Mempertanyakan “Loyalitas” Anggota DPRP Di Hari Kemerdekaan

“NKRI harga mati.....!”
“NKRI harga mati.....!”
Demikanlah yel-yel yang dikumandangkan oleh sebagian hadirin yang notabene adalah masyarakat asli Papua saat berakhirnya upacara peringatan HUT RI ke-62 di jajaran pimpinan tertinggi Papua yang dipusatkan di lapangan Mandala Jayapura.

Nampak di tribun utama duduk mayarakat dari etnis asli Papua mengenakan kaos berwarna dasar merah putih dengan bertuliskan berbagai macam slogan, antara lain, Jangan Pisahkan Kami, dan Merah Putih Jiwaku. Mereka juga mengenakan penutup kepala dengan bentuk menyerupai tudung kepala para penari melayu. Warna merah putih pun menjadi warna dasar dari penutup kepala itu, dengan tulisan, NKRI Harga Mati, Papua Tetap dalam Wadah NKRI.

Dengan berbagai tulisan slogan itu, mereka seolah ingin mengekspresikan penolakan terhadap keinginan dari segelintir masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari jalinan ikatan besar NKRI.

Namun kondisi tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi sehari sebelumnya Kamis, (16/8) di dalam gedung DPRP Provinsi Papua dalam acara Sidang Paripurna DPRP untuk mendengarkan pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke – 62 yang lalu.

Dimana dari 56 kursi yang tersedia bagi “wakil rakyat yang terhormat” hanya 23 kursi saja yang terisi, artinya kehadiran angota DPRP tidak mencapai setengah dari jumlah seluruh anggota.

Di tengah maraknya isu disintegrasi bangsa, dan gencarnya aspirasi masyarakat untuk mengoreksi Otsus kembali, sikap yang ditunjukkan oleh para anggota DPRP tidak salah bila menimbulkan persepsi dan opini miring terhadap kinerja dan keberadaan mereka.

Namun seperti dijelaskan oleh Danang Jaya Ketua Fraksi Kerakyatan yang tergabung dalam Komisi E bahwa ketidak hadiran anggota DPRP dalam Sidang Paripurna tersebut tidak ada unsur kesengajaan, namun terkait dengan sejumlah agenda DPRP juga baik di Komisi maupun di Fraksi.

“kami sendiri di Komisi E sejak Senin (13/8) bertolak ke Jakarta untuk membahas kemungkinan perubahan status Program Studi Kedokteran Uncen, dan baru kembali hari ini Rabu (22/8), dan pada saat 17-an justru kami hadir di Gedung Negara memperingati HUT RI Ke – 62 tingkat nasional, dan mendengarkan secara langsung pidato Presiden”, tegasnya ketika di hubungi via ponsel Rabu (22/8) dan mengaku baru saja sampai di Jayapura.

Masih menurutnya bukan hanya Komisi E saja yang ada tugas dan bertepatan dengan peringatan HUT RI tersebut, komisi lainnya juga memiliki tugas yang sama, namun ketika di tanyakan siapa – siapa saja (anggota DPRP lainnya) yang ikut hadir dalam acara peringatan HUT RI di Gedung Negara, Danang mengakui bersamanya hadir pula Yan Ajomi, dan beberapa anggota DPRP lainnya.

Sementara itu Ramses Wally Wakil Ketua Komisi A di Jayapura kepada media seperti di kutip Harian Cepos (18/8) bahwa menurutnya ketidak hadiran anggota DPRP dalam Sidang Paripurna merupakan tanda tidak adanya perhatian dari para anggota DPRP terhadap momen bersejarah itu, sehingga ia mengatakan perlunya mempertanyakan loyalitas wakil rakyat tersebut terhadap negara, mengingat selama ini negara sudah memfasilitasi..

