya, untuk menanyakan istrinya kerja dimana dan apa saja aktifitasnya.
Menurut Direktur Eksekutif Elsham Papua Aloysius Renwarin dari hasil investigasi yang dilakukan Elsham, tercatat beberapa nama aktivis HAM yang pernah mendapat teror.
Beberapa diantaranya adalah Albert Rumbekwan, SH (Ketua Komnas HAM) perwakilan Papua yang mendapat teror, intimidasi dan ancaman pembunuhan. Akibatnya sudah tiga bulan terakhir Albert tidak masuk kantor karena merasa diteror oleh sekelompok orang yang selalu mengawasinya dengan motor ataupun mendatangi rumahnya pada sore atau malam hari.
Albert juga mendapat sms yang menyatakan bahwa Albert Rumbekwan, SH harus bersedia untuk menaikkan bendera bintang kejora di halaman kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) tanggal 1 Juli lalu dan menjadi komandan upacara. Albert kala itu dikatakan bersama Ketua MRP Agus Alua menaikkan bendera sampari yang artinya bintang fajar itu.
Teror lainnya juga menimpa Pater Jhon Jonga Pr yang mendapat teror serupa dari komandan Kopassus di daerah Waris Kabupaten Keerom. ‘’ Saya dituduh terlibat bisnis illegal kayu masohi dan coklat. Padahal itu milik umat. Saya hanya bantu antar bawa ke Kotaraja daripada mobil saya kosong turun ke Jayapura. Ini juga supaya saya dapat uang solar untuk mobil saya,’’ cerita Pater Jonga.
Teror yang membuat Pater Jonga didampingi para aktifis HAM mengadu ke Polda Papua, kalau dirinya diancam.
Lantas apakah Elsham Papua juga pernah menjadi sasaran teror ?
‘’Selama ini kami belum pernah dapat teror, karena kami anti teror!!” tutur DirEks ELSHAM, Aloysius Renwarin sambil tertawa. LSM yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia (HAM) khususnya dalam hak sipil dan hak politik ini juga sering mengadakan investigasi untuk kasus kekerasan dan tindak kriminalitas atas keselamatan hidup manusia.
Menurut Aloy panggilan akrabnya, dalam pengambilan data atau bukti atas kasus yang terjadi, kadang juga masih mengalami kendala karena data dan bukti yang dibutuhkan sudah hilang ataupun kurang lengkap.
Terror juga pernah melanda Direktur LBH Papua Paskalis Letsoin SH, Dikeretur Kontras Papua Piter Ell SH, Rahman Ramlin SH dkk. Saat itu didepan kantor mereka LBH Abepura di Jl Gerilyawan Abepura, ditemukan bangkai kepala anjing dan ada tulisan yang bernada mengancam.
Memang saat itu Paskalis dan rekan –rekannya sedang membela kasus makar pengibaran bendera bintang kejora dengan terdakwa Filep Karma dan Yusak Pakage yang mengibatkan bendera bintang kejora di Lapangan Trikora – Abepura 1 Desember 2003 lalu.
Data teror terbaru, korbannya adalah Yane Waromi. Yane adalah salah satu anak dari mantan tahanan politik Edison Waromi.
Edison adalah tokoh perjuangan Melanesia Barat, yang pernah mendekam di LP Abepura setelah menaikkan bendera Melanesia Barat di halaman Universitas Cenderawasih – Abepura bersama puluhan massanya, empat tahun silam dan telah divonis bersalah melakukan tindak pidana makar oleh PN Klas IA Jayapura.
Edison kini telah bebas dan yang sampai saat ini, ia masih bekerja sebagai Ketua Otoritas Nasional Papua Barat untuk memperjuangkan hak-hak politik bangsa Papua Barat. “ Yane diculik dan disekap di salah satu rumah di Kotaraja Dalam, Abepura,’’ ujarnya.
Saat disekap, Yane dibius di mulut dan disuntik pada jari-jari kaki, tangan, pantat, serta punggungnya.
Yane juga dipukul dengan menggunakan handphone miliknya di bagian belakang kepala dan diancam akan ditembak mati.
Ia kemudian dimasukkan ke dalam coolbox oleh dua orang wanita yang tak dikenalnya itu. “Penyiksaaan itu berlangsung sekitar kurang lebih 18 jam. ” ungkap Aloy yang ditemui SUARA PAPUA di kantor Elsham di Padang Bulan – Abepura.
Terror dan isu memang seperti bukan barang baru lagi untuk Papua. Sebelum (Alm) Theys Hiyo Eluay diculik kemudian dibunuh pada tanggal 10 Nopember 2001 lalu, juga beredar isu manusia bertopeng dan manusia pengisap darah alias drakula yang konon sering muncul di Jl Baru - Abepura.
Warga Jayapura termakan isu, kota Jayapura Pukul 20:00 wit sudah bak kota mati. Orang tak berani keluar malam akibat isu itu.
Saat itulah si penculik Theys beraksi. Jenazah Ondofolo besar Sentani dan Ketua PDP itu ditemukan di daerah Skouw. Sedangkan nasib sopirnya Aristoteles Masoka sampai saat ini tak diketahui dimana rimbanya.
Dengan kejadian akhir –akhir ini teringat dengan selentingan orang yang selalu mengatakan Papua memang masih “seksi” untuk dijual. Entah apa maksudnya itu. (Dian Kandipi/Rahayu/Odeadata Julia)
Senin, 01 September 2008
DARI OJEK, WARTAWAN, KINI MENGELOLA MEDIA DAN AKTIVIS LSM
Kisah ini aku bagi ke rekan - rekan muda di seluruh Indonesia, bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi ada nilai - nilai positip yang bisa kita petik dari kisah hidupku, aku memang bukan orang terkenal atau tokoh hebat tapi aku adalah salah satu contoh dari potret kegagalan yang buram yang telah melalui sebuah proses untuk belajar memberi nilai lebih dalam diri, hidup, dan orang lain
Walhamri adalah nama yang diberikan orang tuaku sejak aku "mbrojol" ke muka bumi 20 Mei 1979 yang lalu, sedangkan Wahid nama belakang yang aku copot dari nama Ayahku (Abdul Wahid), sebagai tanda penghargaan dan cinta kasihku atas semua pengorbanan dan perjuangannya dalam mengantarkanku ke garis pembatas antara orang - orang terbuang dan tak berdaya dengan orang - orang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Karena hanya dengan cara itu aku berkesempatan membalas semua apa yang sudah ia lakukan selama masih hidup dalam balutan kemiskinan, dan aku belum sempat memberikan balasan apapun hingga kini kecuali doa .....doa, dan doa..... yang aku harap Tuhan tidak melihat siapa pengirim doa itu, tapi kepada siapa doa itu akku kirimkan.
walhamri wahid, itulah nama jualku kini, atau biasa aku di panggil "AMRI", aku ingin menjadi icon bagi semangat pemberontakan terhadap ketidakadilan, aku ingin menjadi seperti apa yang aku inginkan dan bukan menjadi seperti apa yang mereka inginkan, icon sebuah ketidakberdayaan manusia yang berhasil lepas dan menapaki tangga - tangga kesuksesan satu - persatu meski harus jatuh bangun untuk semua itu. Mahalnya ongkos kehidupan yang kita keluarkan, sebanding dengan nikmatnya kehidupan yang akan kita peroleh.
Aku menamatkan SD Inpres Koya Timur I (daerah transmigrasi di Papua), dengan predikat terbaik ketika itu dan dibarengi dengan jerih payah sebagai penjual es lilin keliling kampung, jadi pemikul kayu dari dalam hutan, penggembala ternak, dan sesekali aku gemar mencuri jeruk di kebun tetangga, selepas SMP Negeri I Koya Barat (ini daerah transmigrasi juga), rupanya modal nilai tertinggi di sekolah, NEM terbaik bukan jaminan untuk memperoleh pendidikan kualitas terbaik, karena sebagai orang tak berpunya, aku memang lebih pantas menduduki bangku SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), agar aku bisa sadar bagaimana kondisi ekonomiku saat itu. PAS - PASAN !!! bahkan cenderung KURANG !!!
Menyadari kondisi bahwa dunia pendidikan bukan mencari orang berbakat tapi orang ber-uang, rasanya sia - sia perjuanganku yang harus berjalan kaki sejauh 20 Km setiap harinya, atau menumpang sepeda teman sebagai "buruh kayu" di depan, menjadi kondektur dan kuli bakul sayur yang bertugas mengangkat sayur - sayur dari kebun atau membantu mengikatnya sebelum di bawa ke pasar di subuh hari, dan aku merasa puas hanya dibekali Rp 2000,- setiap usai mengerjakan itu semua. Aku jadi anti kemapanan, dan merasa ada yang salah dengan ketidakadilan ini.
Tidak tamat SMEA, hanya sampai kelas II, tapi aku punya bekal pengetahuan akuntansi, paling tidak aku pernah belajar yang namanya pembukuan dan jadi tahu bagaimana para penguasa mempraktekkan pembukuan ganda, merekayasa pembukuan, walau ujung - ujungnya ilmu itu hanya aku pake untuk menghitung uang - uang recehan yang aku pegang setiap hari sebagai kondektur angkot.
Babak kelam bagi sebagian orang, namun bagiku, itulah babak dalam kehidupan seseorang dimana kita dituntut untuk mempertahankan diri dan menunjukkan identitas kita siapa sebenarnya, kita jadi tahu kerasnya kehidupan. aku pikir makan nasi jagung ketika masih di daerah trans, adalah suatu penderitaan, ternyata hidup di jalanan adalah penderitaan senyata - nyatanya derita anak manusia yang masih ingin di anggap sebagai manusia.
jadi tukang ojek pake motor orang, tidak setoran seminggu, motor aku kembalikan diam - diam, tidur di emper toko, modal miras barang seteguk dan bersama teman - teman jalan miring - miring tagih - tagih anak sekolah, bahkan pernah dapat keroyok gara - gara ganggu pacar orang, aksi tipu - tipu teman sekedar untuk bertahan hidup, praktek curi onderdil motor punya teman dan dijual lagi ke teman, jadi calo tiket, bahkan sesekali praktek germo, dan kegiatan yang tidak pernah aku tinggalkan meski melalui kerasnya kehidupan adalah mengunjungi Perpustakaan Daerah untuk sekedar membaca dan beberapa kali aku mencuri koleksi buku - buku mereka yang sudah pasti tidak akan bisa aku beli ketika itu. Semua itu adalah sebagian kecil dari pengalaman besar yang bisa aku petik dari jalanan.
Dari semua perilaku jelek itu yang untungnya tidak tercatat sebagai tindak kriminal di kepolisian aku masih menyimpan sebuah obsesi sebagai anak manusia, dengan motto "hidup sampai keesokan hari, dan berguna bagi orang lain" mulai membawaku pada satu titik pencerahan, harus ada yang berubah, kalau lingkungan kita tidak berubah karena memang tidak akan pernah, maka kita yang harus berubah.
Berawal sebagai tukang ketik di sebuah pengetikan komputer, aku masih ingat ketika uang pertama yang kuterima dari hasil mengetik 5 lembar tugas anak SMA yang harus aku kerjakan selama 24 jam (dari pagi jam 9 - jam 9 esok paginya lagi). Karena sebagai pemula yang modal nekat aku tidak tahu apa dan bagaimana mengoperasikan komputer, tapi aku masih hapal huruf - huruf di keyboard, karena sewaktu di SMEA, guruku tidak lupa mengajarkan aku mengetik 10 jari, dan aku sadar ilmu itu ada gunanya, kalo aku tidak berhenti sekolah ketika itu pasti aku sudah berdiri di daftar antrian para pencari kerja, atau tidak aku tengah sibuk menulis berkas lamaran kerja.
Sempat jadi instruktur komputer untuk mahasiswa Papua, yang kurang beruntung karena meski berstatus mahasiswa mau saja dilatih oleh seorang yang tidak lulus SMEA, bahkan sempat 3 kali pindah - pindah sekolah tapi tidak tamat - tamat juga, yang membedakan antara aku dan mereka ketika itu adalah semangat untuk belajar, kehidupan mengajarkan aku modal utama adalah semangat dan kemauan, bukan pendidikan atau materi. karena pendidikan atau materi hanyalah alat untuk mencapai tujuan, tanpa bahan bakar semangat dan kemauan semua itu tidak berguna. masih teringat ketika itu, bila menghadapi masalah dalam tugas sebagai trainer, aku akan keluar ke toilet sebentar lalu menelpon kakak yang memang ahli di bidang komputer sekedar menyelesaikan masalah yang aku hadapi, dan para mahasiswa tersebut (murid - muridku) tidak tahu hal itu. he .... he .....
Setelah punya sedikit dana, aku melanjutkan sekolah tingkat atasku, pada SMA YPKP Kampung Harapan (sekolah Kristen meski aku seorang muslim) dan lulus pada tahun 2001 dengan predikat terbaik ketika itu, sehingga ikut SIPENMARU dan aku lolos di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
Aku tidak heran bagaimana kampus kita hanya mencetak sederet pemain sirkus di panggung politik, atau sederet anak manja yang suka berdemo bila tidak mendapat jatah PNS, sekelompok wanita penyuka rias dan penjaja status mahasiswa sebagai sebuah komoditi seksual di kalangan borjuis, aku berhenti kuliah setelah beberapa kali mencoba menggagas penerbitan media kampus.
