Dubes AS Ketemu Pejabat Papua, Cari Tahu Perkembangan Otsus

Situasi Papua berbeda sekali dengan yang dikatakan di luar, dan pada dasarnya sikap resmi pemerintah Amerika Serikat adalah mendukung kedaulatan NKRI atas Papua, apabila ada beberapa hal berbeda itu bukan jadi hambatan bagi hubungan kedua negara, demikian statement Cameron Hume Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia usai melakukan lawatannya selama 2 hari di Papua dan melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat teras Papua.

Kedatangan rombongan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Cameron Hume dan rombongan diantaranya Colonel Bill Dickey Assisten Atase Angkatan Darat, Colonel Kevin Richard Atase Pertahanan untuk Indonesia, Lisa Anne Baldwin dari USAID, dan Political Officer Matthew Censer dimulai sejak Rabu (10/9) di Kabupaten Mimika

Dimana rombongan Dubes melakukan kunjungan ke pusat reklamasi PT. Freeport Indonesia (PT. FI) di Mile Pos 21 dan dilanjutkan menengok Laboratorium Lingkungan PT. FI, malamnya Dubes berkesempatan melakukan petemuan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan petinggi di Kabupaten Mimika.

Selanjutnya seperti di kutip Harian Cenderawaasih Pos Kamis (11/9) pagi, Dubes AS dan rombongan didampingi Sekda Mimika Drs. Wilhelmus Haurisa beberapa staff USAID, tim SLD PTFI, Corporate Communication PTFI dengan 2 helikopter Airfast PT.FI mengunjungi Pabrik Es Batu di Kokonao, Distrik Mimika Barat.

Pabrik Es Batu yang dibangun dan dikelola oleh departemen SLD PTFI, USAID dan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) milik Keuskupan Mimika tersebut dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat nelayan di daerah Kokonao dan sekitarnya, sehingga hasil tangkapan mereka bisa lebih tahan lama (awet) sebelum dipasarkan ke Kota Timika.

Seperti dijelaskan Fraz Goetz selaku konsultan dari AMARTA (Agrobisnis Market and Suport Activity) - A Project Implemented by Develompent Alternative. Inc . lembaga yang memberikan dukungan pelaksanaan proyek pembangunan alternative bahwa kondisi kehidupan masyarakat Kokonao khususnya Suku Kamoro yang bermata pencaharian nelayan, membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Selanjutnya Dubes AS dan rombongan mengunjungi Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) milik Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dimana Dr. Paulus S selaku Direktur RSMM membawa rombongan melihat kondisi Polik Umum dan Ruang UGD

Pada kesempatan tersebut Cameron Hume menegaskan perlunya perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk mendukung RSMM tersebut karena tidak mungkin bergantung pada perusahaan semata, karena masalah kesehatan juga menjadi tugas pemerintah didalamnya.
Kamis (11/9) siang akhirnya Dubes mengakhiri kunjungannya di Timika dan bertolak ke Jayapura, malam harinya melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH di Gedung Negara dan dilanjutkan dengan pertemuan tertutup lainnya dengan sejumlah pejabat lainnya di Papua keesokan harinya.

Sebelum berkunjung ke Kodam XVII/Cenderawasih, Dubes AS berkesempatan melakukan kunjungan terlebih dahulu ke Polda Papua. Dimana dalam pertemuan dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Azmyn Yusri Nasution di ruangan Cycloop Kodam XVII/Cenderawasih itu, Dubes AS menegaskan kembali sikap resmi pemerintahannya yang mendukung kedaulatan NKRI atas Papua.

Seperti disampaikan Pjs. Kapendam XVII/Cenderawasih, Mayor CAJ Drs. Jumadin dalam releasenya bahwa sikap resmi pemerintah Amerika Serikat mendukung kedaulatan NKRI atas Provinsi Papua seandainya ada beberapa hal yang berbeda dengan sikap resmi dimaksud, hal itu tidak mengganggu hubungan baik selama ini.

Berbincang – bincang seputar daerah perbatasan Indonesia dan PNG yang panjangnya mencapai 700 Km itu, Pangdam menjelaskan selain pihaknya membutuhkan personel saat ini sudah terbangun kerja sama dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak,

" TNI tidak memiliki musuh di Papua, sampai harus dihadapi dengan cara militer, bagi mereka yang beda pendapat dengan kita dalam menjalankan tugas mengamankan Negara bukanlah musuh, sehingga kita mencoba cara dialog dan memberikan penjelasan”, jelas Pangdam memaparkan strategi dan pendekatan yang diterapkan militer selama ini.

Sebelum meninggalkan jayapura dan bertolak ke Manado sesuai agendanya, Cameron Hume menyempatkan diri mampir dan melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Jumat (12/9) di Gedung MRP Kotaraja

"Kami ingin mendengar secara langsung dari sudut pandang MRP tentang pembangunan dan program yang sudah berjalan di Papua”, ujar Dubes kepada wartawan usai pertemuan tersebut.

Dalam pertemuannya dengan MRP yang diwakili Wakil Ketua I MRP, Ir Frans Wospakrik dan Dra Hana S. Hikoyabi Dubes juga menanyakan sejauh mana implementasi Otsus dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat.

Dubes juga menegaskan bahwa situasi Papua sangat berbeda dengan yang dikatakan di luar atau yang didengar selama ini, hal itu menurutnya tidak lepas dari kerja keras pemerintah dan semua pihak termasuk rakyat Papua.

"pendidikan yang ada di Papua berjalan bagus, pembangunan di sana sini, sehingga penggunaan dana yang besar kepada rakyat Papua berjalan dengan baik," pungkasnya menutup pertanyaan wartawan.

Wakil Ketua I Ir Frans Wospakrik, M.Sc secara terpisah menjelaskan bahwa pertemuan satu jam itu mereka memperbincangkan sejauh mana pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

"Saya katakan bahwa Otsus sekarang ini sedang berjalan dan kita sedang berusaha agar undang undang Otsus ini bisa dilaksanakan secara konsekwen oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," terang Wospakrik sebagaimana dikutip Harian Cenderawasih Pos.

Wospakrik juga menambahkan bahwa Dubes AS mempertanyakan tentang pemanfaatan dana Otsus yang tidak kecil, yang menurutnya ada masalah dalam manajemen pengelolaan dana dimaksud.

Terkait hal itu Wospakrik menjelaskan kepada Dubes bahwa bukan kewenangan MRP untuk pengelolaan, namun pihaknya mengikuti perkembangan dan Wospakrik menjelaskan memang masih ada ketidakkonsistenan dalam alokasi dana Otsus sebagaimana diamanatkan Undang – Undang.

Masih menurut Wospakrik, kepada Dubes ia juga menjelaskan bahwa MRP mendorong kebijakan Gubernur dalam alokasi dana yang lebih berpihak kepada rakyat (pyramidal) khususnya yang mencakup tiga sektor utama dan untuk birokrasi diperkecil.

"Kelihatannya dia (Hume) setuju dengan alokasi pendidikan yang 30 persen itu, saya katakan bahwa bagi kami di MRP bukan hanya sekedar uang, tetapi bagi kami hak masyarakat dan kewenangan juga tidak kalah pentingnya," terang Wospakrik lagi menambahkan bahwa selain perkembangan Otsus Dubes AS juga menyoroti angka kasus HIV/AIDS yang terus meningkat di Papua. (Amri/berbagai sumber)