“setiap anggota DPRP harusnya menyadari bahwa setiap tanggal 16 dan 17 Agustus itu adalah hari – hari keramat bagi bangsa Indonesia dan kita harus hadir untuk mengikuti pidato kenegaraan”, ujarnya serius seperti di kutip Cepos (18/8). Dam menurutnya lagi itu sama saja anggota DPRP telah melanggar sumpah dan janjinya kepada negara untuk tetap setia, dan hal tersebut harus di tindak lanjuti oleh Badan kehormatan DPRP.

Hal lainya yang menurut Ramses sangat mengganggu adalah mati padamnya listrik hingga 5 kali, padahal DPRP memiliki genset sendiri, namun karena ketidak sigapan Sekretariat sehingga kesakralan momen tersebut hilang, dan berdampak pada tidak selesainya pembacaan pidato kenegaraan oleh Ketua DPRP Drs. Jhon Ibo, MM karena sidang keburu ditutup di hadapan sejumlah pejabat teras provinsi yang hadir diantaranya Pangdam dan Kapolda Papua.

Sementara itu, pelaksanaan upacara di Lapangan Mandala yang di inspekturi oleh Gubernur Provini Papua, Barnabas Suebu, SH juga berjalan khidmat meski tanpa sepatah kata sambutan pun dari Gubernur kecuali ia mengucapkan selamat merayaan HUT Kemerdekaan kepada seluruh masyarakat Papua.

“Kepada para peserta upacara dan seluruh masyarakat Papua, saya mengucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia tercinta.”, ujarnya seusai komandan upacara AKBP C.Mansnembra yang juga Kapolres Mimika melaporkan seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Pelaksanaan upacara hari itu terasa khidmat. Betapa tidak, upacara kali ini dilaksanakan setelah dua peristiwa yang menghebohkan yang terjadi di Tanah Papua berupa pengibaran bendera Bintang Kejora di LP Abepura dan pembentangannya saat Kongres Dewan Adat Papua yang hingga kini masih terus diusut oleh aparat yang berwajib. Dua peristiwa tersebut oleh banyak kalangan dinilai sebagai ekspresi dari segelintir masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Sehingga upacara peringatan HUT RI kali ini diharapkan bisa menunjukkan wajah asli dari masyarakat Papua, bahwa merah putih akan terus mengisi jiwa mereka.

Dalam upacara ini, terlihat dengan jelas ekspresi kelegaan di wajah-wajah pasukan pengibar bendera Merah Putih yang merupakan siswa-siswi dari berbagai SMU terpilih di Provinsi ini, setelah mereka berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Terpilih sebagai penerima bendera Merah Putih dari Gubernur ialah Yanti Nirmala Rumbekwan, siswi SMK Hikmah Yapis Dok 5 Jayapura. Yanti adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara hasil pernikahan Amandus Rumbekwan dengan Hamidah Potte. Yanti pun dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ia nampak tenang saat menaiki dan menuruni tangga-tangga di tribun utama Lapangan Mandala saat menerima bendera Merah Putih dari Gubernur dan kemudian menyerahkannya kepada pasukan pengibar bendera.

Bertindak sebagai pembaca Pembukaan UUD 1945 adalah Ketua MRP, Drs. Agus Alua, M.Th, (tahun – tahun sebelumnya Ketua KNPI yang diberi tugas tersebut) sedangkan teks Proklamasi dibacakan oleh Drs. Jhon Ibo, MM.

Sedangkan di sore harinya pada saat penurunan upacara bertindak sebagai Inspektur Upacara Pangdam XVII / Trikora Mayjend TNI Zamroni (tahun sebelumnya biasanya Wagub yang menjadi Irup), sedangkan malam harinya dilanjutkan dengan acara jamuan kenegaraan dimana Gubernur Barnabas Suebu, SH melakukan toats bersama seluruh jajaran Pemprov Papua, dimana dalam amanah singkatnya Gubernur meminta agar seluruh komponen bersatu memelihata persatuan dan kesatuan bangsa. (Nardi, Amri)