Dan pelabuhan pertamaku adalah sebagai jurnalis pemula di Tabloid SERGAP, sambil tetap menjalani profesi sebagai tukang ketik, trainer kursus komputer, dan sesekali jadi tukang ojek kalo lagi sepi job, dan kemampuan memotivasi diri serta pengembangan diri aku peroleh melalui kegiatan di Multi Level Marketing, aku tidak tertarik dengan praktek menjual mereka, tetapi aku tertarik dengan proses mencetak tenaga - tenaga penjual sukarela dalam praktek yang dikembangkan dalam MLM. Anda pasti Bisa !!!, Anda Luar Biasa !!! itulah kata - kata yang selalu aku dengar dan tanamkan dalam diriku hingga kini, dan aku buktikan bahwa aku dan anda pasti bisa kalau kita berpikir bisa.
Lepas dari Tabloid SERGAP, aku sempat nyantol di HENGGI POS (Fak - Fak), kemudian bergabung ke Harian PAPUA POS, tidak berlangsung lama, terpaksa aku harus mengakhiri karir sebagai wartawan berhubung PAPUA POS pecah dari dalam. dan kuputuskan untuk menanggalkan status wartawan dan menambahkan sedikit jabatan pada diriku sebagai Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Harian Umum KEEROM POST .
Aku yakin, jarang orang yang berani menerima resiko dan tanggung jawab dengan menempuh jalan seperti yang aku lalui, mencetak edisi perdana tanpa modal sepeserpun dan hanya bermodal 1 unit komputer. Kumpulan materi berita yang aku punya khususnya dari Kabupaten Keerom (kebetulan terakhir aku bertugas di daerah perbatasan, Keerom) aku jadikan modal pertamaku, setelah proses layout dari siang sampai subuh, akhirnya aku berhasil menerbitkan sebuah koran dengan oplgah 1.000 eksemplar sebanyak 12 halaman, dan 6 halaman diantaranya adalah iklan ucapan selamat atas penerbitan perdana koran tersebut.
Satu hal yang tidak akan pernah ku lupa, bahwa untuk mencetak edisi perdana itu aku harus menggadaikan komputer tanpa harddisk yang aku pake semalam suntuk untuk me-layout- koran edisi perdana. jadi hardisknya ku lepas dan bawa ke percetakan untuk di cetak, sedang komputer (CPU) kosong aku gadaikan ke teman untuk biaya cetak koran, ketika koran selesai di lipat, yang aku lakukan pertama kali bukan distribusi koran, tetapi melakukan penagihan iklan. sendiri semua itu aku lakukan.
Berhasil memang, komputerku hari itu juga aku tebus, dan bisa kembali berjalan hingga 3 bulan kemudian, saat dimana suhu politik di daerah memanas, dan kesibukanku sebagai pengawal Pilkada di Panwas sehingga media ini sedikit gelagapan untuk hidup. karena ada yang salah selama ini, semuanya tergantung kepada orang, tidak ada sistem dan sudah pasti modal yang aku kumpulkan dengan susah payah, harus tersedot oleh pengeluaran - pengeluaran dari staff dan orang - orang yang kupercaya membantuku di koran.
Walau akhirnya KEEROM POST harus gulung tikar, pengalaman berharga aku petik dari hal itu, dengan sisa - sisa tenaga yang ada, aku hidupkan kembali KEEROM POST dengan format Tabloid, namun karena menyadari ruang lingkup yang sempit dengan mengusung nama KEEROM POST, akhirnya ku ubah menjadi SUARA PAPUA hingga kini. dan sebagai penerbitnya aku membentuk sebuah LSM dengan nama INSTITUTE of PEOPLE INDEPENDENCE (IPI) -Papua / Lembaga Kemandirian Rakyat Papua.
Walhamri adalah nama yang diberikan orang tuaku sejak aku "mbrojol" ke muka bumi 20 Mei 1979 yang lalu, sedangkan Wahid nama belakang yang aku copot dari nama Ayahku (Abdul Wahid), sebagai tanda penghargaan dan cinta kasihku atas semua pengorbanan dan perjuangannya dalam mengantarkanku ke garis pembatas antara orang - orang terbuang dan tak berdaya dengan orang - orang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Karena hanya dengan cara itu aku berkesempatan membalas semua apa yang sudah ia lakukan selama masih hidup dalam balutan kemiskinan, dan aku belum sempat memberikan balasan apapun hingga kini kecuali doa .....doa, dan doa..... yang aku harap Tuhan tidak melihat siapa pengirim doa itu, tapi kepada siapa doa itu akku kirimkan.
walhamri wahid, itulah nama jualku kini, atau biasa aku di panggil "AMRI", aku ingin menjadi icon bagi semangat pemberontakan terhadap ketidakadilan, aku ingin menjadi seperti apa yang aku inginkan dan bukan menjadi seperti apa yang mereka inginkan, icon sebuah ketidakberdayaan manusia yang berhasil lepas dan menapaki tangga - tangga kesuksesan satu - persatu meski harus jatuh bangun untuk semua itu. Mahalnya ongkos kehidupan yang kita keluarkan, sebanding dengan nikmatnya kehidupan yang akan kita peroleh.
Aku menamatkan SD Inpres Koya Timur I (daerah transmigrasi di Papua), dengan predikat terbaik ketika itu dan dibarengi dengan jerih payah sebagai penjual es lilin keliling kampung, jadi pemikul kayu dari dalam hutan, penggembala ternak, dan sesekali aku gemar mencuri jeruk di kebun tetangga, selepas SMP Negeri I Koya Barat (ini daerah transmigrasi juga), rupanya modal nilai tertinggi di sekolah, NEM terbaik bukan jaminan untuk memperoleh pendidikan kualitas terbaik, karena sebagai orang tak berpunya, aku memang lebih pantas menduduki bangku SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), agar aku bisa sadar bagaimana kondisi ekonomiku saat itu. PAS - PASAN !!! bahkan cenderung KURANG !!!
Menyadari kondisi bahwa dunia pendidikan bukan mencari orang berbakat tapi orang ber-uang, rasanya sia - sia perjuanganku yang harus berjalan kaki sejauh 20 Km setiap harinya, atau menumpang sepeda teman sebagai "buruh kayu" di depan, menjadi kondektur dan kuli bakul sayur yang bertugas mengangkat sayur - sayur dari kebun atau membantu mengikatnya sebelum di bawa ke pasar di subuh hari, dan aku merasa puas hanya dibekali Rp 2000,- setiap usai mengerjakan itu semua. Aku jadi anti kemapanan, dan merasa ada yang salah dengan ketidakadilan ini.
Tidak tamat SMEA, hanya sampai kelas II, tapi aku punya bekal pengetahuan akuntansi, paling tidak aku pernah belajar yang namanya pembukuan dan jadi tahu bagaimana para penguasa mempraktekkan pembukuan ganda, merekayasa pembukuan, walau ujung - ujungnya ilmu itu hanya aku pake untuk menghitung uang - uang recehan yang aku pegang setiap hari sebagai kondektur angkot.
Babak kelam bagi sebagian orang, namun bagiku, itulah babak dalam kehidupan seseorang dimana kita dituntut untuk mempertahankan diri dan menunjukkan identitas kita siapa sebenarnya, kita jadi tahu kerasnya kehidupan. aku pikir makan nasi jagung ketika masih di daerah trans, adalah suatu penderitaan, ternyata hidup di jalanan adalah penderitaan senyata - nyatanya derita anak manusia yang masih ingin di anggap sebagai manusia.
jadi tukang ojek pake motor orang, tidak setoran seminggu, motor aku kembalikan diam - diam, tidur di emper toko, modal miras barang seteguk dan bersama teman - teman jalan miring - miring tagih - tagih anak sekolah, bahkan pernah dapat keroyok gara - gara ganggu pacar orang, aksi tipu - tipu teman sekedar untuk bertahan hidup, praktek curi onderdil motor punya teman dan dijual lagi ke teman, jadi calo tiket, bahkan sesekali praktek germo, dan kegiatan yang tidak pernah aku tinggalkan meski melalui kerasnya kehidupan adalah mengunjungi Perpustakaan Daerah untuk sekedar membaca dan beberapa kali aku mencuri koleksi buku - buku mereka yang sudah pasti tidak akan bisa aku beli ketika itu. Semua itu adalah sebagian kecil dari pengalaman besar yang bisa aku petik dari jalanan.
Dari semua perilaku jelek itu yang untungnya tidak tercatat sebagai tindak kriminal di kepolisian aku masih menyimpan sebuah obsesi sebagai anak manusia, dengan motto "hidup sampai keesokan hari, dan berguna bagi orang lain" mulai membawaku pada satu titik pencerahan, harus ada yang berubah, kalau lingkungan kita tidak berubah karena memang tidak akan pernah, maka kita yang harus berubah.
Berawal sebagai tukang ketik di sebuah pengetikan komputer, aku masih ingat ketika uang pertama yang kuterima dari hasil mengetik 5 lembar tugas anak SMA yang harus aku kerjakan selama 24 jam (dari pagi jam 9 - jam 9 esok paginya lagi). Karena sebagai pemula yang modal nekat aku tidak tahu apa dan bagaimana mengoperasikan komputer, tapi aku masih hapal huruf - huruf di keyboard, karena sewaktu di SMEA, guruku tidak lupa mengajarkan aku mengetik 10 jari, dan aku sadar ilmu itu ada gunanya, kalo aku tidak berhenti sekolah ketika itu pasti aku sudah berdiri di daftar antrian para pencari kerja, atau tidak aku tengah sibuk menulis berkas lamaran kerja.
Sempat jadi instruktur komputer untuk mahasiswa Papua, yang kurang beruntung karena meski berstatus mahasiswa mau saja dilatih oleh seorang yang tidak lulus SMEA, bahkan sempat 3 kali pindah - pindah sekolah tapi tidak tamat - tamat juga, yang membedakan antara aku dan mereka ketika itu adalah semangat untuk belajar, kehidupan mengajarkan aku modal utama adalah semangat dan kemauan, bukan pendidikan atau materi. karena pendidikan atau materi hanyalah alat untuk mencapai tujuan, tanpa bahan bakar semangat dan kemauan semua itu tidak berguna. masih teringat ketika itu, bila menghadapi masalah dalam tugas sebagai trainer, aku akan keluar ke toilet sebentar lalu menelpon kakak yang memang ahli di bidang komputer sekedar menyelesaikan masalah yang aku hadapi, dan para mahasiswa tersebut (murid - muridku) tidak tahu hal itu. he .... he .....
Setelah punya sedikit dana, aku melanjutkan sekolah tingkat atasku, pada SMA YPKP Kampung Harapan (sekolah Kristen meski aku seorang muslim) dan lulus pada tahun 2001 dengan predikat terbaik ketika itu, sehingga ikut SIPENMARU dan aku lolos di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
Aku tidak heran bagaimana kampus kita hanya mencetak sederet pemain sirkus di panggung politik, atau sederet anak manja yang suka berdemo bila tidak mendapat jatah PNS, sekelompok wanita penyuka rias dan penjaja status mahasiswa sebagai sebuah komoditi seksual di kalangan borjuis, aku berhenti kuliah setelah beberapa kali mencoba menggagas penerbitan media kampus.
Dan pelabuhan pertamaku adalah sebagai jurnalis pemula di Tabloid SERGAP, sambil tetap menjalani profesi sebagai tukang ketik, trainer kursus komputer, dan sesekali jadi tukang ojek kalo lagi sepi job, dan kemampuan memotivasi diri serta pengembangan diri aku peroleh melalui kegiatan di Multi Level Marketing, aku tidak tertarik dengan praktek menjual mereka, tetapi aku tertarik dengan proses mencetak tenaga - tenaga penjual sukarela dalam praktek yang dikembangkan dalam MLM. Anda pasti Bisa !!!, Anda Luar Biasa !!! itulah kata - kata yang selalu aku dengar dan tanamkan dalam diriku hingga kini, dan aku buktikan bahwa aku dan anda pasti bisa kalau kita berpikir bisa.
Lepas dari Tabloid SERGAP, aku sempat nyantol di HENGGI POS (Fak - Fak), kemudian bergabung ke Harian PAPUA POS, tidak berlangsung lama, terpaksa aku harus mengakhiri karir sebagai wartawan berhubung PAPUA POS pecah dari dalam. dan kuputuskan untuk menanggalkan status wartawan dan menambahkan sedikit jabatan pada diriku sebagai Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Harian Umum KEEROM POST .
Aku yakin, jarang orang yang berani menerima resiko dan tanggung jawab dengan menempuh jalan seperti yang aku lalui, mencetak edisi perdana tanpa modal sepeserpun dan hanya bermodal 1 unit komputer. Kumpulan materi berita yang aku punya khususnya dari Kabupaten Keerom (kebetulan terakhir aku bertugas di daerah perbatasan, Keerom) aku jadikan modal pertamaku, setelah proses layout dari siang sampai subuh, akhirnya aku berhasil menerbitkan sebuah koran dengan oplgah 1.000 eksemplar sebanyak 12 halaman, dan 6 halaman diantaranya adalah iklan ucapan selamat atas penerbitan perdana koran tersebut.
Satu hal yang tidak akan pernah ku lupa, bahwa untuk mencetak edisi perdana itu aku harus menggadaikan komputer tanpa harddisk yang aku pake semalam suntuk untuk me-layout- koran edisi perdana. jadi hardisknya ku lepas dan bawa ke percetakan untuk di cetak, sedang komputer (CPU) kosong aku gadaikan ke teman untuk biaya cetak koran, ketika koran selesai di lipat, yang aku lakukan pertama kali bukan distribusi koran, tetapi melakukan penagihan iklan. sendiri semua itu aku lakukan.
Berhasil memang, komputerku hari itu juga aku tebus, dan bisa kembali berjalan hingga 3 bulan kemudian, saat dimana suhu politik di daerah memanas, dan kesibukanku sebagai pengawal Pilkada di Panwas sehingga media ini sedikit gelagapan untuk hidup. karena ada yang salah selama ini, semuanya tergantung kepada orang, tidak ada sistem dan sudah pasti modal yang aku kumpulkan dengan susah payah, harus tersedot oleh pengeluaran - pengeluaran dari staff dan orang - orang yang kupercaya membantuku di koran.
Walau akhirnya KEEROM POST harus gulung tikar, pengalaman berharga aku petik dari hal itu, dengan sisa - sisa tenaga yang ada, aku hidupkan kembali KEEROM POST dengan format Tabloid, namun karena menyadari ruang lingkup yang sempit dengan mengusung nama KEEROM POST, akhirnya ku ubah menjadi SUARA PAPUA hingga kini. dan sebagai penerbitnya aku membentuk sebuah LSM dengan nama INSTITUTE of PEOPLE INDEPENDENCE (IPI) -Papua / Lembaga Kemandirian Rakyat Papua.
Mempertanyakan “Loyalitas” Anggota DPRP Di Hari Kemerdekaan
“NKRI harga mati.....!”
“NKRI harga mati.....!”
Demikanlah yel-yel yang dikumandangkan oleh sebagian hadirin yang notabene adalah masyarakat asli Papua saat berakhirnya upacara peringatan HUT RI ke-62 di jajaran pimpinan tertinggi Papua yang dipusatkan di lapangan Mandala Jayapura.
Nampak di tribun utama duduk mayarakat dari etnis asli Papua mengenakan kaos berwarna dasar merah putih dengan bertuliskan berbagai macam slogan, antara lain, Jangan Pisahkan Kami, dan Merah Putih Jiwaku. Mereka juga mengenakan penutup kepala dengan bentuk menyerupai tudung kepala para penari melayu. Warna merah putih pun menjadi warna dasar dari penutup kepala itu, dengan tulisan, NKRI Harga Mati, Papua Tetap dalam Wadah NKRI.
Dengan berbagai tulisan slogan itu, mereka seolah ingin mengekspresikan penolakan terhadap keinginan dari segelintir masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari jalinan ikatan besar NKRI.
Namun kondisi tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi sehari sebelumnya Kamis, (16/8) di dalam gedung DPRP Provinsi Papua dalam acara Sidang Paripurna DPRP untuk mendengarkan pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke – 62 yang lalu.
Dimana dari 56 kursi yang tersedia bagi “wakil rakyat yang terhormat” hanya 23 kursi saja yang terisi, artinya kehadiran angota DPRP tidak mencapai setengah dari jumlah seluruh anggota.
Di tengah maraknya isu disintegrasi bangsa, dan gencarnya aspirasi masyarakat untuk mengoreksi Otsus kembali, sikap yang ditunjukkan oleh para anggota DPRP tidak salah bila menimbulkan persepsi dan opini miring terhadap kinerja dan keberadaan mereka.
Namun seperti dijelaskan oleh Danang Jaya Ketua Fraksi Kerakyatan yang tergabung dalam Komisi E bahwa ketidak hadiran anggota DPRP dalam Sidang Paripurna tersebut tidak ada unsur kesengajaan, namun terkait dengan sejumlah agenda DPRP juga baik di Komisi maupun di Fraksi.
“kami sendiri di Komisi E sejak Senin (13/8) bertolak ke Jakarta untuk membahas kemungkinan perubahan status Program Studi Kedokteran Uncen, dan baru kembali hari ini Rabu (22/8), dan pada saat 17-an justru kami hadir di Gedung Negara memperingati HUT RI Ke – 62 tingkat nasional, dan mendengarkan secara langsung pidato Presiden”, tegasnya ketika di hubungi via ponsel Rabu (22/8) dan mengaku baru saja sampai di Jayapura.
Masih menurutnya bukan hanya Komisi E saja yang ada tugas dan bertepatan dengan peringatan HUT RI tersebut, komisi lainnya juga memiliki tugas yang sama, namun ketika di tanyakan siapa – siapa saja (anggota DPRP lainnya) yang ikut hadir dalam acara peringatan HUT RI di Gedung Negara, Danang mengakui bersamanya hadir pula Yan Ajomi, dan beberapa anggota DPRP lainnya.
Sementara itu Ramses Wally Wakil Ketua Komisi A di Jayapura kepada media seperti di kutip Harian Cepos (18/8) bahwa menurutnya ketidak hadiran anggota DPRP dalam Sidang Paripurna merupakan tanda tidak adanya perhatian dari para anggota DPRP terhadap momen bersejarah itu, sehingga ia mengatakan perlunya mempertanyakan loyalitas wakil rakyat tersebut terhadap negara, mengingat selama ini negara sudah memfasilitasi..
“setiap anggota DPRP harusnya menyadari bahwa setiap tanggal 16 dan 17 Agustus itu adalah hari – hari keramat bagi bangsa Indonesia dan kita harus hadir untuk mengikuti pidato kenegaraan”, ujarnya serius seperti di kutip Cepos (18/8). Dam menurutnya lagi itu sama saja anggota DPRP telah melanggar sumpah dan janjinya kepada negara untuk tetap setia, dan hal tersebut harus di tindak lanjuti oleh Badan kehormatan DPRP.
Hal lainya yang menurut Ramses sangat mengganggu adalah mati padamnya listrik hingga 5 kali, padahal DPRP memiliki genset sendiri, namun karena ketidak sigapan Sekretariat sehingga kesakralan momen tersebut hilang, dan berdampak pada tidak selesainya pembacaan pidato kenegaraan oleh Ketua DPRP Drs. Jhon Ibo, MM karena sidang keburu ditutup di hadapan sejumlah pejabat teras provinsi yang hadir diantaranya Pangdam dan Kapolda Papua.
Sementara itu, pelaksanaan upacara di Lapangan Mandala yang di inspekturi oleh Gubernur Provini Papua, Barnabas Suebu, SH juga berjalan khidmat meski tanpa sepatah kata sambutan pun dari Gubernur kecuali ia mengucapkan selamat merayaan HUT Kemerdekaan kepada seluruh masyarakat Papua.
“Kepada para peserta upacara dan seluruh masyarakat Papua, saya mengucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia tercinta.”, ujarnya seusai komandan upacara AKBP C.Mansnembra yang juga Kapolres Mimika melaporkan seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Pelaksanaan upacara hari itu terasa khidmat. Betapa tidak, upacara kali ini dilaksanakan setelah dua peristiwa yang menghebohkan yang terjadi di Tanah Papua berupa pengibaran bendera Bintang Kejora di LP Abepura dan pembentangannya saat Kongres Dewan Adat Papua yang hingga kini masih terus diusut oleh aparat yang berwajib. Dua peristiwa tersebut oleh banyak kalangan dinilai sebagai ekspresi dari segelintir masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Sehingga upacara peringatan HUT RI kali ini diharapkan bisa menunjukkan wajah asli dari masyarakat Papua, bahwa merah putih akan terus mengisi jiwa mereka.
Dalam upacara ini, terlihat dengan jelas ekspresi kelegaan di wajah-wajah pasukan pengibar bendera Merah Putih yang merupakan siswa-siswi dari berbagai SMU terpilih di Provinsi ini, setelah mereka berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Terpilih sebagai penerima bendera Merah Putih dari Gubernur ialah Yanti Nirmala Rumbekwan, siswi SMK Hikmah Yapis Dok 5 Jayapura. Yanti adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara hasil pernikahan Amandus Rumbekwan dengan Hamidah Potte. Yanti pun dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ia nampak tenang saat menaiki dan menuruni tangga-tangga di tribun utama Lapangan Mandala saat menerima bendera Merah Putih dari Gubernur dan kemudian menyerahkannya kepada pasukan pengibar bendera.
Bertindak sebagai pembaca Pembukaan UUD 1945 adalah Ketua MRP, Drs. Agus Alua, M.Th, (tahun – tahun sebelumnya Ketua KNPI yang diberi tugas tersebut) sedangkan teks Proklamasi dibacakan oleh Drs. Jhon Ibo, MM.
Sedangkan di sore harinya pada saat penurunan upacara bertindak sebagai Inspektur Upacara Pangdam XVII / Trikora Mayjend TNI Zamroni (tahun sebelumnya biasanya Wagub yang menjadi Irup), sedangkan malam harinya dilanjutkan dengan acara jamuan kenegaraan dimana Gubernur Barnabas Suebu, SH melakukan toats bersama seluruh jajaran Pemprov Papua, dimana dalam amanah singkatnya Gubernur meminta agar seluruh komponen bersatu memelihata persatuan dan kesatuan bangsa. (Nardi, Amri)
“NKRI harga mati.....!”
Demikanlah yel-yel yang dikumandangkan oleh sebagian hadirin yang notabene adalah masyarakat asli Papua saat berakhirnya upacara peringatan HUT RI ke-62 di jajaran pimpinan tertinggi Papua yang dipusatkan di lapangan Mandala Jayapura.
Nampak di tribun utama duduk mayarakat dari etnis asli Papua mengenakan kaos berwarna dasar merah putih dengan bertuliskan berbagai macam slogan, antara lain, Jangan Pisahkan Kami, dan Merah Putih Jiwaku. Mereka juga mengenakan penutup kepala dengan bentuk menyerupai tudung kepala para penari melayu. Warna merah putih pun menjadi warna dasar dari penutup kepala itu, dengan tulisan, NKRI Harga Mati, Papua Tetap dalam Wadah NKRI.
Dengan berbagai tulisan slogan itu, mereka seolah ingin mengekspresikan penolakan terhadap keinginan dari segelintir masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari jalinan ikatan besar NKRI.
Namun kondisi tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi sehari sebelumnya Kamis, (16/8) di dalam gedung DPRP Provinsi Papua dalam acara Sidang Paripurna DPRP untuk mendengarkan pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke – 62 yang lalu.
Dimana dari 56 kursi yang tersedia bagi “wakil rakyat yang terhormat” hanya 23 kursi saja yang terisi, artinya kehadiran angota DPRP tidak mencapai setengah dari jumlah seluruh anggota.
Di tengah maraknya isu disintegrasi bangsa, dan gencarnya aspirasi masyarakat untuk mengoreksi Otsus kembali, sikap yang ditunjukkan oleh para anggota DPRP tidak salah bila menimbulkan persepsi dan opini miring terhadap kinerja dan keberadaan mereka.
Namun seperti dijelaskan oleh Danang Jaya Ketua Fraksi Kerakyatan yang tergabung dalam Komisi E bahwa ketidak hadiran anggota DPRP dalam Sidang Paripurna tersebut tidak ada unsur kesengajaan, namun terkait dengan sejumlah agenda DPRP juga baik di Komisi maupun di Fraksi.
“kami sendiri di Komisi E sejak Senin (13/8) bertolak ke Jakarta untuk membahas kemungkinan perubahan status Program Studi Kedokteran Uncen, dan baru kembali hari ini Rabu (22/8), dan pada saat 17-an justru kami hadir di Gedung Negara memperingati HUT RI Ke – 62 tingkat nasional, dan mendengarkan secara langsung pidato Presiden”, tegasnya ketika di hubungi via ponsel Rabu (22/8) dan mengaku baru saja sampai di Jayapura.
Masih menurutnya bukan hanya Komisi E saja yang ada tugas dan bertepatan dengan peringatan HUT RI tersebut, komisi lainnya juga memiliki tugas yang sama, namun ketika di tanyakan siapa – siapa saja (anggota DPRP lainnya) yang ikut hadir dalam acara peringatan HUT RI di Gedung Negara, Danang mengakui bersamanya hadir pula Yan Ajomi, dan beberapa anggota DPRP lainnya.
Sementara itu Ramses Wally Wakil Ketua Komisi A di Jayapura kepada media seperti di kutip Harian Cepos (18/8) bahwa menurutnya ketidak hadiran anggota DPRP dalam Sidang Paripurna merupakan tanda tidak adanya perhatian dari para anggota DPRP terhadap momen bersejarah itu, sehingga ia mengatakan perlunya mempertanyakan loyalitas wakil rakyat tersebut terhadap negara, mengingat selama ini negara sudah memfasilitasi..
“setiap anggota DPRP harusnya menyadari bahwa setiap tanggal 16 dan 17 Agustus itu adalah hari – hari keramat bagi bangsa Indonesia dan kita harus hadir untuk mengikuti pidato kenegaraan”, ujarnya serius seperti di kutip Cepos (18/8). Dam menurutnya lagi itu sama saja anggota DPRP telah melanggar sumpah dan janjinya kepada negara untuk tetap setia, dan hal tersebut harus di tindak lanjuti oleh Badan kehormatan DPRP.
Hal lainya yang menurut Ramses sangat mengganggu adalah mati padamnya listrik hingga 5 kali, padahal DPRP memiliki genset sendiri, namun karena ketidak sigapan Sekretariat sehingga kesakralan momen tersebut hilang, dan berdampak pada tidak selesainya pembacaan pidato kenegaraan oleh Ketua DPRP Drs. Jhon Ibo, MM karena sidang keburu ditutup di hadapan sejumlah pejabat teras provinsi yang hadir diantaranya Pangdam dan Kapolda Papua.
Sementara itu, pelaksanaan upacara di Lapangan Mandala yang di inspekturi oleh Gubernur Provini Papua, Barnabas Suebu, SH juga berjalan khidmat meski tanpa sepatah kata sambutan pun dari Gubernur kecuali ia mengucapkan selamat merayaan HUT Kemerdekaan kepada seluruh masyarakat Papua.
“Kepada para peserta upacara dan seluruh masyarakat Papua, saya mengucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia tercinta.”, ujarnya seusai komandan upacara AKBP C.Mansnembra yang juga Kapolres Mimika melaporkan seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Pelaksanaan upacara hari itu terasa khidmat. Betapa tidak, upacara kali ini dilaksanakan setelah dua peristiwa yang menghebohkan yang terjadi di Tanah Papua berupa pengibaran bendera Bintang Kejora di LP Abepura dan pembentangannya saat Kongres Dewan Adat Papua yang hingga kini masih terus diusut oleh aparat yang berwajib. Dua peristiwa tersebut oleh banyak kalangan dinilai sebagai ekspresi dari segelintir masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Sehingga upacara peringatan HUT RI kali ini diharapkan bisa menunjukkan wajah asli dari masyarakat Papua, bahwa merah putih akan terus mengisi jiwa mereka.
Dalam upacara ini, terlihat dengan jelas ekspresi kelegaan di wajah-wajah pasukan pengibar bendera Merah Putih yang merupakan siswa-siswi dari berbagai SMU terpilih di Provinsi ini, setelah mereka berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Terpilih sebagai penerima bendera Merah Putih dari Gubernur ialah Yanti Nirmala Rumbekwan, siswi SMK Hikmah Yapis Dok 5 Jayapura. Yanti adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara hasil pernikahan Amandus Rumbekwan dengan Hamidah Potte. Yanti pun dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ia nampak tenang saat menaiki dan menuruni tangga-tangga di tribun utama Lapangan Mandala saat menerima bendera Merah Putih dari Gubernur dan kemudian menyerahkannya kepada pasukan pengibar bendera.
Bertindak sebagai pembaca Pembukaan UUD 1945 adalah Ketua MRP, Drs. Agus Alua, M.Th, (tahun – tahun sebelumnya Ketua KNPI yang diberi tugas tersebut) sedangkan teks Proklamasi dibacakan oleh Drs. Jhon Ibo, MM.
Sedangkan di sore harinya pada saat penurunan upacara bertindak sebagai Inspektur Upacara Pangdam XVII / Trikora Mayjend TNI Zamroni (tahun sebelumnya biasanya Wagub yang menjadi Irup), sedangkan malam harinya dilanjutkan dengan acara jamuan kenegaraan dimana Gubernur Barnabas Suebu, SH melakukan toats bersama seluruh jajaran Pemprov Papua, dimana dalam amanah singkatnya Gubernur meminta agar seluruh komponen bersatu memelihata persatuan dan kesatuan bangsa. (Nardi, Amri)
NASIONALISME DAN PENJAJAH MODEL BARU
Kemana anak-anak kita itu.
Anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, luka, darah dan kematian.
Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata tiga setengah abad.
Anak-anak yang bernama kemerdekaan
Anak-anak yang bernama hak makhluk dan harkat kemanusiaan
Anak-anak yang bernama cinta kasih sesama
Anak-anak yang bernama indahnya kesejahteraan
Anak-anak yang bernama keterbukaan dan kelapangan
Tapi kita iseng
Kita tidak serius terhadap nilai
Terhadap Allah pun kita bersikap setengah hati
(Lirik Nasyid: ‘Kemana Anak-anak itu’ dalam album Kado Muhammad karya Emha Ainun Najib)
Oleh : Walhamri Wahid
Penggalan lirik nasyid Emha Ainun Nadjib di atas mengajak kita untuk mempertanyakan kembali seberapa dalam kita memaknai kemerdekaan yang telah di perjuangkan oleh para pejuang kita, beberapa dasawarsa yang lampau, dimana telah 62 tahun kita nikmati bersama.
Enam puluh dua tahun suatu usia yang kalau dalam fase kehidupan manusia sudah termasuk lansia (lanjut usia). Lansia biasanya lebih dihormati, diperhitungkan, didengarkan dalam keluarga maupun masyarakat. Orang lansia juga dianggap lebih bijaksana, lebih berwibawa, dan lebih dipercaya untuk melaksanakan berbagai tugas sosial kemasyarakatan maupun keluarga.
Kita sudah memproklamirkan kemerdekaan kita 62 tahun lalu, apakah kita sudah memproklamirkan juga sepenuh hati merdeka dari korupsi, perjudian, narkoba dan segala bentuk kejahatan atau penyelewengan. Sudahkah kita memproklamirkan merdeka dari sifat iri, dengki, menghasut, memfitnah, menarik keuntungan dari penderitaan orang lain.
Agaknya, kita masih setengah hati dalam memproklamirkan diri terhadap hal di atas. Buktinya, masih banyak koruptor kelas kakap berkeliaran dengan bebas, sementara koruptor kelas teri masih tetap berpraktik, misal jika mengurus surat di perkantoran akan lebih cepat kalau diberi uang pelicin. Kalau ada masalah hukum, cukup sediakan lembaran Soekarno-Hatta. Beres. Kita tidak perlu susah-susah kuliah, kalau dengan ‘hanya’ uang 10-15 juta rupiah kita bisa dapat gelar S1, S2, dan S3.
Proklamasi setengah hati masih tampak pada sifat kita yang tidak peduli terhadap nasib saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Seorang ibu tua yang miskin dan sehari – hari berjalan kaki dari rumah ke ladangnya di daerah Bonggo Kabupaten Sarmi ketika di tanya apa arti dan makna kemerdekaan baginya menjawab secara polos dan sederhana, “Merdeka artinya semua orang bisa punya sepeda, biar kita tidak jalan kaki lagi’
Sederhana, dan kesederhanaannya itu jadi bikin hati terenyuh. Meski sudah setengah abad lebih kita merdeka, namun belum semua orang bisa punya sepeda. Masih ada cerita di sana-sini tentang mereka yang dipinggirkan dari kehidupan, yang tak punya tempat layak buat merebahkan diri melewatkan waktu istirahat, apalagi sepeda. Kedengarannya sederhana, namun sekaligus tidak sederhana. Pernyataan merdeka si ibu tua, menuntut kesetaraan kesempatan. Sesuatu yang entah kapan bakal bisa kita nikmati di negeri tercinta, yang masih sarat ketimpangan kesempatan.
Dunia peradilan --mereka yang diharap jadi wasit dalam perikehidupan antarmanusia— kelihatan keruh dan tak pernah jelas. Malah terus mengeruh, aktor politik yang kian hari makin vulgar memperlihatkan laparnya pada kekuasaan dan hanya kekuasaan.
Mungkin di negeri seperti Indonesia yang setelah 62 tahun merdeka, masih berjuang melepaskan diri dari penjajahan nafsu untuk menghisap orang lain. Kalimat ‘semua orang bisa punya sepeda’, masih merupakan impian yang layak dikejar.
Kemerdekaan seakan kehilangan makna di tengah arus globalisasi, bagaimana dengan generasi muda kita, jangan heran kalau sekarang ada seorang artis muda yang kebetulan lahir tanggal 17 Agustus dimana ia hidup, dan mencari makan dari tanah dan rakyat Indonesia, dengan santai berkata, baginya nasionalisme tidak terlalu kepikiran, karena ia tidak memiliki hubungan erat dengan Indonesia meski ia lahir tgl 17 Agustus dan orang tuanya bahkan dirinya berkewarganegaraan Indonesia, hanya karena ia merasa sudah menjadi bagian dari dunia internasional karena ayahnya orang Perancis.
Nasionalisme, semangat kemerdekaan 45 yang dahulu bisa membuat kita menitikkan air mata di kala mendengar Indonesia Raya di perdengarkan, atau sang saka Merah Putih di kibarkan, saat ini seakan kehilangan makna.
Kini melihat penderitaan dan kemiskinan di depan mata sekalipun air mata itu seakan tidak mau menetes pula, nasionalisme kita terasa kering, apa karena kita merasa sudah merdeka dan lepas dari penjajahan.
Apakah kita tidak pernah menyadari bahwa penjajahan model baru tengah berlangsung saat ini, kita merdeka namun tidak bisa menjadi bangsa yang mandiri, kita masih sering membeo dengan kepentingan asing, kita terlalu bergantung dengan asing sehingga kebijakan yang diambil oleh petinggi negeri ini juga berpihak kepada asing dan mengabaikan harga diri dan martabat bangsa.
Kita tidak merasa sedih melihat saudara kita di siksa oleh “tuan – tuan” di negara tetangga, kita tidak merasa perlu menitikan air mata mengetahui beberapa asset negara bukan lagi milik kita, kita adalah negara pengutang yang rela menggadaikan makna kemerdekaan kita yang hakiki ke negara lain oleh karena perilaku tamak dan serakah yang dipertontonkan aktor – aktor kekuasaan.
Dengan dilakukannya peringatan HUT kemerdekaan RI, diharapkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan hal - hal yang positif, hal-hal yang dapat membangun dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional.
Aksi gotong-royong membersihkan jalan, mengecat pagar-pagar rumah, dan membuat gapura menjadi fenomena yang selalu terjadi menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Berbagai macam hiburan dan perlombaan, seperti jalan sehat dan balap karung, banyak digelar guna menambah semarak perayaan HUT kemerdekaan RI.
Sayangnya, masyarakat seringkali larut dalam suasana senang-senangnya saja. Akibatnya, terjadi pergeseran makna dari peringatan HUT kemerdekaan RI itu sendiri. Peringatan yang semula bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para pejuang kemerdekaan dan menumbuhkan nasionalisme generasi muda beralih menjadi ajang hiburan semata.
Perayaan HUT kemerdekaan RI yang mendatangkan artis-artis terkenal akan dapat dengan mudah menyedot antusiasme masyarakat. Tidak heran jika generasi muda lebih fasih menyanyikan lagu-lagu pop kontemporer dari pada menyanyikan lagulagu wajib nasional.
Nasionalisme dalam peringatan HUT kemerdekaan RI dari tahun ke tahun terus memudar. Lagu - lagu perjuangan pun sudah sangat jarang diperdengarkan. Nasionalisme yang ada sekarang ini hanya sebatas kata. Orang sangat sering berbicara mengenai nasionalisme, namun mereka tidak memahami apa makna nasionalisme tersebut.
Memudarnya nasionalisme dikalangan masyarakat disebabkan oleh tidak adanya contoh kepahlawanan sejati yang ditunjukan oleh para pemimpin di negeri ini. Pahlawan sejati, layaknya pahlawan pejuang kemerdekaan, rela mengorbankan harta dan nyawanya untuk tanah air Indonesia. Saat ini yang ada hanyalah ‘’penjajah-penjajah’’ yang mengatasnamakan rakyat untuk memperoleh kepentingan pribadi atau golongannya sendiri.
Dalam hal kepahlawanan kiprah tim nasional sepak bola Indonesia dalam ajang piala Asia beberapa waktu lalu, barangkali bisa dijadikan sebagai contoh. Mereka mengeluarkan segala kemampuan dan berjuang ‘’mati- matian’’ untuk mengalahkan lawan. Tidak sedikit dari mereka yang harus cidera demi mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia sepak bola.
Sikap kepahlawanan inilah yang pada akhirnya menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat kita. Puluhan ribu supporter bersatu padu menanggalkan atribut daerahnya guna mendukung tim nasional berlaga.
Guna menumbuhkan kembali nasionalisme masyarakat dalam peringatan HUT kemerdekaan RI maka harus dilakukan beberapa perubahan. Selain para pemimpin di negeri ini harus menunjukkan sikap kepahlawanan yang sejati, lomba-lomba yang diselenggarakan menjelang 17-an juga harusnya dapat menghibur sekaligus memupuk nasionalisme, pemutaran kembali film – film perjuangan, agar generasi saat ini bisa kenal siapa itu Jenderal Sudirman, Sultan Hasanuddin, atau Cut Nyak Dhien, biar generasi saat ini tahu bagaimana negara ini bisa subur dan makmur karena di sirami dengan literan darah para pejuang kita.
Ada yang salah dengan pembinaan generasi muda kita saat ini !!!
Anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, luka, darah dan kematian.
Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata tiga setengah abad.
Anak-anak yang bernama kemerdekaan
Anak-anak yang bernama hak makhluk dan harkat kemanusiaan
Anak-anak yang bernama cinta kasih sesama
Anak-anak yang bernama indahnya kesejahteraan
Anak-anak yang bernama keterbukaan dan kelapangan
Tapi kita iseng
Kita tidak serius terhadap nilai
Terhadap Allah pun kita bersikap setengah hati
(Lirik Nasyid: ‘Kemana Anak-anak itu’ dalam album Kado Muhammad karya Emha Ainun Najib)
Oleh : Walhamri Wahid
Penggalan lirik nasyid Emha Ainun Nadjib di atas mengajak kita untuk mempertanyakan kembali seberapa dalam kita memaknai kemerdekaan yang telah di perjuangkan oleh para pejuang kita, beberapa dasawarsa yang lampau, dimana telah 62 tahun kita nikmati bersama.
Enam puluh dua tahun suatu usia yang kalau dalam fase kehidupan manusia sudah termasuk lansia (lanjut usia). Lansia biasanya lebih dihormati, diperhitungkan, didengarkan dalam keluarga maupun masyarakat. Orang lansia juga dianggap lebih bijaksana, lebih berwibawa, dan lebih dipercaya untuk melaksanakan berbagai tugas sosial kemasyarakatan maupun keluarga.
Kita sudah memproklamirkan kemerdekaan kita 62 tahun lalu, apakah kita sudah memproklamirkan juga sepenuh hati merdeka dari korupsi, perjudian, narkoba dan segala bentuk kejahatan atau penyelewengan. Sudahkah kita memproklamirkan merdeka dari sifat iri, dengki, menghasut, memfitnah, menarik keuntungan dari penderitaan orang lain.
Agaknya, kita masih setengah hati dalam memproklamirkan diri terhadap hal di atas. Buktinya, masih banyak koruptor kelas kakap berkeliaran dengan bebas, sementara koruptor kelas teri masih tetap berpraktik, misal jika mengurus surat di perkantoran akan lebih cepat kalau diberi uang pelicin. Kalau ada masalah hukum, cukup sediakan lembaran Soekarno-Hatta. Beres. Kita tidak perlu susah-susah kuliah, kalau dengan ‘hanya’ uang 10-15 juta rupiah kita bisa dapat gelar S1, S2, dan S3.
Proklamasi setengah hati masih tampak pada sifat kita yang tidak peduli terhadap nasib saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Seorang ibu tua yang miskin dan sehari – hari berjalan kaki dari rumah ke ladangnya di daerah Bonggo Kabupaten Sarmi ketika di tanya apa arti dan makna kemerdekaan baginya menjawab secara polos dan sederhana, “Merdeka artinya semua orang bisa punya sepeda, biar kita tidak jalan kaki lagi’
Sederhana, dan kesederhanaannya itu jadi bikin hati terenyuh. Meski sudah setengah abad lebih kita merdeka, namun belum semua orang bisa punya sepeda. Masih ada cerita di sana-sini tentang mereka yang dipinggirkan dari kehidupan, yang tak punya tempat layak buat merebahkan diri melewatkan waktu istirahat, apalagi sepeda. Kedengarannya sederhana, namun sekaligus tidak sederhana. Pernyataan merdeka si ibu tua, menuntut kesetaraan kesempatan. Sesuatu yang entah kapan bakal bisa kita nikmati di negeri tercinta, yang masih sarat ketimpangan kesempatan.
Dunia peradilan --mereka yang diharap jadi wasit dalam perikehidupan antarmanusia— kelihatan keruh dan tak pernah jelas. Malah terus mengeruh, aktor politik yang kian hari makin vulgar memperlihatkan laparnya pada kekuasaan dan hanya kekuasaan.
Mungkin di negeri seperti Indonesia yang setelah 62 tahun merdeka, masih berjuang melepaskan diri dari penjajahan nafsu untuk menghisap orang lain. Kalimat ‘semua orang bisa punya sepeda’, masih merupakan impian yang layak dikejar.
Kemerdekaan seakan kehilangan makna di tengah arus globalisasi, bagaimana dengan generasi muda kita, jangan heran kalau sekarang ada seorang artis muda yang kebetulan lahir tanggal 17 Agustus dimana ia hidup, dan mencari makan dari tanah dan rakyat Indonesia, dengan santai berkata, baginya nasionalisme tidak terlalu kepikiran, karena ia tidak memiliki hubungan erat dengan Indonesia meski ia lahir tgl 17 Agustus dan orang tuanya bahkan dirinya berkewarganegaraan Indonesia, hanya karena ia merasa sudah menjadi bagian dari dunia internasional karena ayahnya orang Perancis.
Nasionalisme, semangat kemerdekaan 45 yang dahulu bisa membuat kita menitikkan air mata di kala mendengar Indonesia Raya di perdengarkan, atau sang saka Merah Putih di kibarkan, saat ini seakan kehilangan makna.
Kini melihat penderitaan dan kemiskinan di depan mata sekalipun air mata itu seakan tidak mau menetes pula, nasionalisme kita terasa kering, apa karena kita merasa sudah merdeka dan lepas dari penjajahan.
Apakah kita tidak pernah menyadari bahwa penjajahan model baru tengah berlangsung saat ini, kita merdeka namun tidak bisa menjadi bangsa yang mandiri, kita masih sering membeo dengan kepentingan asing, kita terlalu bergantung dengan asing sehingga kebijakan yang diambil oleh petinggi negeri ini juga berpihak kepada asing dan mengabaikan harga diri dan martabat bangsa.
Kita tidak merasa sedih melihat saudara kita di siksa oleh “tuan – tuan” di negara tetangga, kita tidak merasa perlu menitikan air mata mengetahui beberapa asset negara bukan lagi milik kita, kita adalah negara pengutang yang rela menggadaikan makna kemerdekaan kita yang hakiki ke negara lain oleh karena perilaku tamak dan serakah yang dipertontonkan aktor – aktor kekuasaan.
Dengan dilakukannya peringatan HUT kemerdekaan RI, diharapkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan hal - hal yang positif, hal-hal yang dapat membangun dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional.
Aksi gotong-royong membersihkan jalan, mengecat pagar-pagar rumah, dan membuat gapura menjadi fenomena yang selalu terjadi menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Berbagai macam hiburan dan perlombaan, seperti jalan sehat dan balap karung, banyak digelar guna menambah semarak perayaan HUT kemerdekaan RI.
Sayangnya, masyarakat seringkali larut dalam suasana senang-senangnya saja. Akibatnya, terjadi pergeseran makna dari peringatan HUT kemerdekaan RI itu sendiri. Peringatan yang semula bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para pejuang kemerdekaan dan menumbuhkan nasionalisme generasi muda beralih menjadi ajang hiburan semata.
Perayaan HUT kemerdekaan RI yang mendatangkan artis-artis terkenal akan dapat dengan mudah menyedot antusiasme masyarakat. Tidak heran jika generasi muda lebih fasih menyanyikan lagu-lagu pop kontemporer dari pada menyanyikan lagulagu wajib nasional.
Nasionalisme dalam peringatan HUT kemerdekaan RI dari tahun ke tahun terus memudar. Lagu - lagu perjuangan pun sudah sangat jarang diperdengarkan. Nasionalisme yang ada sekarang ini hanya sebatas kata. Orang sangat sering berbicara mengenai nasionalisme, namun mereka tidak memahami apa makna nasionalisme tersebut.
Memudarnya nasionalisme dikalangan masyarakat disebabkan oleh tidak adanya contoh kepahlawanan sejati yang ditunjukan oleh para pemimpin di negeri ini. Pahlawan sejati, layaknya pahlawan pejuang kemerdekaan, rela mengorbankan harta dan nyawanya untuk tanah air Indonesia. Saat ini yang ada hanyalah ‘’penjajah-penjajah’’ yang mengatasnamakan rakyat untuk memperoleh kepentingan pribadi atau golongannya sendiri.
Dalam hal kepahlawanan kiprah tim nasional sepak bola Indonesia dalam ajang piala Asia beberapa waktu lalu, barangkali bisa dijadikan sebagai contoh. Mereka mengeluarkan segala kemampuan dan berjuang ‘’mati- matian’’ untuk mengalahkan lawan. Tidak sedikit dari mereka yang harus cidera demi mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia sepak bola.
Sikap kepahlawanan inilah yang pada akhirnya menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat kita. Puluhan ribu supporter bersatu padu menanggalkan atribut daerahnya guna mendukung tim nasional berlaga.
Guna menumbuhkan kembali nasionalisme masyarakat dalam peringatan HUT kemerdekaan RI maka harus dilakukan beberapa perubahan. Selain para pemimpin di negeri ini harus menunjukkan sikap kepahlawanan yang sejati, lomba-lomba yang diselenggarakan menjelang 17-an juga harusnya dapat menghibur sekaligus memupuk nasionalisme, pemutaran kembali film – film perjuangan, agar generasi saat ini bisa kenal siapa itu Jenderal Sudirman, Sultan Hasanuddin, atau Cut Nyak Dhien, biar generasi saat ini tahu bagaimana negara ini bisa subur dan makmur karena di sirami dengan literan darah para pejuang kita.
Ada yang salah dengan pembinaan generasi muda kita saat ini !!!
Memahami Pemberitaan Pers
Oleh : Walhamri Wahid,
Pers bermakna luas, sedang jurnalistik adalah sebuah kerja pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebar luasan informasi dengan mengedepankan fungsi – fungsi control dan pengawasan public tanpa harus melakukan serangkaian pembohongan atau hal – hal yang mencoreng independensi dari pers itu sendiri.
Di era pemerintahan yang otoriter, pers tidak lebih dari sebuah corong pengeras dari sosok kekuasaan, yang berusaha dan berupaya memelihara “kepatuhan masyarakat” melalui indoktrinasi dan pembatasan masyarakat akan akses terhadap berbagai informasi yang bernuansa pembelajaran, pencerahan apalagi melakukan kritik terhadap penguasa itu sendiri.
Di era reformasi ini, kinerja pers benar – benar memiliki kebebasan berekspresi, meski sering terjadi kebablasan tanpa memperhatikan pagar – pagar aturan dalam dunia jurnalistik itu sendiri, bahkan yang lebih ironi lagi, ketika pers tidak lebih dari sebuah komoditi yang berorinetasi ekonomis semata, maka hak – hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang baik dan benar bisa terabaikan.
Kebebasan Memperoleh Informasi merupakan salah satu HAM yang diatur dalam Deklarasi HAM Sedunia, hanya saja sangat disayangkan kebebasan memperoleh informasi tidak dibarengi dengan kebebasan menyampaikan pendapat serta yang terpenting adalah kemauan mendengar dari penguasa, maka semua akan sia – sia.
Namun angin segar kebebasan memperoleh dan menyampaikan pendapat saat ini mulai terasa yang kurang adalah kemauan mendengar dari pemilik telinga yang berstatus “penguasa”, sehingga terkadang praktek – praktek pembreidelan dan pembatasan kebebasan berekspresi (berbicara) dikekang dengan cara – cara halus dan juga ada yang menggunakan cara – cara kasar (tidak beradab).
Itu semua terjadi karena cara pandang yang berbeda terhadap penyajian pemberitaan yang terdapat pada media – media khususnya media cetak, dimana dengan keterbatasan dan kekurangan media yang masih banyak bersandar pada pemerintah dari aspek pendanaan (khususnya di Papua) membuat ruang gerak pelaksanaan tugas – tugas jurnalistik sedikit terbentur dengan tembok kepentingan.
Bila kita melakukan audit terhadap alokasi dana pemerintah daerah maupun provinsi kepada media baik secara langsung maupun tidak langsung, kita akan tercengang, hubungan saling memberi dan menerima ini lah pangkal dari “tumpulnya” tugas control social yang diemban pers.
Sehingga dalam kondisi tertentu, pers yang sedikit berhaluan keras harus siap – siap menerima sejumlah pengucilan baik dalam tugas – tugas kewartawanan maupun pembagian jatah fasilitator yang diemban oleh pemerintah terhadap seluruh aktivitas masyarakat yang berada dalam sebuah Negara.
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pers tidak bisa gegabah atau membabi buta, dan seperangkat aturan yang ada sudah cukup memberi batasan – batasan mana yang bisa dilanggar dan mana yang tidak, hanya saja terkadang pers (khususnya di Papua) bila kita simak dari sisi pemberitaan lebih banyak terjebak dalam lingkaran “alat publikasi” ketimbang alat control, meski ada satu dua pemberitaan media yang mengarah pada advokasi rakyat akan tetapi “prinsip kehati – hatian” dengan berlindung di balik menjaga hubungan baik lebih menonjol.
Disini bukan hanya kemampuan wartawan yang dituntut untuk lebih peka, namun yang terpenting adalah iklim “kemauan mendengar” juga perlu ditumbuhkan, karena “keengganan” wartawan menjalankan fungsi control disebabkan iklim mendengar yang kurang sehat, sehingga lebih banyak wartawan mencari aman daripada melakukan konfrontasi dengan penguasa yang ujung – ujungnya kepentingan wartawan maupun media terganggu.
Para penguasa juga dituntut untuk lebih melihat sebuah pemberitaan secara utuh, tidak bisa mengkonsumsi berita per paragaraf, atau per kalimat, karena sebuah berita adalah satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, sehingga bila ada nuansa kritis, harus di cerna lebih baik apakah destruktif atau konstruktif atau bisa jadi juga bernuansa motivasi.
Pola pikir positip perlu ditumbuh kembangkan di kalangan penguasa yang terkadang buta mata dan tuli telinga. Namun suatu hal yang membanggakan bila penguasa masih peduli terhadap pemberitaan sebuah media yang langsung bersentuhan dengan public, hal itu menunjukkan hati mereka tidak buta, masih ada budaya malu di kalangan mereka, yang perlu dibangun sebenarnya komunikasi dengan membangun dan menyediakan ruang – ruang korektif dan komunikatif dalam sebuah media demi terjalinnya komunikasi dimaksud.
Satu persoalan penting lainnya yang dihadapi oleh pers itu sendiri adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut, karena sebuah tulisan yang tersaji dalam bentuk pemberitaan berbeda dengan “barang cetakan” pada umumnya, namun “tulisan” dimaksud adalah sebuah karya jurnalistik yang memiliki nilai – nilai baik etika, estetika, yang dipadu dengan semangat “bertanggung jawab” baik secara hukum maupun sosial.
Namun “kesombongan” dari insan pers itu sendirilah sehingga kini mulai marak “pelecehan” terhadap nilai – nilai idealis yang diusung oleh pers, atau bisa jadi nilai – nilai idealis tersebut telah ditukar dengan “sejumput urusan perut”, sehingga kita jadi sulit membedakan mana sebuah karya jurnalistik mana sebuah “barang cetakan” karena sama – sama mengusung nilai yang mengarah pada “merendahkan profesi” seorang jurnalis itu sendiri.
Rendahnya kualitas jurnalistik baik dari sisi pemberitaan maupun sistem kerja, juga sebenarnya menunjukkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap media itu sendiri, di era sekarang ini, tidak bisa masyarakat (pembaca) hanya menjadi obyek namun justru pembaca harus lebih kritis dan berani menyuarakan kebenaran termasuk terhadap pers yang sudah melupakan fungsi utama mereka sebagai lembaga kontrol dan asyik bercengkerama dengan nikmatnya limpahan ekonomis.
Paling tidak mekanisme kontrol baik itu hak jawab, hak koreksi maupun upaya – upaya hukum lainnya harus dilakukan demi menuju kepada penciptaan sebuah lembaga pers yang bebas, bertanggung jawab dan memegang teguh amanat yang diembannya. (Penulis adalah Pimpinan Redaksi SKM Gratis Untuk Rakyat SUARA PAPUA)
Pers bermakna luas, sedang jurnalistik adalah sebuah kerja pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebar luasan informasi dengan mengedepankan fungsi – fungsi control dan pengawasan public tanpa harus melakukan serangkaian pembohongan atau hal – hal yang mencoreng independensi dari pers itu sendiri.
Di era pemerintahan yang otoriter, pers tidak lebih dari sebuah corong pengeras dari sosok kekuasaan, yang berusaha dan berupaya memelihara “kepatuhan masyarakat” melalui indoktrinasi dan pembatasan masyarakat akan akses terhadap berbagai informasi yang bernuansa pembelajaran, pencerahan apalagi melakukan kritik terhadap penguasa itu sendiri.
Di era reformasi ini, kinerja pers benar – benar memiliki kebebasan berekspresi, meski sering terjadi kebablasan tanpa memperhatikan pagar – pagar aturan dalam dunia jurnalistik itu sendiri, bahkan yang lebih ironi lagi, ketika pers tidak lebih dari sebuah komoditi yang berorinetasi ekonomis semata, maka hak – hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang baik dan benar bisa terabaikan.
Kebebasan Memperoleh Informasi merupakan salah satu HAM yang diatur dalam Deklarasi HAM Sedunia, hanya saja sangat disayangkan kebebasan memperoleh informasi tidak dibarengi dengan kebebasan menyampaikan pendapat serta yang terpenting adalah kemauan mendengar dari penguasa, maka semua akan sia – sia.
Namun angin segar kebebasan memperoleh dan menyampaikan pendapat saat ini mulai terasa yang kurang adalah kemauan mendengar dari pemilik telinga yang berstatus “penguasa”, sehingga terkadang praktek – praktek pembreidelan dan pembatasan kebebasan berekspresi (berbicara) dikekang dengan cara – cara halus dan juga ada yang menggunakan cara – cara kasar (tidak beradab).
Itu semua terjadi karena cara pandang yang berbeda terhadap penyajian pemberitaan yang terdapat pada media – media khususnya media cetak, dimana dengan keterbatasan dan kekurangan media yang masih banyak bersandar pada pemerintah dari aspek pendanaan (khususnya di Papua) membuat ruang gerak pelaksanaan tugas – tugas jurnalistik sedikit terbentur dengan tembok kepentingan.
Bila kita melakukan audit terhadap alokasi dana pemerintah daerah maupun provinsi kepada media baik secara langsung maupun tidak langsung, kita akan tercengang, hubungan saling memberi dan menerima ini lah pangkal dari “tumpulnya” tugas control social yang diemban pers.
Sehingga dalam kondisi tertentu, pers yang sedikit berhaluan keras harus siap – siap menerima sejumlah pengucilan baik dalam tugas – tugas kewartawanan maupun pembagian jatah fasilitator yang diemban oleh pemerintah terhadap seluruh aktivitas masyarakat yang berada dalam sebuah Negara.
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pers tidak bisa gegabah atau membabi buta, dan seperangkat aturan yang ada sudah cukup memberi batasan – batasan mana yang bisa dilanggar dan mana yang tidak, hanya saja terkadang pers (khususnya di Papua) bila kita simak dari sisi pemberitaan lebih banyak terjebak dalam lingkaran “alat publikasi” ketimbang alat control, meski ada satu dua pemberitaan media yang mengarah pada advokasi rakyat akan tetapi “prinsip kehati – hatian” dengan berlindung di balik menjaga hubungan baik lebih menonjol.
Disini bukan hanya kemampuan wartawan yang dituntut untuk lebih peka, namun yang terpenting adalah iklim “kemauan mendengar” juga perlu ditumbuhkan, karena “keengganan” wartawan menjalankan fungsi control disebabkan iklim mendengar yang kurang sehat, sehingga lebih banyak wartawan mencari aman daripada melakukan konfrontasi dengan penguasa yang ujung – ujungnya kepentingan wartawan maupun media terganggu.
Para penguasa juga dituntut untuk lebih melihat sebuah pemberitaan secara utuh, tidak bisa mengkonsumsi berita per paragaraf, atau per kalimat, karena sebuah berita adalah satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, sehingga bila ada nuansa kritis, harus di cerna lebih baik apakah destruktif atau konstruktif atau bisa jadi juga bernuansa motivasi.
Pola pikir positip perlu ditumbuh kembangkan di kalangan penguasa yang terkadang buta mata dan tuli telinga. Namun suatu hal yang membanggakan bila penguasa masih peduli terhadap pemberitaan sebuah media yang langsung bersentuhan dengan public, hal itu menunjukkan hati mereka tidak buta, masih ada budaya malu di kalangan mereka, yang perlu dibangun sebenarnya komunikasi dengan membangun dan menyediakan ruang – ruang korektif dan komunikatif dalam sebuah media demi terjalinnya komunikasi dimaksud.
Satu persoalan penting lainnya yang dihadapi oleh pers itu sendiri adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut, karena sebuah tulisan yang tersaji dalam bentuk pemberitaan berbeda dengan “barang cetakan” pada umumnya, namun “tulisan” dimaksud adalah sebuah karya jurnalistik yang memiliki nilai – nilai baik etika, estetika, yang dipadu dengan semangat “bertanggung jawab” baik secara hukum maupun sosial.
Namun “kesombongan” dari insan pers itu sendirilah sehingga kini mulai marak “pelecehan” terhadap nilai – nilai idealis yang diusung oleh pers, atau bisa jadi nilai – nilai idealis tersebut telah ditukar dengan “sejumput urusan perut”, sehingga kita jadi sulit membedakan mana sebuah karya jurnalistik mana sebuah “barang cetakan” karena sama – sama mengusung nilai yang mengarah pada “merendahkan profesi” seorang jurnalis itu sendiri.
Rendahnya kualitas jurnalistik baik dari sisi pemberitaan maupun sistem kerja, juga sebenarnya menunjukkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap media itu sendiri, di era sekarang ini, tidak bisa masyarakat (pembaca) hanya menjadi obyek namun justru pembaca harus lebih kritis dan berani menyuarakan kebenaran termasuk terhadap pers yang sudah melupakan fungsi utama mereka sebagai lembaga kontrol dan asyik bercengkerama dengan nikmatnya limpahan ekonomis.
Paling tidak mekanisme kontrol baik itu hak jawab, hak koreksi maupun upaya – upaya hukum lainnya harus dilakukan demi menuju kepada penciptaan sebuah lembaga pers yang bebas, bertanggung jawab dan memegang teguh amanat yang diembannya. (Penulis adalah Pimpinan Redaksi SKM Gratis Untuk Rakyat SUARA PAPUA)
MIRAS, Pemusnah Etnis Papua !
Oleh : Walhamri Wahid
Hari masih pagi berembun, jejeran toko di sepanjang jalan utama Kota Abepura terlihat sunyi, tukang sapu jalanan asyik membersihkan sampah sisa semalam yang berserakan, beberapa orang lop terlihat menjajakan koran pada beberapa mobil pribadi yang berhenti sesaat di tepi jalan.
Di emper sebuah toko busana, Mahligai Jaya 4 orang pemuda tanggung bahkan 2 diantaranya masih anak di bawah umur terlihat bercengkerama dengan nada yang tidak beraturan, bentakan, makian, bahkan sesekali pukulan mendarat ke tubuh rekannya disertai tertawa lebar menjadi satu pemandangan yang mengusik keceriaan pagi itu.
Tidak jauh dari tempat mereka, di depan ATM dalam areal Saga Mall dekat dengan Pos Satpam, di areal parkiran bagian belakang juga terlihat gerombolan serupa, agak jauh dari kedua tempat tersebut di depan Café Prima Garden juga pemandangan serupa menjadi suguhan kita.
Di tempat lain, di tepi jalan depan kantor Gubernur sebuah mobil plat merah dan sebuah mobil Kuda plat hitam berisi 6 lelaki dewasa terlihat menikmati mentari pagi dan deburan ombak, tetapi kondisi mereka tidak jauh beda dengan remaja – remaja di emper toko tadi, yang membedakan beberapa diantara mereka terlihat memegang gelas Aqua kecil berisi cairan berwarna coklat kehitaman dengan takaran yang tidak mencapai seperempat gelas.
Di sisi kiri kaki salah seorang diantaranya teronggok dua botol whisky dan 3 kaleng coca cola yang sudah kosong dan berpindah ke dalama sebuah botol Aqua sedang sebagai media pencampuran.
Meski beberapa pejalan kaki yang berolahraga mengamati mereka, tapi seakan sudah kehilangan urat malu, dan kesadaran diri, ke – 6 lelaki dewasa yang bertubuh tambun alias poro itu asyik menikmati acara “whiskey morning” sebagai lanjutan pesta miras mereka semalam di Bar dan Karaoke yang bertebaran di seantero Kota Jayapura yang biasanya tutup sejak pukul 02.00 WIT.
Melongok ke dalam mobil yang memperdengarkan lagu – lagu berirama house music, yang parkir tidak jauh dari mereka, dua wanita berusia muda, sekitar 19 tahun dan 16 tahun terlihat menghisap dalam – dalam rokok putih yang terselip di sela – sela jari lentik berkuteks ungu sambil memainkan asap putih dari bibir mereka yang terlihat pucat sembari bercanda ria dengan temannya sambil menanti ke – 6 lelaki poro yang tengah menyelesaikan prosesi whiskey morning mereka.
___________________
Perbedaan kelas namun berujung pada hasil yang sama, pemusnahan etnis Papua secara perlahan, adalah satu kerja besar yang tengah di emban oleh ber liter – liter atau ber botol – botol minuman yang akrab kita sebut MIRAS atau air kata – kata yang selama ini di droping secara legal dan sadar dengan tujuan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD(.
Pilihan antara melindungi orang asli daerah dan meningkatkana pendapatan asli daerah itulah yang tengah ramai diperbincangkan. Dimana perbincangan itu berujung pada satu keinginan untuk menyelamatkan generasi baru Papua dari pemusnahan oleh Miras dan kawan – kawannya, sebagai imbas korban yang mulai berjatuhan di seantero Papua belakangan ini.
Pengkonsumsi miras bukan hanya di Papua, di seluruh belahan dunia, produk yang katanya bisa menambah percaya diri peminumnya itu juga di konsumsi bahkan dengan harga dan kadar alcohol yang lebih besar, tapi mengapa hal tersebut perlu kita perdebatkan keberadaannya di Papua.
Jawabnya, Papua bukanlah belahan dunia manapun yang ada di dunia ini, Papua adalah Tanah Injil seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia (DPD API Pdt. Kirenius Bole, S.Th, yang bermakna sebagai “Khabar Baik”, sehingga Papua menjadi satu tempat bersumber dan berasalnya seluruh kebaikan bagi umat manusia.
Selain itu juga, kondisi social ekonomi bangsa ini yang belum mapan menjadi satu pertimbangan besar mengapa masalah Miras ini mesti di sikapi sampai pada penetapan sebuah peraturan daerah khusus yang bisa melindungi dan menyelamatkan generasi Papua baru dari aksi “genecoside” gaya baru.
Butuh kesadaran mendasar dari generasi Papua sendiri yang harus ditindak lanjuti dengan langkah – langkah nyata dan kesungguhan hati dan iman bahwa miras dengan pola dan kadar yang salah atau berlebihan bisa berakibat fatal dan justru merusak.
Meski sebagian yang pro miras mengatakan bahwa tewasnya beberapa etnis Papua karena mengkonsumsi miras oplosan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk peniadaan miras di Papua, atau bahasa halusnya perlu disikapi secara arif dan bijaksana, tetapi apakah kita tidak sadar bahwa ada sebuah upaya terstruktur untuk aksi pembodohan dan membuat etnis Papua berada dalam suatu kondisi ketergantungan.
Apakah ada jaminan bahwa etnis Papua yang mengkonsumsi miras berkelas dan harga selangit lebih terjamin keselamatannya alias tidak tewas seperti mereka – mereka yang miskin dan hanya mampu mengkonsumsi alcohol bercampur.
Untuk satu dua bulan ini belum, bahkan beberapa tahun juga belum, tapi apakah kita tidak pernah menyadari, betapa kita benar – benar di bodohi dengan direcoki alcohol ke dalam tubuh dan pikiran kita, karena di belahan dunia manapun tidak ada bangsa yang bisa menjadi besar atau melakukan hal – hal besar bila pikiran, tubuh, dan seluruh kehidupannya dipengaruhi oleh alcohol, yang adalah bahwa kita tengah menggali lubang besar menuju kehancuran bangsa dan etnis Papua.
Sudah saatnya seluruh rakyat Papua yang berada di kampung – kampung dan selama ini hanya mengkonsumsi miras local atau MILO, juga yang hanya mampu membeli alcohol seharga Rp. 6.000 lalu dicampur Extra Joss seharga Rp. 1.000 dan air mineral bersama – sama kita sadarkan para pejabat kita, pemimpin dan kaum intelektual Papua, bahwa kita tidak usah ributkan kenapa miras itu beredar, tapi mulai sekarang kita harus mengawasi para pejabat dan pemimpin kita yang bermental pemabuk agar menghilangkan perilakunya sekarang juga atau kita copot dan turunkan dia dari jabatannya saat ini.
Buruknya pelayanan publik, rendahnya kualitas kesehatan, tidak layaknya sarana pendidikan, susahnya jalur perhubungan, maraknya indikasi korupsi, atau gagalnya OTSUS, disebabkan pemimpin kita masih banyak yang bermental pemabuk, baik mabuk miras maupun mabuk kekuasaan, jadi jangan heran kalau kondisi kita di kampung – kampung masih jauh dari yang diharapkan padahal kita tahu begitu banyak uang bertebaran di tanah Papua ini, begitu banyak harta kekayaan kita diangkut ke negara asing.
Bukan saatnya kita perdebatkan kenapa miras beredar di Papua ataupun di belahan dunia manapun, tapi saatnya kita mengawasi agar yang mengelola negara ini tidak bermental pemabuk, sehingga tidak ada alcohol di jual bebas, miras yang masuk ke Papua benar – benar di hitung cukainya per botol, tidak ada miras yang bisa di jual bebas di emper jalan, karena perang terhadap miras dengan tujuan menghilangkannya dari bumi Cenderawasih masih butuh waktu, tenaga dan materi yang tidak sedikit untuk mencapainya, dan itu baru bisa dicapai bila mental pemabuk sudah berkurang dari para pemimpin kita.
Hari masih pagi berembun, jejeran toko di sepanjang jalan utama Kota Abepura terlihat sunyi, tukang sapu jalanan asyik membersihkan sampah sisa semalam yang berserakan, beberapa orang lop terlihat menjajakan koran pada beberapa mobil pribadi yang berhenti sesaat di tepi jalan.
Di emper sebuah toko busana, Mahligai Jaya 4 orang pemuda tanggung bahkan 2 diantaranya masih anak di bawah umur terlihat bercengkerama dengan nada yang tidak beraturan, bentakan, makian, bahkan sesekali pukulan mendarat ke tubuh rekannya disertai tertawa lebar menjadi satu pemandangan yang mengusik keceriaan pagi itu.
Tidak jauh dari tempat mereka, di depan ATM dalam areal Saga Mall dekat dengan Pos Satpam, di areal parkiran bagian belakang juga terlihat gerombolan serupa, agak jauh dari kedua tempat tersebut di depan Café Prima Garden juga pemandangan serupa menjadi suguhan kita.
Di tempat lain, di tepi jalan depan kantor Gubernur sebuah mobil plat merah dan sebuah mobil Kuda plat hitam berisi 6 lelaki dewasa terlihat menikmati mentari pagi dan deburan ombak, tetapi kondisi mereka tidak jauh beda dengan remaja – remaja di emper toko tadi, yang membedakan beberapa diantara mereka terlihat memegang gelas Aqua kecil berisi cairan berwarna coklat kehitaman dengan takaran yang tidak mencapai seperempat gelas.
Di sisi kiri kaki salah seorang diantaranya teronggok dua botol whisky dan 3 kaleng coca cola yang sudah kosong dan berpindah ke dalama sebuah botol Aqua sedang sebagai media pencampuran.
Meski beberapa pejalan kaki yang berolahraga mengamati mereka, tapi seakan sudah kehilangan urat malu, dan kesadaran diri, ke – 6 lelaki dewasa yang bertubuh tambun alias poro itu asyik menikmati acara “whiskey morning” sebagai lanjutan pesta miras mereka semalam di Bar dan Karaoke yang bertebaran di seantero Kota Jayapura yang biasanya tutup sejak pukul 02.00 WIT.
Melongok ke dalam mobil yang memperdengarkan lagu – lagu berirama house music, yang parkir tidak jauh dari mereka, dua wanita berusia muda, sekitar 19 tahun dan 16 tahun terlihat menghisap dalam – dalam rokok putih yang terselip di sela – sela jari lentik berkuteks ungu sambil memainkan asap putih dari bibir mereka yang terlihat pucat sembari bercanda ria dengan temannya sambil menanti ke – 6 lelaki poro yang tengah menyelesaikan prosesi whiskey morning mereka.
___________________
Perbedaan kelas namun berujung pada hasil yang sama, pemusnahan etnis Papua secara perlahan, adalah satu kerja besar yang tengah di emban oleh ber liter – liter atau ber botol – botol minuman yang akrab kita sebut MIRAS atau air kata – kata yang selama ini di droping secara legal dan sadar dengan tujuan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD(.
Pilihan antara melindungi orang asli daerah dan meningkatkana pendapatan asli daerah itulah yang tengah ramai diperbincangkan. Dimana perbincangan itu berujung pada satu keinginan untuk menyelamatkan generasi baru Papua dari pemusnahan oleh Miras dan kawan – kawannya, sebagai imbas korban yang mulai berjatuhan di seantero Papua belakangan ini.
Pengkonsumsi miras bukan hanya di Papua, di seluruh belahan dunia, produk yang katanya bisa menambah percaya diri peminumnya itu juga di konsumsi bahkan dengan harga dan kadar alcohol yang lebih besar, tapi mengapa hal tersebut perlu kita perdebatkan keberadaannya di Papua.
Jawabnya, Papua bukanlah belahan dunia manapun yang ada di dunia ini, Papua adalah Tanah Injil seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia (DPD API Pdt. Kirenius Bole, S.Th, yang bermakna sebagai “Khabar Baik”, sehingga Papua menjadi satu tempat bersumber dan berasalnya seluruh kebaikan bagi umat manusia.
Selain itu juga, kondisi social ekonomi bangsa ini yang belum mapan menjadi satu pertimbangan besar mengapa masalah Miras ini mesti di sikapi sampai pada penetapan sebuah peraturan daerah khusus yang bisa melindungi dan menyelamatkan generasi Papua baru dari aksi “genecoside” gaya baru.
Butuh kesadaran mendasar dari generasi Papua sendiri yang harus ditindak lanjuti dengan langkah – langkah nyata dan kesungguhan hati dan iman bahwa miras dengan pola dan kadar yang salah atau berlebihan bisa berakibat fatal dan justru merusak.
Meski sebagian yang pro miras mengatakan bahwa tewasnya beberapa etnis Papua karena mengkonsumsi miras oplosan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk peniadaan miras di Papua, atau bahasa halusnya perlu disikapi secara arif dan bijaksana, tetapi apakah kita tidak sadar bahwa ada sebuah upaya terstruktur untuk aksi pembodohan dan membuat etnis Papua berada dalam suatu kondisi ketergantungan.
Apakah ada jaminan bahwa etnis Papua yang mengkonsumsi miras berkelas dan harga selangit lebih terjamin keselamatannya alias tidak tewas seperti mereka – mereka yang miskin dan hanya mampu mengkonsumsi alcohol bercampur.
Untuk satu dua bulan ini belum, bahkan beberapa tahun juga belum, tapi apakah kita tidak pernah menyadari, betapa kita benar – benar di bodohi dengan direcoki alcohol ke dalam tubuh dan pikiran kita, karena di belahan dunia manapun tidak ada bangsa yang bisa menjadi besar atau melakukan hal – hal besar bila pikiran, tubuh, dan seluruh kehidupannya dipengaruhi oleh alcohol, yang adalah bahwa kita tengah menggali lubang besar menuju kehancuran bangsa dan etnis Papua.
Sudah saatnya seluruh rakyat Papua yang berada di kampung – kampung dan selama ini hanya mengkonsumsi miras local atau MILO, juga yang hanya mampu membeli alcohol seharga Rp. 6.000 lalu dicampur Extra Joss seharga Rp. 1.000 dan air mineral bersama – sama kita sadarkan para pejabat kita, pemimpin dan kaum intelektual Papua, bahwa kita tidak usah ributkan kenapa miras itu beredar, tapi mulai sekarang kita harus mengawasi para pejabat dan pemimpin kita yang bermental pemabuk agar menghilangkan perilakunya sekarang juga atau kita copot dan turunkan dia dari jabatannya saat ini.
Buruknya pelayanan publik, rendahnya kualitas kesehatan, tidak layaknya sarana pendidikan, susahnya jalur perhubungan, maraknya indikasi korupsi, atau gagalnya OTSUS, disebabkan pemimpin kita masih banyak yang bermental pemabuk, baik mabuk miras maupun mabuk kekuasaan, jadi jangan heran kalau kondisi kita di kampung – kampung masih jauh dari yang diharapkan padahal kita tahu begitu banyak uang bertebaran di tanah Papua ini, begitu banyak harta kekayaan kita diangkut ke negara asing.
Bukan saatnya kita perdebatkan kenapa miras beredar di Papua ataupun di belahan dunia manapun, tapi saatnya kita mengawasi agar yang mengelola negara ini tidak bermental pemabuk, sehingga tidak ada alcohol di jual bebas, miras yang masuk ke Papua benar – benar di hitung cukainya per botol, tidak ada miras yang bisa di jual bebas di emper jalan, karena perang terhadap miras dengan tujuan menghilangkannya dari bumi Cenderawasih masih butuh waktu, tenaga dan materi yang tidak sedikit untuk mencapainya, dan itu baru bisa dicapai bila mental pemabuk sudah berkurang dari para pemimpin kita.
Miras, Tak Hilang Diterpa Demo
Meski korban sudah berjatuhan, seruan menghentikan peredaran miras di teriakkan, namun nampaknya mimpi hilangnya miras yang secara pelahan merusak pikiran, sikap dan mental generasi Papua tidak akan hilang dari Papua, dibutuhkan kesadaran dari dalam diri kita sendiri bahwa miras tidak bermanfaat, saatnya memutuskan STOP MIRAS dari sekarang karena tidak ada bangsa yang menjadi besar karena berada dalam pengaruh miras, dan belum saatnya kita menjadi bagian dari budaya global, yang bermotto Tiada Hari Tanpa Miras
_________________
Philipus Halitopo, Ketua Rukun Keluarga Jayawijaya (RKJ) ancam duduki DPRP dan meminta dialog dengan Gubernur terkait persoalan miras, dimana menurutnya PAD miras tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, justru hanya dinikmati oleh pejabat saja, jika dibandingkan dengan kerugiannya, maka lebih banyak kerugiannya, sehingga perlu di tiadakan dari bumi Papua.
Keberangan Halitopo bukan tanpa dasar, dari sekian banyak korban yang berjatuhan etnis Pegunungan Tengah yang paling banyak menjadi korban, dimana seperti kasus yang baru terjadi di SP V Taja kemarin telah jatuh 8 orang korban, diantaranya Andep Wenda (20 thn), Kostan Tabuni (25 thn), Trigius Wanbo (25 thn), Mecky Tabuni (25 thn), Yes Tabuni (30), Alius Wenda (30), dan Gerad Tabuni (30 thn) yang kesemuanya korban pesta miras di SP V Taja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.
2 orang lainnya di Kotaraja, belum lagi yang mengalami cacat seumur hidup, dan itu adalah kasus – kasus yang berhasil terdata, sedangkan yang tidak terdata pasti lebih banyak lagi.
Dari data Polres Jayapura sejak Januari hingga September 2007, kasus miras yang berhasil diamankan dan di proses di Kabupaten Jayapura mencapai 19 orang baik yang meninggal maupun yang mengalami cacat dan sakit dan masih dalam perawatan, dimana Minggu (22/6) di BTN Lembah Furia Yahim Sentani memakan korban Yuna Tabuni, Nas Tabuni, Putrina Kogoya, dan Nataniel Felle dimana mereka mencampur alkohol murni 95% dengan M 150, yang diracik sendiri.
Jumat (17/8) di Jalan Makendang Kompleks Pasar Lama Sentani Alfred Felle ditetapkan sebagai tersangka karena meracik miras untuk diminum bersama korban Agus Felle, Daniel Maud, Alex Kosay, Piter Wenda, Jhotam Alpred Suan Se, Nikko Hubi dimana mereka mengkonsumsi miras jenis Cap Tikus (CT)
Kamis (23/8) Mecky Wandik diamankan karena mengkonsumsi alkoholmurni di campur air hangat dan bahan lainnya di Jalan Mambruk Kompleks Pasar Lama Sentani.
Dan yang terkini adalah kasus SP V Taja yang terjadi Minggu (7/9) dimana memakan korban 8 orang meninggal sedang 2 lagi masih dalam perawatan akibat mengkonsumsi alkoholmurni dicampur Extra Joss dalam acara syukuran meninggalnya Kepala Kampung.
Halitopo tidak sendiri meneriakkan penolakan terhadap miras ini, berbagai unsure pemuda, agama, dan adat bahkan pelaku bisnis juga menyerukan hal senada. Seperti yang disampaikan oleh Asosiasi Mahasiswa Mamberamo Tami (Asmamta) Selasa (11/9) lalu di Café Prima Garden, menurut mereka pemerintah terkesan sengaja membinasakan generasi muda Papua dengan mengizinkan peredaran miras di Papua ini.
Bahkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Jhon Kabey pun sampai menyerukan agar peredaran miras di stop di Papua mengingat dampak yang ditimbulkannya.
Tapi nampaknya keinginan itu tidak akan terwujud mengingat miras termasuk barang produksi yang memiliki nilai ekonomi dan telah diatur dalam Undang – Undang dan siapa saja boleh memperdagangkan sesuai dengan prosedur yang benar, seperti disampaikan oleh Kabiro Hukum Prov. Papua Johanes Roembiak, SH, M.Hum yang mengaku tengah menyusun draft Raperdasus Miras di Papua.
“miras tidak bisa dilarang, karena sudah ada aturan yang mengaturnya, kita hanya bisa membatasi saja”, terangnya.
Dimana dalam Raperdasus yang tengah digodok nantinya miras hanya akan dibatasi pemasukannya, peredarannya, para penjual, dan pembeli, kadar alcohol serta perizinannya. Dan menurutnya sikap itu bukan karena miras memberikan PAD bagi daerah, akan tetapi berdasarkan pada aturan yang sudah ada, miras memang tidak bisa dilarang hanya di batasi.
“yang menimbulkan korban fatal selama ini karena alcohol oplosan bukan miras berlabel yang dijual dan memperoleh izin, jadi kita hanya bisa membatasi karena kita tahu miras memang mempunyai dampak buruk bagi kesehatan”, tandasnya lagi.
Melihat riwayat kasus tewasnya korban miras tersebut rata – rata dikarenakan mengkonsumsi miras (CT) oplosan yang biasanya di campur dengan berbagai macam zat lainnya, ada yang capur dengan Extra Joss untuk memperoleh efek warna kuningnya, namun lebih sering mereka mencampurkannya dengan soda ataupun air Aqua dan coca cola.
Namun yang mengkhawatirkan lagi, adalah kreatifitas para pecandu miras ini terkadang sudah kelewatan, menurut penuturan beberapa pemabuk yang berhasil ditemui SUARA PAPUA di seputaran Sentani bahwa bila tidak menemukan CT biasanya mereka meracik sendiri beberapa botol alcohol 75 % yang dijual di Apotik dengan beberapa zat diatas, dari beberapa kasus bahkan ada yang nekat meminum spirtus oplosan.
Tidak heran bila dampak yanag ditimbulkan sampai pada melemahnya saraf mata, pendengaran, dan merusak sel – sel organ tubuh lainnya, penciutan organ vital dalam tubuh, seperti ginjal, liver, dan paru – paru.
“Alkohol murni yang dijual di apotik itu berasal dari bahan kimiawi, berbeda dengan miras yang dijual dalama kemasan itu hasilk fermentasi bahan nabati sehingga berbeda dampaknya yang satu merusak satunya lagi menimbulkan efek memabukkan dan mudah diserap oleh tubuh”, papar dr. E. Toto Kaban yang menangani pasien dari Taja di RSUD Yowari Sentani.
Menurutnya lagi bahwa alcohol murni itu dipake untuk terapi, membersihkan luka dan kuman, sehingga bila dikonsumsi dampaknya bisa langsung terasa pada tenggorokan yang mengalami iritasi, dan akhirnya cairan ini akan beredar dalam pembuluh darah dan menimbulkan kerusakan, apalagi bila dikonsumsi dalam waktu lama.
Prosedur perolehan izin peredaran miras sendiri seperti disampaikan Kadinperindag Yusuf Wally, SE, MM bahwa untuk miras golongan B dan C harus memakai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dari Departemen Perdagangan sesuai Permendag No. 15 Tahun 2006, dengan dasar SIUP MB dari Departemen Perdagangan barulah Rekomendasi dari Gubernur bisa keluar, dan juga harus ada rekomendasi dari Bupati atau Walikota sesuai daerah peredarannya.
Sedangkan miras golongan C adalah bir yang kadar alkoholnya 5 persen tidak perlu pake SIUP MB tapi cukup SIUP saja, sesuai SK Gubernur No. 215 Tahun 1999 dan terdaftar di Perindag dan tetap harus ada izin atau rekomendasi dari Pemkab maupun Pemkot juga.
“SIUP hanya dibatasi selama 3 tahun, dan bisa diperpanjang lagi, tapai bila ditemui pelanggaran, maka izin kita cabut”, tandas Yusuf Wally yang mengaku tengah sibuk mempersiapkan promosi produk unggulan Papua ke luar negeri itu.
Meski aturan menutup peluang untuk peniadaan miras di Tanah Papua, akan tetapi beberapa daerah sudah mencoba melakukan langkah berani, namun sejauh ini memang belum bisa diukur seefektif apa Perda tersebut dilaksanakan di masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Manokwari dan juga Paniai yang belum lama ini DPRD mensahkannya.
Meski korban sudah berjatuhan, kita sama – sama tahu miras berdampak buruk untuk kesehatan, tapi nampaknya mimpi tiadanya orang mabuk berkeliaran di pinggir jalan masih jauh dari harapan, semoga dengan pembatasan dan tumbuhnya kesadaran dalam diri masyarakat sendiri akan mengurangi aksi pemusnahan etnis Papua secara terselubung. (Rahayu, Dian Kandipi, Amri, Nardi)
_________________
Philipus Halitopo, Ketua Rukun Keluarga Jayawijaya (RKJ) ancam duduki DPRP dan meminta dialog dengan Gubernur terkait persoalan miras, dimana menurutnya PAD miras tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, justru hanya dinikmati oleh pejabat saja, jika dibandingkan dengan kerugiannya, maka lebih banyak kerugiannya, sehingga perlu di tiadakan dari bumi Papua.
Keberangan Halitopo bukan tanpa dasar, dari sekian banyak korban yang berjatuhan etnis Pegunungan Tengah yang paling banyak menjadi korban, dimana seperti kasus yang baru terjadi di SP V Taja kemarin telah jatuh 8 orang korban, diantaranya Andep Wenda (20 thn), Kostan Tabuni (25 thn), Trigius Wanbo (25 thn), Mecky Tabuni (25 thn), Yes Tabuni (30), Alius Wenda (30), dan Gerad Tabuni (30 thn) yang kesemuanya korban pesta miras di SP V Taja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.
2 orang lainnya di Kotaraja, belum lagi yang mengalami cacat seumur hidup, dan itu adalah kasus – kasus yang berhasil terdata, sedangkan yang tidak terdata pasti lebih banyak lagi.
Dari data Polres Jayapura sejak Januari hingga September 2007, kasus miras yang berhasil diamankan dan di proses di Kabupaten Jayapura mencapai 19 orang baik yang meninggal maupun yang mengalami cacat dan sakit dan masih dalam perawatan, dimana Minggu (22/6) di BTN Lembah Furia Yahim Sentani memakan korban Yuna Tabuni, Nas Tabuni, Putrina Kogoya, dan Nataniel Felle dimana mereka mencampur alkohol murni 95% dengan M 150, yang diracik sendiri.
Jumat (17/8) di Jalan Makendang Kompleks Pasar Lama Sentani Alfred Felle ditetapkan sebagai tersangka karena meracik miras untuk diminum bersama korban Agus Felle, Daniel Maud, Alex Kosay, Piter Wenda, Jhotam Alpred Suan Se, Nikko Hubi dimana mereka mengkonsumsi miras jenis Cap Tikus (CT)
Kamis (23/8) Mecky Wandik diamankan karena mengkonsumsi alkoholmurni di campur air hangat dan bahan lainnya di Jalan Mambruk Kompleks Pasar Lama Sentani.
Dan yang terkini adalah kasus SP V Taja yang terjadi Minggu (7/9) dimana memakan korban 8 orang meninggal sedang 2 lagi masih dalam perawatan akibat mengkonsumsi alkoholmurni dicampur Extra Joss dalam acara syukuran meninggalnya Kepala Kampung.
Halitopo tidak sendiri meneriakkan penolakan terhadap miras ini, berbagai unsure pemuda, agama, dan adat bahkan pelaku bisnis juga menyerukan hal senada. Seperti yang disampaikan oleh Asosiasi Mahasiswa Mamberamo Tami (Asmamta) Selasa (11/9) lalu di Café Prima Garden, menurut mereka pemerintah terkesan sengaja membinasakan generasi muda Papua dengan mengizinkan peredaran miras di Papua ini.
Bahkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Jhon Kabey pun sampai menyerukan agar peredaran miras di stop di Papua mengingat dampak yang ditimbulkannya.
Tapi nampaknya keinginan itu tidak akan terwujud mengingat miras termasuk barang produksi yang memiliki nilai ekonomi dan telah diatur dalam Undang – Undang dan siapa saja boleh memperdagangkan sesuai dengan prosedur yang benar, seperti disampaikan oleh Kabiro Hukum Prov. Papua Johanes Roembiak, SH, M.Hum yang mengaku tengah menyusun draft Raperdasus Miras di Papua.
“miras tidak bisa dilarang, karena sudah ada aturan yang mengaturnya, kita hanya bisa membatasi saja”, terangnya.
Dimana dalam Raperdasus yang tengah digodok nantinya miras hanya akan dibatasi pemasukannya, peredarannya, para penjual, dan pembeli, kadar alcohol serta perizinannya. Dan menurutnya sikap itu bukan karena miras memberikan PAD bagi daerah, akan tetapi berdasarkan pada aturan yang sudah ada, miras memang tidak bisa dilarang hanya di batasi.
“yang menimbulkan korban fatal selama ini karena alcohol oplosan bukan miras berlabel yang dijual dan memperoleh izin, jadi kita hanya bisa membatasi karena kita tahu miras memang mempunyai dampak buruk bagi kesehatan”, tandasnya lagi.
Melihat riwayat kasus tewasnya korban miras tersebut rata – rata dikarenakan mengkonsumsi miras (CT) oplosan yang biasanya di campur dengan berbagai macam zat lainnya, ada yang capur dengan Extra Joss untuk memperoleh efek warna kuningnya, namun lebih sering mereka mencampurkannya dengan soda ataupun air Aqua dan coca cola.
Namun yang mengkhawatirkan lagi, adalah kreatifitas para pecandu miras ini terkadang sudah kelewatan, menurut penuturan beberapa pemabuk yang berhasil ditemui SUARA PAPUA di seputaran Sentani bahwa bila tidak menemukan CT biasanya mereka meracik sendiri beberapa botol alcohol 75 % yang dijual di Apotik dengan beberapa zat diatas, dari beberapa kasus bahkan ada yang nekat meminum spirtus oplosan.
Tidak heran bila dampak yanag ditimbulkan sampai pada melemahnya saraf mata, pendengaran, dan merusak sel – sel organ tubuh lainnya, penciutan organ vital dalam tubuh, seperti ginjal, liver, dan paru – paru.
“Alkohol murni yang dijual di apotik itu berasal dari bahan kimiawi, berbeda dengan miras yang dijual dalama kemasan itu hasilk fermentasi bahan nabati sehingga berbeda dampaknya yang satu merusak satunya lagi menimbulkan efek memabukkan dan mudah diserap oleh tubuh”, papar dr. E. Toto Kaban yang menangani pasien dari Taja di RSUD Yowari Sentani.
Menurutnya lagi bahwa alcohol murni itu dipake untuk terapi, membersihkan luka dan kuman, sehingga bila dikonsumsi dampaknya bisa langsung terasa pada tenggorokan yang mengalami iritasi, dan akhirnya cairan ini akan beredar dalam pembuluh darah dan menimbulkan kerusakan, apalagi bila dikonsumsi dalam waktu lama.
Prosedur perolehan izin peredaran miras sendiri seperti disampaikan Kadinperindag Yusuf Wally, SE, MM bahwa untuk miras golongan B dan C harus memakai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dari Departemen Perdagangan sesuai Permendag No. 15 Tahun 2006, dengan dasar SIUP MB dari Departemen Perdagangan barulah Rekomendasi dari Gubernur bisa keluar, dan juga harus ada rekomendasi dari Bupati atau Walikota sesuai daerah peredarannya.
Sedangkan miras golongan C adalah bir yang kadar alkoholnya 5 persen tidak perlu pake SIUP MB tapi cukup SIUP saja, sesuai SK Gubernur No. 215 Tahun 1999 dan terdaftar di Perindag dan tetap harus ada izin atau rekomendasi dari Pemkab maupun Pemkot juga.
“SIUP hanya dibatasi selama 3 tahun, dan bisa diperpanjang lagi, tapai bila ditemui pelanggaran, maka izin kita cabut”, tandas Yusuf Wally yang mengaku tengah sibuk mempersiapkan promosi produk unggulan Papua ke luar negeri itu.
Meski aturan menutup peluang untuk peniadaan miras di Tanah Papua, akan tetapi beberapa daerah sudah mencoba melakukan langkah berani, namun sejauh ini memang belum bisa diukur seefektif apa Perda tersebut dilaksanakan di masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Manokwari dan juga Paniai yang belum lama ini DPRD mensahkannya.
Meski korban sudah berjatuhan, kita sama – sama tahu miras berdampak buruk untuk kesehatan, tapi nampaknya mimpi tiadanya orang mabuk berkeliaran di pinggir jalan masih jauh dari harapan, semoga dengan pembatasan dan tumbuhnya kesadaran dalam diri masyarakat sendiri akan mengurangi aksi pemusnahan etnis Papua secara terselubung. (Rahayu, Dian Kandipi, Amri, Nardi)
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
